Pemerintah Klaim Sudah Perhitungkan Inflasi

Terkait Soal BBM dan Kenaikkan TDL

Rabu, 25/01/2012

NERACA

Jakarta – Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi pada April 2012 tampaknya akan dibarengi dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 10%. Namun demikian pemerintah yakin, semua kenaikan tersebut sudah dipertimbangkan, termasuk dampak inflasinya. “Inflasi sudah diperhitungkan kenaikan TDL sudah diperhitungkan," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di Jakarta,24/1

Menyinggung soal konversi BBM ke BBG, Hatta menegaskan tak perlu menunggu April 2012 untuk melakukan kebijakan tersebut. "Karena bagi kita, apapun opsinya strategi kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM harus dilakukan. Mendorong penggunaan gas," tambahnya

Yang jelas, Hatta mengatakan pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM subsidi karena dilarang oleh APBN, kecuali APBN diubah dalam APBN-P nanti. APBN 2012 menyebutkan pemerintah harus membatasi penggunaan BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium, dan menyiapkan opsi BBG yang lebih murah.

Menurut Hatta, tak ada kerugian yang diderita Pertamina karena kebijakan ini. Hanya permasalahannya, kata Hatta, sekarang pemerintah harus menyiapkan secara bertahap semua infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut.

Walau begitu, pemerintah masih harus menunggu persetujuan Komisi VII DPR untuk melaksanakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi dan juga kenaikan TDL sebesar 10%. Soal TDL, PLN sebelumnya menyatakan tarif listrik di Indonesia lebih murah dibanding negara tetangga.

Ditempat terpisah, Pemilik OSO Grup, Osman Sapta mendorong pemerintah mengambil sikap yang tegas soal kebijakan BBM. Sehingga ada kepastian. "Perlu kepastian kebijakan dan ketegasan dengan memperhatikan risiko-risikonya. Setelah itu sosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat," katanya

Ketua umum HKTI ini, menambahkan pemerintah, Pertamina, DPR dan semua pihak terkait harus betul-betul menghitung untung ruginya kebijakan yang diambil. "Kalau naik bagaimana. Tapi kalau tidak , juga bagaimana," tambahnya

Sesuatu kebijakan, kata Oesman Sapta, tentu ada dampaknya. Selain itu, katanya, dalam mengambil kebijakan perlu momentum yang tepat. Dengan adanya momentum yang tepat maka dampak negatif dapat dikurangi. "Pemerintah harus memperhatikan hal ini," jelasnya

Sementara itu, Direktur Pengolahan Pertamina Edi Setianto mengatakan Persero akan mengalihkan impor bahan bakar premium ke pertamax menyusul program pembatasan premium bersubsidi yang direncanakan mulai 1 April 2012. "Kami hanya alihkan impor yang sebelumnya mogas 88 (premium dengan angka oktan 88) ke mogas 92 (premium dengan angka oktan 92)," katanya.

Menurut Edi, saat ini, kebutuhan premium mencapai 24 juta kiloliter per tahun dan pertamax sekitar 800 ribu kiloliter per tahun. Dari kebutuhan tersebut, produksi kilang milik Pertamina hanya mampu memenuhi sebesar 12 juta kiloliter premium dan 500 ribu kiloliter pertamax per tahun. Artinya, Pertamina masih mengimpor sebanyak 12 juta premium dan sekitar 300 ribu kiloliter pertamax per tahun.

Dengan demikian, kata Edi lagi, kalau setelah program pembatasan premium bersubsidi berjalan, kebutuhan pertamax pada tahun 2012 diperkirakan mencapai tiga hingga empat juta kiloliter, maka Pertamina hanya akan mengalihkan impor yang sebelumnya premium ke pertamax. Pertamina memperkirakan, konsumsi premium bersubsidi pada 2012 pascapembatasan akan mencapai 21,9 juta kiloliter. **cahyo