NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan efisiensi alokasi dana APBN untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp500 sampai Rp1 triliun. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai pembukaan acara pameran Indonesia Transport, Logistics dan Maritime Week (ITLMW) 2017 di Jakarta, Selasa (10/10) mengatakan efisiensi tersebut dicapai dengan cara bekerja sama bersama pihak swasta dalam mengembangkan bandara dan pelabuhan.

"Dari 30 pelabuhan empat diantaranya sudah diserahkan dan bisa beroperasi, dan secara rata-rata pertumbuhannya sekitar lima sampai tujuh persen," katanya. Menurutnya, kompetensi yang dimiliki oleh swasta dapat meningkatkan kinerja dari pelabuhan itu sendiri, sehingga alokasi APBN seharusnya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan bisa dialokasikan di tempat lain.

Tahun ini, Menteri Perhubungan menargetkan paling tidak 15 pelabuhan dan bandara dapat dioperasikan bersama dengan pihak swasta. Bentuk kerja sama pelabuhan pada umumnya bergerak pada shipping line, pembuatan kapal serta infrastruktur. Namun untuk pengoperasian pelabuhan tetap dikendalikan oleh pemerintah. Hari ini Menhub juga memberikan apresiasi pada Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) atas inisiatif menyelenggarakan pameran tersebut.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan sektor perhubungan merupakan hal penting seperti tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah sendiri telah berkomitmen mengalokasikan sebesar Rp5,500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitas. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu berkerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya target-target pembangunan.

Fokus pameran pada tahun ini adalah meningkatkan industri maritim dan reformasi sistem logistik nasional yang menjadi poin utama. Selain itu, ia juga menjelaskan pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang terencana untuk mengurangi biaya logistik sehingga disparitas harga dapat diakhiri. Target yang ingin dicapai pemerintah sendiri adalah mengurangi biaya logistik dari 24 persen menjadi 19,2 persen pada tahun 2019.