EMPAT ANAK USAHA BUMN JUAL SAHAM VIA BURSA - Menperin: Tidak Ada Rencana Jual BUMN

Jakarta- Meski pemerintah membutuhkan dana triliunan rupiah untuk membiayai infrastruktur, Kementerian BUMN menegaskan tidak ada rencana penjualan perusahaan milik negara (BUMN) termasuk anak maupun cucu perusahaannya. Karena semua rencana penjualan BUMN harus melalui proses privatisasi sesuai UU yang berlaku saat ini.

NERACA

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu ketika menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno saat rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/10).  "Sampai saat ini tidak ada rencana penjualan BUMN," tegas dia.

Dia mengungkapkan, apabila ada rencana penjualan BUMN maupun anak usaha, harus melalui proses privatisasi sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang berlaku.Kalaupun ada rencana penjualan BUMN, lanjut Airlangga, prosesnya akan melalui proses privatisasi sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN mempersiapkan empat anak usaha BUMN menawarkan saham perdana (IPO) lewat Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun ini dan diharapkan mampu meraih dana segar Rp 9,6 triliun.

Ke-4 anak perusahaan yang siap go public itu adalah PT GMF Aeroasia dengan target tambahan modal Rp1,13 triliun, PT PP Presisi (Rp3 triliun), PT Wika Gedung (Rp3 triliun), dan IPC Marine Service sebesar Rp2,5 triliun.

GMF Aeroservice telah melakukan pencatatan saham perdana di BEI  kemarin (10/10). Kemudian, PP Presisi saat ini sedang dalam proses book building. Sementara itu, Wika Gedung dan IPC Marine Service masih dalam proses registrasi II di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta BUMN menjual atau menggabungkan (merger) anak dan cucu usahanya yang tidak sesuai dengan inti bisnis induk usahanya. Presiden menyebutkan jumlah BUMN saat ini mencapai sekitar 118 perusahaan. Namun, anak dan cucu usahanya hampir mencapai 800 perusahaan.

Selain itu, Airlangga mengatakan, pemerintah juga akan tetap melanjutkan proses holding (induk usaha) BUMN. Adapun holding BUMN yang telah terbentuk, yakni holding semen oleh PT Semen Indonesia Tbk, holding pupuk oleh PT Pupuk Indonesia Holding, PT Perkebunan Nusantara III merupakan holding perkebunan, dan Perum Perhutani memegang holding kehutanan. Sedangkan progres pembentukan holding BUMN lainnya sebagai berikut:

1. Holding Minyak dan Gas (Migas): Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah selesai- Kajian holding sudah selesai- Focus Group Discussion (FGD) telah dilaksanakan dengan Komisi VI DPR

2. Holding Pertambangan: Harmonisasi RPP telah selesai- Kajian holding sudah selesai- FGD telah dilaksanakan dengan Komisi VI DPR

3. Holding jasa keuangan: Kajian telah selesai- Menunggu harmonisasi RPP- Menunggu FGD bersama Komisi VI DPR

4. Holding Konstruksi dan Jalan Tol: Kajian telah selesai- Menunggu harmonisasi RPP- FGD telah dilaksanakan bersama Komisi VI DPR.

5. Holding Perumahan: Kajian holding telah selesai- Menunggu harmonisasi RPP- Menunggu FGD bersama Komisi VI DPR.

Dana Segar Rp 157 Triliun

Sebelumnya Kementerian BUMN menyatakan beberapa BUMN berencana mencari dana segar hingga Rp157 triliun di pasar modal tahun ini. Dana tersebut nantinya digunakan untuk membiayai beberapa pembangunan proyek infrastruktur yang telah dirancang oleh pemerintah.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan, nilai tersebut hanya segelintir dari total dana yang bisa disediakan oleh perusahaan pelat merah sebesar Rp1.000 triliun. Sementara, jika melihat data Bappenas, kebutuhan pembiayaan proyek infrastruktur untuk lima tahun ke depan mencapai Rp5.000 triliun.

"Ini adalah funding gap (kesenjangan pembiayaan) yang harus kita cari jalan keluarnya. Kekurangan kita adalah Rp1.000 triliun dan kami sudah menyediakan beberapa tawaran investasi melalui investasi langsung maupun pasar modal," ujarnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Dia menjelaskan, ada tiga skema yang akan dijalankan BUMN untuk meraup dana di pasar modal, yakni melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), penerbitan surat berharga (bond) serta sekuritisasi aset.

Untuk penerbitan surat berharga, Aloysius mengatakan terdapat dua perusahaan pelat merah yang siap menerbitkan surat berharga berdominasi valuta asing (global bond) yakni PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 190 miliar atau Rp 2.565 triliun untuk pengembangan infrastruktur di sektor transportasi dan logistik. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta pihak swasta dalam pengembangan ini.

Menurut dia, dari kebutuhan investasi tersebut, sebagian besar diperuntukkan bagi pembangunan jalan, baik tol maupun jalan nasional. Sedangkan sisanya digunakan untuk sarana dan prasarana transportasi lain seperti bandara dan pelabuhan.

"Nilai investasi yang dibutuhkan di Indonesia dalam sektor transportasi sebanyak US$ 190 miliar, sekitar separuh dari investasi dialokasikan untuk pembangunan jalan. Sedangkan lainnya digunakan untuk sektor transportasi yaitu kereta api, pelabuhan, bandara, (transportasi) perkotaan yang berkisar US$ 40 miliar," ujarnya di  Jakarta, kemarin.

‎Dengan kebutuhan investasi yang sangat besar tersebut, tidak mungkin seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui anggaran negara. Maka, agar pengembangan bisa terus berjalan, dibutuhkan peran serta swasta. Pemerintah juga memberikan ruang sebesar 70% kepada swasta untuk ‎memenuhi kebutuhan investasi tersebut.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur sangat besar. Dan oleh karenanya dari anggaran ini dibutuhkan partisipasi swasta lebih dari 70%. Oleh karenanya pemerintah sangat eager untuk mengajak rekan-rekan Kadin, rekan-rekan swasta untuk masuk dalam investasi di bidang infrastruktur. Pemerintah hanya memberikan 30% dan oleh karenanya, dengan adanya ruang yang besar untuk berinvestsi sebanyak 70%," ujarnya.

Untuk mendorong masuknya investasi yang lebih besar, menurut Budi, pemerintah telah menyiapkan beragam insentif dan perbaikan regulasi. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi para investor yang ingin masuk ke Indonesia

"Kita memberikan berbagai insentif, berbagai upaya upaya melakukan deregulasi, melakukan pencabutan persyaratan-persyaratan kepemilikan modal di bidang pengusahaan laut, kapal bongkar muat dan usaha pelabuhan. Dan juga kita sudah melakukan suatu enforcement terhadap upaya-upaya, perbaikan-perbaikan di beberapa pelabuhan besar di Belawan, di Tanjung Priok dan Tanjung Perak dan Makassar," ujarnya.

Selain itu, kondisi ekonomi Indonesia yang stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5% dan inflasi yang relatif rendah, diharapkan juga menjadi daya tarik bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

‎"Indonesia telah melewati banyak tantangan untuk menjadi salah satu negara paling menjanjikan perkembangan di dunia. Sekarang Indonesia memiliki pertumbuhan 5% dan inflasi yang relatif rendah. Dan pengakuan-pengakuan internasional tentunya sangat pantas kita dijadikan tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi. Sebagai negara terbesar keempat dunia Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia dan sekarang merupakan bagian dari G20," ujarnya. bari/mohar/fba

 

BERITA TERKAIT

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

DUGAAN KORUPSI DANA KREDIT DI LPEI: - Kejagung Ingatkan 6 Perusahaan Terindikasi Fraud

Jakarta-Setelah mengungkapkan empat perusahaan berpotensi fraud, Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin mengungkapkan ada enam perusahaan lagi yang berpeluang fraud dalam kasus…

Jakarta Jadi Kota Bisnis Dunia Perlu Rencana Jangka Panjang

NERACA Jakarta – Pasca beralihnya ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan membuat status Jakarta berubah menjadi kota bisnis.…

LAPORAN BPS: - Februari 2024, Kelapa Sawit Penopang Ekspor

NERACA Jakarta –  Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor sektor pertanian pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 16,91 persen…