NERACA

Jakarta – Besarnya dominasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam memainkan peran diberbagai sektor, menuai kritikan dari pelaku usaha dan termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Kali ini KADIN angkat suara dan meminta pemerintah membuka peluang investor baik lokal maupun internasional untuk mendukung pengembangan sektor transportasi, logistik, dan maritim.”Transportasi merupakan tulang punggung bangsa dalam menghubungkan antar wilayah, jadi sektor ini haruslah kuat," kata Wakil Ketua KADIN bidang Perhubungan Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa (10/10).

Pemerintah telah berkomitmen mengalokasikan Rp5,500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitas. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu berkerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya target-target pembangunan. Fokus pameran pada tahun ini adalah meningkatkan industri maritim dan reformasi sistem logistik nasional yang menjadi poin utama.

Selain itu, dia juga menjelaskan, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang terencana untuk mengurangi biaya logistik sehingga disparitas harga dapat diakhiri. Target yang ingin dicapai pemerintah sendiri adalah mengurangi biaya logistik dari 24% menjadi 19,2% pada tahun 2019.

Sementara Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan, pentingnya menggandeng sektor swasta dalam turut berperan mengembangkan sektor transportasi. Menurutnya, kemungkinan kecil untuk pemerintah bisa mencapai target tanpa bermitra dengan pihak swasta. Bahkan Budi mengatakan, hanya sebesar 30% porsi pemerintah yang disiapkan untuk memberi landasan pembangunan infrastruktur.

Sisanya pemerintah bersama swasta membangun daerah-daerah yang belum terintegrasi dengan wilayah lainnya.”Jika kerja sama dengan semua pihak termasuk investor swasta, maka akan banyak pihak yang diuntungkan. Maka pada kesempatan ini merupakan momentum yang tepat saling mempelajari kebutuhan masing-masing,”jelasnya.

Budi juga menegaskan, pihaknya menargetkan efisiensi alokasi dana APBN untuk pengembangan 30 bandara dan pelabuhan sebesar Rp500 sampai Rp1 triliun. Disebutkan, efisiensi tersebut dicapai dengan cara bekerja sama bersama pihak swasta dalam mengembangkan bandara dan pelabuhan.”Dari 30 pelabuhan empat diantaranya sudah diserahkan dan bisa beroperasi, dan secara rata-rata pertumbuhannya sekitar lima sampai tujuh persen," katanya.

Menurut dia, kompetensi yang dimiliki oleh swasta dapat meningkatkan kinerja dari pelabuhan itu sendiri, sehingga alokasi APBN seharusnya yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas pelabuhan bisa dialokasikan di tempat lain.

Tahun ini, Menteri Perhubungan menargetkan paling tidak 15 pelabuhan dan bandara dapat dioperasikan bersama dengan pihak swasta. Bentuk kerja sama pelabuhan pada umumnya bergerak pada shipping line, pembuatan kapal serta infrastruktur. Namun untuk pengoperasian pelabuhan tetap dikendalikan oleh pemerintah. Asal tahu saja, pemerintah sendiri telah berkomitmen mengalokasikan sebesar Rp5,500 triliun untuk percepatan infrastruktur dan konektivitas. Namun pengembangan tersebut belumlah merata, maka perlu berkerja sama dengan berbagai pihak demi tercapainya target-target pembangunan.

Fokus pameran pada tahun ini adalah meningkatkan industri maritim dan reformasi sistem logistik nasional yang menjadi poin utama. Selain itu, dia juga menjelaskan pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang terencana untuk mengurangi biaya logistik sehingga disparitas harga dapat diakhiri. Target yang ingin dicapai pemerintah sendiri adalah mengurangi biaya logistik dari 24% menjadi 19,2% pada tahun 2019.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya efisiensi di sektor transportasi dalam upaya peningkatan daya saing Indonesia.”Memenangkan kompetisi itu, dengan cara apa? Dengan memiliki daya saing tinggi. Oleh sebab itu, semua hal yang berkaitan dengan produk, semua hal yang transportasi baik pelabuhan baik darat udara semua harus efisien," ujarnya.

Menurut dia, penyediaan pilihan moda transportasi penyambung berupa taksi, bus, kereta api, kereta cepat (Light Rail Transit/LRT) akan mengefisienkan perjalanan masyarakat pengguna. bani