NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan akan segera menerbitkan peraturan untuk alat pembayaran non-tunai bersifat "closed-loop" atau alat yang berlaku hanya untuk membeli produk dan jasa penerbit, seperti "Starbucks Card", "CGV Blitz Card", dan lainnya. Alat pembayaran seperti "Starbucks Card" bersifat "closed-loop" dan belum bisa dikategorikan sebagai uang elektronik, karena hanya bisa digunakan untuk membayar jasa atau produk dari penerbit.

"Sebentar lagi, tidak dalam hitungan bulan akan keluar peraturannya, ditunggu saja," kata Direktur Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Wibowo di Jakarta, Selasa (10/10). Alat bayar bersifat "closed-loop" berbeda dengan alat bayar non-tunai lainnya yang disebut uang elektronik seperti BukaDompet di Bukalapak, atau Tokocash di Tokopedia.

BukaDompet dan uang elektronik lainnya dapat digunakan pengguna untuk membeli barang atau jasa dari pihak yang bukan penerbit, sedangkan alat "closed-loop" tidak bisa. Pungky menjelaskan BI harus turut mengatur alat bayar "closed-loop" karena perkembangan alat bayar non-tunai yang pesat. Alat bayar "closed-loop" kerap menjadi pilihan masyarakat untuk menyimpan dananya guna memudahkan pembayaran.

Oleh karena jumlah dana yang terus meningkat dalam alat bayar non-tunai "closed-loop", kata Pungky, BI harus membuat aturan untuk menjaga pengelolaan dana tersebut dan melindungi kepentingan konsumen. Selama ini, BI hanya meminta laporan dari penerbit alat bayar non-tunai "closed-loop". Sayangnya, Pungky masih enggan membeberkan peraturan tersebut. "Tunggu saja, sangat segera akan keluar," ujar dia.

Sebenarnya wacana, pengaturan untuk alat bayar on-tunai "closed-loop" sudah mengemuka sejak awal 2016. BI memang harus merombak peraturan uang elektronik karena pesatnya perkembangan alat pembayaran ini. Pada 2016, ketika wacana ini bergulir, BI berencana mewajibkan penerbit alat bayar non-tunai "closed-loop" untuk mengajukan izin jika memiliki 300 ribu pengguna aktif. Sedangkan, bagi perusahaan penerbit alat bayar non-tunai "closed-loop" yang pengguna aktifnya sedikit, hanya melapor ke BI. Namun, setahun berselang, wacana pengaturan tersebut belum terealisasi.

Seperti diketahui, pola belanja masyarakat mengalami perubahan dari konvensional menjadi transaksi virtual, seiring maraknya gerakan nasional nontunai. Direktur Mastercard Indonesia Tommy Singgih menyampaikan, tingginya penggunaan ponsel pintar di Indonesia membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk terus terhubung dan bertransaksi. "Kami memahami layanan pesan antar, termasuk untuk belanja grosir dan bahan makanan, telah menjadi bagian penting dalam keseharian masyarakat, terutama di tengah padatnya jadwal serta kemacetan lalu lintas," katanya.

Hal tersebut, lanjutnya, khususnya seperti di sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Rontoknya pusat perbelanjaan nasional ditengarai terjadi karena perubahan pola belanja masyarakat. Hal itu dilegitimasi oleh studi Mastercard Mobile Shopping 2017. Berdasarkan studi yang dirilis Mastercard pada Selasa (26/9), terdapat sebanyak 58,5 persen responden di Indonesia yang telah melakukan pembelian secara daring selama tiga bulan terakhir. Sebanyak 49,9 persen responden mengaku berbelanja daring karena alasan fleksibilitas dan kenyamanan. Sedangkan, sisanya 43,5 persen mengaku memilih kemudahan belanja daring karena adanya kehadiran beragam aplikasi.