Proses Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya Harus Selaras

Fauzi Aziz, Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri

Transformasi Indonesia memang tidak bisa lepas dari proses politik, proses ekonomi dan proses sosial budaya. Ketiganya harus berjalan selaras di bawah kendali sistem manajemen transformasional yang berimbang dan solid. Yakni mampu mengendalikan fragmentasi agar menjadi konsolidatif. Tugas politik pembangunan memerlukan moda yang instrumennya adalah politik, ekonomi, dan budaya.

Ketika politik ekonominya mengatakan Berdikari, maka sumber daya ekonomi nasionalnya harus digerakkan secara konsolidatif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, dengan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi wirausaha, dan tempat bakat baru tumbuh dan berkembang. Sebab itu, pembebasan pikiran dari yang serba diarah - arahkan untuk kepentingan kekuasaan harus diubah ke arah yang emansipatif dan partisipatif ketika bangsa ini menjalankan politik pembangunan di negeri ini.

Memahami politik pembangunan seperti itu, maka keselarasan antara misi politik pembangunan yang berpadu dengan misi ekonomi yang sesuai dengan budaya bangsa harus bisa hidup di tengah ekonomi pasar yang terbuka. Emansipasi segenap bangsa adalah persemaian yang subur bagi segenap rakyat Indonesia agar manusia Indonesia berhasil menjadi mahluk sosial dan ekonomi yang berbudaya kreatif, inovatif dan produktif.

Hal ini diperlukan untuk keberhasilan reformasi ekonomi yang betcirikan desentralisasi. Karena itu, proses desentralisasi yang tepat sejatinya adalah sebuah proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah yang memerlukan inisiatif dari bawah untuk meningkatkan produktifitas.Soal garam sebagai contoh adalah soal pembangunan daerah. Persoalan klasik yang muncul adalah produktifitas garam rakyat. Tapi karena isu garam digeser menjadi isu pilitik, maka persoalan pembangunan ekonomi pergaraman bergeser dari isu produktifitas menjadi isu politik murahan.

Kegagalan ini direspon oleh pemegang kebijakan dengan membuka kran impor. Kebijakan ini benar, tapi bersifat sesaat. Tapi menjadi tidak tepat karena isu produktifitas digeser menjadi isu politik. Dimensi pembangunan ekonomi pergaraman menjadi tererosi oleh kebijakan pemerintah sendiri.

Karena itu, politik kekuasaan dan politik pembangunan harus berjalan selaras dan seimbang. Pembangunan daerah yang esensinya adalah pembangunan entitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat di daerah, warna dasarnya harus ditempatkan pada posisi untuk membuka pintu bagi rakyat di daerah untuk berpikir dan bertindak bagi diri mereka sendiri dan membuat keputusan mereka sendiri sebagai pengelola rumah tangga ekonomi dan rumah tangga ekonomi koperasi dan/atau rumah tangga ekonomi perusahaan di daerah.

Dalam hubungan ini maka politik kekuasaan harus melepaskan diri dari upaya mengurus dirinya sendiri dengan berbagai cara, antara lain KKN. Rakyat penginnya ada Tap MPR tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya daerah di daerah. Mengapa harus ada tap MPR?. Sebagai pemilik kedaulatan adalah wajar jika rakyat memiliki konsep untuk membangun manusia seutuhnya, dan konsep ini selayaknya harus dibahas dalam satu majelis dimana rakyat bisa membahas dan bermusyawarah tentang pembangunan manusia untuk bisa mewujudkan kemandiriannya sebagai mahluk sosial ekonomi dan budaya.

BERITA TERKAIT

Kia dan Hyundai Diminta Tarik 2,9 Juta Kendaraan

Isu mobil terbakar karena cacat produksi mengemuka belakangan ini, dan terakhir kasus lebih masif menimpa Hyundai dan Kia sehingga organisasi…

Yamaha R25 dan R3 Terbaru Diluncurkan Secara Global di Indonesia

Yamaha merilis sepeda motor sport R25 dan R3 (YZF-R25 & YZF-R3) generasi terbaru secara global di Indoensia dalam acara bertajuk…

Sharp Raih Apresiasi ACES Awards 2018 - Peduli dan Ramah Lingkungan

Keseriusan PT Sharp Electronics Indonesia menuju perusahaan ramah lingkungan dan berdampak positif bagi sekitarnya menuai banyak prestasi dan penghargaan di…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ekonomi Pasar dan Pancasila

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef   Setelah amandemen UUD 1945 terakhir, dialektika ekonomi Indonesia berada dalam masa vakum karena…

Defisit Transaksi Berjalan Melebar - Oleh : Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) Indonesia masih tetap mengkhawatirkan. Sampai semester pertama 2018, defisit itu sudah mencapai US$8,03 miliar.…

Kemerdekaan, Ketergantungan, dan Sistem Ekonomi

  Oleh: Muhammad Ihza Azizi Aktivis Literasi Ekonomi   Sudah 73 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Sudah…