Buruh Bekasi Minta KPK Kawal Gugatan Apindo

Bandung - Serikat Buruh di Kabupaten Bekasi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau proses persidangan pencabutan gugatan oleh Apindo terkait surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

"Jadi Apindo sudah kedua kalinya mengingkari perjanjian yang mereka buat. Kami melihat, ada strategi di balik Apindo. Ada indikasi-indikasi dan saya berharap KPK bisa memantau proses peradilan ini," kata Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Saeful Anwar, usai persidangan, Selasa.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengadukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada tiga lembaga hukum sekaligus, yakni ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari ini teman-teman kita di Bekasi mengadukan ke KPK, MA dan KY," kata Saeful Anwar yang menjadi saksi dalam persidangan itu namun tidak digunakan oleh majelis hakim.

Saeful menuturkan, penentuan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2012 dilakukan pada 19 November 2011.

Menurut dia, saat itu, rapat dihadiri oleh sekitar 28 penentu hasil akhir penetapan UMK Kabupaten Bekasi termasuk oleh Apindo.

"Rapat dimulai pukul 19.45, namun pukul 02.55 tanggal 16 November dini hari Apindo walk out," katanya.

Ia menuturkan, meskipun Apindo melakukan aksi `walk out` yang artinya rapat sah karena sudah berlangsung sejak pukul 19.45 WIB hingga pukul 02.55 WIB.

"Kemudian pukul tiga terjadi voting. Makanya di mana letak persoalannya?" katanya.

Ia menambahkan, pada 15 Januari 2011 lalu juga ada kesepakatan antara buruh dan Apindo Kabupaten Bekasi bahwa gugatan harus dicabut.

Menurut dia, hal ini sudah disampaikan kepada majelis hakim namun pencabutan gugatan malah diingkari oleh Apindo Kabupaten Bekasi.

Padahal, kata Syaiful, surat pencabutan itu tertulis dilengkapi materai dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Apindo Bekasi dan Ketua Buruh Bergerak.

"Terlihat kan bahwa Apindo sendiri yang menyebabkan Bekasi bergolak. Tanggal 15 Januari tak ada demo, disepakati penuh kesadaran tapi justru Apindo mengingkari," ujar Saeful.

BERITA TERKAIT

Produk Frozen Food Inovasi Baru di Ibukota

Jakarta-Dalam mengahadapi fenomena #dirumahaja karena virus COVID 19 , menghindari berbelanja bahan makanan dari luar menjadi salah satu cara tepat…

73 Jamaah Tabligh Positif Covid-19 Dibawa ke RSD Wisma Atlet

Jakarta-Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Wapangkogasgabpad) RSD Wisma Atlet, Brigjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, Sudin Kesehatan Jakbar pada 26…

Diskominfo Sukabumi Catat 126 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Super dan e-Lapor

Diskominfo Sukabumi Catat 126 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Super dan e-Lapor   NERACA Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama, jumlah pengaduan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan

Legislator : Tol Serang-Panimbang Tumbuhkan Ekonomi Banten Selatan NERACA  Lebak - Anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan pembangunan jalan tol…

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa

YLK Sumsel Imbau Masyarakat Waspadai Makanan Kedaluwarsa NERACA  Palembang - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan (Sumsel) mengimbau masyarakat…

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun - Wabah Covid-19 Belum Berakhir

KSP Bali Kencana Berharap Penangguhan Pembayaran 1 Tahun   Wabah Covid-19 Belum Berakhir NERACA Jakarta - Sejarah ekonomi dunia tahun 2020…