Buruh Bekasi Minta KPK Kawal Gugatan Apindo

Bandung - Serikat Buruh di Kabupaten Bekasi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau proses persidangan pencabutan gugatan oleh Apindo terkait surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

"Jadi Apindo sudah kedua kalinya mengingkari perjanjian yang mereka buat. Kami melihat, ada strategi di balik Apindo. Ada indikasi-indikasi dan saya berharap KPK bisa memantau proses peradilan ini," kata Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Saeful Anwar, usai persidangan, Selasa.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengadukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada tiga lembaga hukum sekaligus, yakni ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari ini teman-teman kita di Bekasi mengadukan ke KPK, MA dan KY," kata Saeful Anwar yang menjadi saksi dalam persidangan itu namun tidak digunakan oleh majelis hakim.

Saeful menuturkan, penentuan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2012 dilakukan pada 19 November 2011.

Menurut dia, saat itu, rapat dihadiri oleh sekitar 28 penentu hasil akhir penetapan UMK Kabupaten Bekasi termasuk oleh Apindo.

"Rapat dimulai pukul 19.45, namun pukul 02.55 tanggal 16 November dini hari Apindo walk out," katanya.

Ia menuturkan, meskipun Apindo melakukan aksi `walk out` yang artinya rapat sah karena sudah berlangsung sejak pukul 19.45 WIB hingga pukul 02.55 WIB.

"Kemudian pukul tiga terjadi voting. Makanya di mana letak persoalannya?" katanya.

Ia menambahkan, pada 15 Januari 2011 lalu juga ada kesepakatan antara buruh dan Apindo Kabupaten Bekasi bahwa gugatan harus dicabut.

Menurut dia, hal ini sudah disampaikan kepada majelis hakim namun pencabutan gugatan malah diingkari oleh Apindo Kabupaten Bekasi.

Padahal, kata Syaiful, surat pencabutan itu tertulis dilengkapi materai dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Apindo Bekasi dan Ketua Buruh Bergerak.

"Terlihat kan bahwa Apindo sendiri yang menyebabkan Bekasi bergolak. Tanggal 15 Januari tak ada demo, disepakati penuh kesadaran tapi justru Apindo mengingkari," ujar Saeful.

BERITA TERKAIT

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM

Walikota Sukabumi Sambut Baik Perbankan Peduli Dengan UMKM   NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi memberikan apresiasi kepada pihak perbankan…

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan

MoU Air Yang Tidak Berpihak Kepada Masyarakat Kuningan NERACA Kuningan – Ironis, ketika Kabupaten Kuningan disebut sebagai daerah pegunungan dan…

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020

Banten Kembangkan Ratusan Hektare Kopi Pada 2020   NERACA Serang - Pemerintah Provinsi Banten akan mengembangkan ratusan hektare komoditas unggulan pertanian…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Narada Berpotensi Gagal Bayar Penempatan Investasi, Pengamat Bicara Internal Perusahaan

Narada Berpotensi Gagal Bayar Penempatan Investasi, Pengamat Bicara Internal Perusahaan NERACA Jakarta - Saham-saham protfolio Narada Asset Management (NAM) mengalami…

Kampoeng Kouliner Hadir di Thamrin City

Kampoeng Kouliner Hadir di Thamrin City NERACA Jakarta - Pusat Belanja Trade Mall Thamrin City terus berkreasi dan berinovasi memanjakan…

Kemenkop Dukung Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren di Jabar

Kemenkop Dukung Gerakan Serikat Ekonomi Pesantren di Jabar NERACA Tasikmalaya, Jawa Barat - Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik Gerakan…