Buruh Bekasi Minta KPK Kawal Gugatan Apindo

Bandung - Serikat Buruh di Kabupaten Bekasi meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memantau proses persidangan pencabutan gugatan oleh Apindo terkait surat keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

"Jadi Apindo sudah kedua kalinya mengingkari perjanjian yang mereka buat. Kami melihat, ada strategi di balik Apindo. Ada indikasi-indikasi dan saya berharap KPK bisa memantau proses peradilan ini," kata Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Saeful Anwar, usai persidangan, Selasa.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengadukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada tiga lembaga hukum sekaligus, yakni ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hari ini teman-teman kita di Bekasi mengadukan ke KPK, MA dan KY," kata Saeful Anwar yang menjadi saksi dalam persidangan itu namun tidak digunakan oleh majelis hakim.

Saeful menuturkan, penentuan UMK Kabupaten Bekasi tahun 2012 dilakukan pada 19 November 2011.

Menurut dia, saat itu, rapat dihadiri oleh sekitar 28 penentu hasil akhir penetapan UMK Kabupaten Bekasi termasuk oleh Apindo.

"Rapat dimulai pukul 19.45, namun pukul 02.55 tanggal 16 November dini hari Apindo walk out," katanya.

Ia menuturkan, meskipun Apindo melakukan aksi `walk out` yang artinya rapat sah karena sudah berlangsung sejak pukul 19.45 WIB hingga pukul 02.55 WIB.

"Kemudian pukul tiga terjadi voting. Makanya di mana letak persoalannya?" katanya.

Ia menambahkan, pada 15 Januari 2011 lalu juga ada kesepakatan antara buruh dan Apindo Kabupaten Bekasi bahwa gugatan harus dicabut.

Menurut dia, hal ini sudah disampaikan kepada majelis hakim namun pencabutan gugatan malah diingkari oleh Apindo Kabupaten Bekasi.

Padahal, kata Syaiful, surat pencabutan itu tertulis dilengkapi materai dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Apindo Bekasi dan Ketua Buruh Bergerak.

"Terlihat kan bahwa Apindo sendiri yang menyebabkan Bekasi bergolak. Tanggal 15 Januari tak ada demo, disepakati penuh kesadaran tapi justru Apindo mengingkari," ujar Saeful.

BERITA TERKAIT

Raillink Buka Rute Bekasi-Manggarai

Untuk mengatasi beban kerugian PT Raillink, sebaiknya kereta bandara membuka rute Manggarai-Bekasi untuk mengisi gerbong kosong. Pasalnya, KA Parahyangan juga…

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli

Wagub Sumsel Minta Semua Pihak Berantas Pungli NERACA Palembang - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Wagub Sumsel) Mawardi Yahya minta seluruh…

PBB di Kota Bekasi Naik 40%, Kenapa?

Kami sangat terkejut ketika menerima SPPT Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2019 terlihat angka tagihannya meningkat sekitar 40% dari tahun sebelumnya…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Gubernur Jabar: Tol Cigatas Dongkrak Perekonomian di Garut

Gubernur Jabar: Tol Cigatas Dongkrak Perekonomian di Garut NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Emil…

Bupati Sukabumi: Presiden Jokowi Setuju Cikidang Menjadi KEK

Bupati Sukabumi: Presiden Jokowi Setuju Cikidang Menjadi KEK NERACA Sukabumi - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan Presiden RI Joko Widodo…

PDAM Tangerang Targetkan Laba Rp79 Miliar

PDAM Tangerang Targetkan Laba Rp79 Miliar NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) milik Pemerintah…