NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp770,7 triliun atau 60 persen dari target penerimaan pajak 2017 Rp1.283,6 triliun. "Total penerimaan DJP, termasuk PPh Migas sebesar Rp770,7T atau 60,0 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan -2,79 persen year on year," kata Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal di Jakarta, Senin (9/10).

Yon menuturkan, pertumbuhan negatif penerimaan DJP lebih disebabkan adanya penerimaan yang tidak berulang, yaitu Uang Tebusan & PPh Final Revaluasi, dan beda waktu pencairan PBB & PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) yang nilainya signifikan. "Pertumbuhan non PPh Migas di luar uang tebusan dan di luar seluruh penerimaan yg tdk berulang dan beda waktu tersebut sebesar 12,6 persen," ujar Yon.

Penerimaan DJP di luar PPh Migas sebesar Rp732,1 triliun atau 59 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan -4,70 persen (y-o-y). PPh Non Migas sendiri sebesar Rp 418 triliun atau 56,3 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan -12,32 persen (y-o-y) Sementara itu PPN dan PPnBM sebesar Rp307,3 triliun atau 64,6 persen dari target APBN-P 2017 dengan pertumbuhan 13,7 persen (y-o-y).

Dengan melihat realisasi tersebut, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya bisa mencapai 89% dari target, “Saya kira perlu lebih realistis,” kata Yustinus. Apabila September ini realisasi penerimaan 61,5%, menurut Yustinus, pada tiga bulan ke depan, tren penerimaan pajak akan cukup baik. Namun, dengan realisasi yang 60%, maka diperkirakan tidak akan tinggi atau hanya Rp 1.141 triliun secara nominal.

Dengan angka tersebut, artinya kenaikan penerimaan pajak di full year tahun ini hanya akan maju sedikit dari realisasi full year di tahun sebelumnya 2016 yang sebesar Rp 1.105 triliun. Meski secara nominal tipis, menurut Yustinus, sebenarnya angka Rp 1.141 triliun ini cukup baik. “Cukup baik karena ada kenaikan, apalagi tidak ada amnesti pajak, tapi tindak lanjut pasca-amnesti pajak ini yang belum jelas polanya,” jelasnya.

Ia mengatakan, sejak April tidak terlihat ada sebuah strategi yang jelas dari Ditjen Pajak soal apa yang akan dilakukan untuk mengejar penerimaan pajak. Akibatnya, momentum jadi agak terlewat, sehingga jika ada tindak lanjut menjelang akhir maka yang muncul di masyarakat adalah dugaan kepanikan. Bila ada dugaan kepanikan, menurut Yustinus, masyarakat akan cenderung kurang bersimpati, “Maka seperti sering saya sampaikan, program sebaiknya di awal atau semester I tiap Q4 tahun berjalan merumuskan program tahun berikutnya sehingga bisa langsung diimplementasikan. Tahun 2017 ini seharusnya April sudah mulai” jelasnya.

Dengan demikian, di sisa waktu ini menurut Yustinus, Ditjen Pajak akan cenderung minim upaya mempertimbangkan risiko masyarakat tidak simpati. “Iya, saya kira fokus ke pengawasan bendahara pemerintah dan pengawasan PPN saja,” katanya.

Bahkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan instruksi kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu untuk siaga 24 jam. Hal tersebut dalam rangka mengamankan penerimaan negara 2017 dari sektor pajak, yang hingga saat ini baru terealisasi 60% atau sekitar Rp770,7 triliun.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017, pemerintah menargetkan setoran pajak sekitar Rp1.283,57 triliun. Artinya, penerimaan pajak tahun ini masih kurang sekitar Rp512,87 triliun. Dalam salinan Instruksi Dirjen Pajak Nomor INS-05/PJ/2017 tentang Pengamanan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 seperti dikutip SINDOnews, Ken memberikan setidaknya tiga instruksi kepada para petugas pajak dalam rangka mengamankan penerimaan tersebut. "Kesatu, mengaktifkan 24 jam perangkat telepon genggam yang dilengkapi fitur panggilan video (video call) a.l Facetime Whatsapp Video," katanya