NERACA

Jakarta - Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan, yang mampu mendorong peningkatan laju konsumsi rumah tangga, sehingga dapat menggairahkan aktivitas perekonomian nasional. "Telah terjadi distorsi pada daya beli masyarakat, karena faktanya berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2017 hanya 5,01 persen, turun dari periode yang sama pada 2016 sebesar 5,18 persen," kata Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.

Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan, berdasarkan data juga ditemukan menurunnya konsumsi rumah tangga yang menjadi indikator mengukur daya beli masyarakat. Ia memaparkan, konsumsi rumah tangga kuartal II 2017 hanya mencapai 4,95 persen, sedangkan konsumsi rumah tangga kuartal II tahun lalu mencapai 5,07 persen. "Atas hal tersebut, pemerintah jangan tiba-tiba menjawabnya dengan enteng bahwa hal tersebut adalah politisasi," ucapnya.

Menurut dia, perlambatan konsumsi rumah tangga juga dapat terindikasi dari keluhan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tentang kondisi sepinya gerai para anggota asosiasi tersebut. Selain pengusaha ritel yang telah mapan, lanjutnya, lesunya transaksi jual beli juga dirasakan oleh bisnis warung kopi yang sedang berjamuran dengan segmen pasar anak muda. "Kalangan remaja dan pemuda kelas menengah bawah memiliki batas kemampuan beli yang merosot, bahkan hanya untuk menikmati kopi," ucapnya.

Heri juga mengingatkan merosotnya tingkat penjualan di pusat perbelanjaan tekstil Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada masa hari raya tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagaimana diwartakan, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan meningkatnya penjualan ritel pada Agustus 2017 mengindikasikan mulai bangkitnya kegiatan konsumsi masyarakat.

"Penjualan ritel pada Agustus naik lima persen setelah pada Juli minus tiga persen. Jadi ini berarti positif, ada indikasi bahwa kegiatan konsumsi masyarakat mulai bangkit," ujar Dody saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (15/9). Dody menyebutkan, dari sisi pendapatan, upah riil buruh tani dan buruh bangunan memang naik. Selain itu, kontraksi Nilai Tukar Petani (NTP) juga sudah mulai berkurang. Hal positif tersebut turut mengerek konsumsi meningkat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyindir soal isu menurunnya daya beli yang sengaja dibuat oleh orang politik untuk keperluan Pemilu 2019. Kepala Negara mengaku dirinya sebagai mantan pengusaha dan orang lapangan sudah benar-benar paham mengenai kondisi perekonomian Indonesia baik dalam cakupan makro maupun mikro. Banyak fakta di lapangan yang justru bisa meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

"Saya lihat siapa yang ngomong, [kalau orang] politik, oh enggak apa-apa. Kalau pengusaha murni, [justru] saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk [Pemilu] 2019, sudah kita blak-blakan saja," kata Presiden Jokowi. Dia menjelaskan bahwa kepercayaan sudah terlihat dalam investment grade yang dirilis oleh Moddy's dan Standard & Poor's. Peringkat kemudahn berusaha atau Ease of Doing Business juga naik dari peringkat 120 menjadi 91.

Presiden Jokowi menyebut kalau fakta tersebut diragukan, pihak yang meragukan sebetulnya bukan dari dunia usaha, melainkan orang politik. Bahkan, politikus yang mempunyai sambilan dalam dunia usaha. Pihaknya juga menjelaskan soal isu penurunan daya beli. Banyaknya toko yang tutup karena adanya perpindahan perilaku belanja dari luaf jaringan (offline) menjadi dalam jaringan (online).

Pelaku usaha yang tidak bisa mengikuti perubahan tersebut, katanya, akan tergilas oleh perkembangan zaman. Fakta tersebut didapat dari data kenaikan industri jasa kurir yang mencapai 130% pada akhir September 2017. Dia mengakui banyak toko yang tutup, tetapi di sisi lain permintaan sewa pergudangan justru meningkat hingga 14,7%. Dampak perubahan atau shifting dari offline menuju online memang nyata.