Holding Migas Ditargetkan Rampung November

 

 

NERACA

 

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan bahwa pembentukan holding energi yakni sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan bisa tuntas pada November 2017. Menteri Rini menjelaskan holding migas dan tambang merupakan dua sektor yang diutamakan bisa selesai tahun ini, setelah harmonisasi dengan kementerian terkait dan pembahasan melalui focus group discussion (FGD) internal antarperusahaan.

Menurutnya, proses holding tinggal menunggu penyelesaian administrasi. "Holding sekarang harmonisasi saya harap cepat, tetapi dokumen memakan waktu. Kami harap November selesai semua. Semua tidak ada masalah, hanya administrasi saja," kata Rini, di Jakarta, akhir pekan kemarin. Adapun holding BUMN migas meliputi Pertamina sebagai induk dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Sedangkan holding BUMN tambang terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai induk, dan beranggotakan perusahaan lainnya, yakni PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Rini mengaku telah mempersiapkan Budi Sadikin sebagai Direktur Utama PT Inalum yang akan memimpin holding pertambangan. Inalum akan menjadi induk dari holding BUMN tambang, mengingat 100 persen sahamnya masih dimiliki negara.

Rini menilai pembentukan holding ini akan memperkuat perusahaan-perusahaan BUMN tanpa membebani negara. Menurut dia, meski perusahaan BUMN telah mendapat suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN), BUMN berhasil membagi dividen kepada negara. "Tiap tahun pun BUMN memberikan dividen pada negara. Tahun 2015, 2016 sampai 2017, secara total dividen yang diberikan pada negara Rp113 triliun. Bila tahun 2018 ditambah, totalnya menjadi Rp160 triliun," kata Rini pula.

Rini menambahkan sinergi yang kuat dari pembentukan holding juga akan menciptakan efisiensi dalam kegiatan operasional dan biaya produksi dapat ditekan. "Kalau sekarang ini, batu bara melakukan penambangan sendiri, investasi sendiri, Antam melakukan hal yang sama. Diharapkan dengan sinergi ini, kita dapat satukan alat-alat berat sehingga 'cost production' kita menurun," katanya pula.

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…