Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Bocornya surat Kementerian Keuangan tentang potensi gagal bayar utang PLN menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Para nahkoda ekonomi ternyata punya jalan yang berbeda dalam menyikapi kasus tersebut. Menkeu melihat bahwa kondisi utang salah satu BUMN yakni PLN sudah gawat. Hal ini merupakan sikap yang wajar sebagai seorang Menkeu mengamati kas bersih PLN yang terus turun, harga minyak yang berada diatas asumsi dan nilai kurs rupiah diprediksi sedang melemah menambah beban utang.

Belum lagi penunjukan tugas membangun proyek 35 ribu MW yang tidak masuk akal jelas mengkhawatirkan keuangan PLN. Ada lagi persoalan yang lebih gawat. PLN membuat Perjanjian Jual Beli Listrik (PJLB) selama 25 tahun dari produsen listrik swasta berbasis batu-bara. Berdasarkan rencana ini PLN harus mengalokasikan US$76 miliar. Ujungnya dengan keterbatasan anggaran yang ada, PLN bisa merugi US$16,2 miliar atau setara Rp215,4 triliun.

Isi dari surat Menkeu sebenarnya biasa saja, layaknya seorang Ibu yang mengingatkan anaknya ketika di depan mata ada jurang. Toh kalau PLN gagal bayar utang yang ikut menanggung juga APBN karena utang PLN dijamin Negara. Tapi dari surat tersebut terlihat upaya Menteri BUMN dan Direksi PLN menutupi situasi didalam pengelolaan utang BUMN. Bukannya membawa sebuah solusi, upaya penyangkalan atau denial terus terjadi.

Mendekati 2019 memang wajar banyak Menteri Yess Man yang enggan terlibat masalah. Presiden berulang kali sudah mengingatkan jangan ada kegaduhan di tahun politik. Hal itu kemudian di amini oleh Menteri BUMN dan Menteri ESDM, seraya menutup kegaduhan dengan menyebutkan bahwa kondisi PLN aman. Selain itu peluang untuk maju menjadi RI-2 juga terbuka lebar. Kisruh utang PLN sebenarnya jadi ajang show off dan melindungi track record masing-masing Menteri. Bagi mereka yang lolos ujian, peluang naik kelas di 2019 tentu terbuka lebar. Sebaliknya, bagi Menteri yang ternyata gagal, karirnya dipastikan tamat.

Tapi surat sudah terlanjur bocor dan dibaca oleh investor maupun kreditur utang. Akibatnya Rupiah yang tadinya jadi mata uang terstabil di wilayah Asia menjadi mata uang yang fluktuatif bahkan cenderung melemah. Setelah bocornya surat Kemenkeu, rupiah bergerak turun hingga mencapai Rp13.500 per dolar. Ada ketidakpercayaan dari publik maupun investor yang menganggap risiko utang baik PLN, BUMN lainnya bahkan utang pemerintah sedang berisiko tinggi.

Pasar mengharapkan kejujuran, disinilah poin kelemahan kisruh Menteri Keuangan dan BUMN. Sebaiknya Kementerian BUMN mengakui bahwa pengelolaan BUMN belum sempurna dan resiko gagal bayar cukup besar. Solusinya setelah adanya pengakuan dosa adalah audit pengelolaan utang seluruh BUMN khususnya yang berdenominasi valas. Kemudian melakukan perombakan terhadap jajaran direksi BUMN yang dinilai kurang becus mengurus risiko keuangan. Hubungan antara Kementerian Keuangan dan BUMN juga harus lebih mesra terutama menghadapi benturan kepentingan jelang Pemilu 2019 mendatang.