Pengawasan Perbankan Pasca TPP Tanpa AS

Oleh: Achmad Deni Daruri

President Director Center for Banking Crisis

Pengawasan perbankan paska TPP akan menjadi sangat penting ketika Amerika Serikat tidak ikut serta karena sistem TPP yang akan terbangun tidak mengikut sertakan negara dengan produk domestik bruto terbesar di dunia. Yang paling ditakutkan adalah seberapa jauh sistem TPP ini akan mampu misalnya meminimisasi efek capital flight. Selama krisis utang tahun 80-an, sering dikhawatirkan bahwa memberikan dana eksternal kepada negara-negara berkembang yang kekurangan dana bisa menjadi sia-sia jika sebagian besar aliran pinjaman yang meningkat mengalir kembali dalam bentuk pelarian modal. Erosi arus masuk hutang oleh pelarian modal dikonfirmasi oleh Cuddington [1987] dan Pastor [1990].

Sumber utama keuangan eksternal ke negara-negara berkembang pada tahun 1990-an adalah arus masuk pribadi yang tidak dijamin, namun di antaranya investasi langsung asing adalah yang paling penting. Kant [1996] memeriksa (bukan memberi perlakuan yang disukai terhadap investasi non-residen) hal tersebut akan mendorong arus masuk modal maupun mengurangi arus modal.

Pedang Bermata Dua

Tantangan TPP lainnya adalah tantangan perangkat keras dan lunak. Sistem keuangan internasional masih jauh dari kokoh. Bukan karena arsitektur kelembagaan sisitem keuangan internasional masih memiliki kesenjangan – perangkat keras sistem keuangan internasional sudah memiliki bentuk yang baik dibandingkan dengan asumsi yang ada. Alat yang digunakan untuk menghadapi berbagai krisis dan sudah ada, walaupun memang masih ada ruang untuk diperbaiki. Sementara perangkat lunak – kebijakan dan praktik – yang menentukan bagaimana alat tersebut dipergunakan dan hal tersebut yang paling penting untuk diupgrade.

Kasus yang paling kuat untuk moral hazard adalah kasus dimana rasa risiko kreditor dan penghargaan telah terdistorsi oleh persepsi bahwa negara tersebut terlalu penting secara strategis terhadap G7 untuk gagal. Beberapa dari mereka menyarankan bahwa kemandekan sanksi IMF menawarkan susbtitusi yang baik untuk pinjaman IMF.

Mereka merasa lebih dijamin dengan keberadaan lender of last resort daripada terkunci di dalam kemandekan. Selain itu, dunia yang sebenarnya adalah jauh lebih berantakan dibandingkan dengan gambaran model yang dibuat oleh akademisi tentang kemandekan. Penghentian pembayaran pada beberapa jenis hutang memunculkan risiko yang mengakibatkan run jenis lainnya. Tidak ada kasus empiris atau teoritik untuk mengambil opsi pembiayaan skala besar.

Pada saat yang sama, bukanlah hal yang masuk akal untuk menyediakan semua negara berkembang dengan asuransi yang sama terhadap likuiditas run atau untuk memisahkan dukungan likuiditas dari perubahan kebijakan. Pinjaman penyelamatan yang sukses – dengan sukses didefinisikan sebagai membayar pinjaman kembali secepat mungkin juga menstabilitasi krisis negara – umumnya datang dari pinjaman ke negara dengan dengan alasan komitmen hutang maupun politikal untuk membuat perubahan kebijakan yang perlu.

Banyak yang merasa tidak nyaman dengan proses yang pada akhirnya tergantung pada penghakiman pejabat sektor – yang diharapkan diinformasikan oleh analisis yang sehat – untuk mengidentifikasi negara yang pantas atas dukungan IMF skala besar untuk mencegah restrukturisasi hutang. Jepang dan RRC mungkin dapat mengontrol IMF namun tanpa Amerika Serikat maka TPP mungkin akan kekuarangan daya tawarnya dalam menghadapi Amerika Serikat.

Ada beberapa pertimbangan yang memotivasi teori hutang sovereign. Beberapa berpendapat bahwa tujuan inti kontrak hutang sovereign harus menjadi insentif yang berlangsung terus untuk pembayaran dengan memberikan penalti sovereign yang gagal. Beberapa mengkhawatirkan tentang risiko kontrak hutang yang menghambat restrukturiasasi yang membantu dalam kejadian guncangan ekonomi yang tidak diharapkan. Beberapa lainnya berpendapat bahwa permasalah riil adalah bagaimana yang terbaik untuk mencoba menghalangi investor internasional dari memberikan bias intrinsik pemerintahan negara-negara berkembang melalui defisit dan peminjaman yang berlebihan.

Ketiga pertimbangan di atas adalah penting. Ekspektasi bahwa pembayaran dapat diubah degan mudahnya akan menghalangi pinjaman, mengurangi aliran modal, dan meningkatkan biaya pinjaman. Banyak yang melihat pasar hutang sovereign – dari ketiga pandangan – khawatir tentang absennya lembaga formal untuk merestrukturisasi hutang sovereign. Penting, untuk tidak melebih-lebihkan dampak absennya lembaga formal untuk merestrukturisasi hutang soverign.

Penghutang sovereign yang gagal pada hutang eksternalnya tidak perlu khawatir tentang ancaman likuidasi, ketakutan bahwa cadangan internasional mereka akan dibekukan (jika mereka mengambil beberapa tindakan pencegahan dasar), atau hilangnya pengendalian risiko atas aset domestik mereka. Hal tersebut bukan mengatakan bahwa pertumbuhan penggunaan klausal tindakan kolektif yang memungkinkan mayoritas kreditor untuk memvoting untuk memperbaiki termin keuangan obligasi tidak akan membuat restrukturisasi obligasi sovereign menjadi lebih mulus.

Para ahli teori hutang soverign telah membuat pernyataan yang berlebihan tentang peran bahwa klausal kegiatan kolektif bermain, baik dalam hal menciptakan insentif untuk sovereign untuk menghormati hutang mereka atau dalam menciptakan hambatan atas restrukturisasi hutang yang efisien. Absennya lembaga formal untuk restrukturisasi hutang secara tradisional bukanlah pertimbangan utama untuk kreditor. Krisis keuangan tidaklah disebabkan secara eksklusif atau bahkan didominasi oleh kesulitan dalam membuat pembayaran pada obligasi internasional sovereign, dan resolusi krisis mensyaratkan lebih dari kapasitas untuk merestrukturisasi obligasi internasional sovereign. TPP tanpa Amerika Serikat harus mempertimbangkan permasalahan ini. Tentu RRC dan Jepang berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kauntungan dari TPP namun TPP juga harus siap menghadapi dan menyelesaikan krisis keuangan yang mungkian akan timbul di masa depan.

BERITA TERKAIT

Pengawasan Perbankan dan Harga Minyak

  Oleh: Achmad Deni Daruri President Director Center for Banking Crisis   Bagi negara net importir minyak seperti Indonesia, naiknya…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

OJK: Sumatera Selatan Bidikan Perbankan untuk Ekpansi

OJK: Sumatera Selatan Bidikan Perbankan untuk Ekpansi NERACA Palembang - Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi bidikan kalangan perusahaan perbankan untuk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Merefleksikan Semangat Natal untuk Indonesia Damai & Bermartabat

  Oleh: Faturahman Dewantara, Pemerhati Masalah Sosial, aktif di Lembaga Kajian Ketahanan Sipil   Seolah telah menjadi tradisi bahwa setiap…

Manusia Zaman Now : Belajar Pajak di Situs Pajak

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Situs pajak.go.id bagi masyarakat yang kenal dengan Direktorat Jenderal Pajak…

Integrasi Ekonomi Jadi Penantian Lama ASEAN

Oleh: Roy Rosa Bachtiar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diluncurkan pada 31 Desember 2015 sebagai tipe baru integrasi ekonomi…