NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan pemerintah agar menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500-1.000 per liter.  Alasanya kenaikkan harga BBM tersebut diyakini takkan mengganggu laju inflasi.  "Kalau inflasi stabil jadi tidak usah khawatir. Tapi besaranya itu yang harus kita hitung. bisa Rp 500 bisa Rp 1.000 per liter," kata Plt Kepala BPS Suryamin kepada wartawan di Jakarta,23/1

Diakui Suryamin,  kenaikan harga BBM subsidi pasti akan menimbulkan inflasi baik langsung ataupun tidak langsung. Namun yang pasti, ini bisa mempengaruhi ongkos produksi barang.  Yang jelas, pengaruh kenaikan harga BBM subsidi terhadap inflasi tidak begitu besar. Beras menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi inflasi. "Inflasi sekarang cukup stabil, yang kemarin di 2011 itu sebesar 3,79%. Itu di bawah target pemerintah sebesar 5,3% Jadi itu stabil," tambahnya

Sementara  Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pembatasan BBM bersubdisi yang direncanakan 1 April 2012 dan membuat rakyat bingung, namun keputusan tersebut pada dasarnya bukan kehendak Presiden atau pemerintah.

Apalagi Kementerian ESDM belum berani mengungkapkan secara tegas, terkait pemilihan opsi-opsi yang berkembang saat ini mulai dari konversi BBM ke gas, pembatasan premium bersubsidi sampai opsi kenaikan harga BBM pada sasarnya bukan kehendak Presiden.  "Bukan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) atau pemerintah yang menghendaki (ada opsi-opsi pembatasan BBM) tapi situasi," ujarnya

Berdasarkan catatan, dalam APBN 2012 telah ditetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta KL, namun 2,5 juta KL kuota premium ditunggu sampai dengan APBN-Perubahan 2012. Untuk mengamankan kuota 40 juta KL tersebut agar tidak jebol pemerintah dalam Undang-undang APBN diperintahkan untuk melakukan pembatasan BBM. 

Pasalnya pada kuota BBM bersubsidi 2011 jebol yakni sebesar 40,364,921 KL pada APBN-P namun realisasinya 41,697,286 KL. "Situasi lah yang membuat Presiden atau pemerintah harus melakukan pembatasan," ujarnya.

Jero mengatakan pemilihan berbagai opsi. Masalahnya hal ini memberi dampak luas bagi rakyat. Karena itu menyangkut daya beli dan lain-lainnya.  “Jadi untuk melakukan opsi-opsi tersebut, pemerintah juga harus melihat melihat bagaimana kemampuan rakyat, daya belinya, seberapa cepat konversi BBM ke gasnya, kalau lambat harus ada opsi apa supaya bisa cepat," tegasnya

Karena kata Jero, konversi ke gas ini memang harus dilaksanakan, namun kalau cepat juga tidak bisa karena jumlah mobil yang jumlahnya sangat banyak sementara kebutuhan konverter kit yang seharusnya tahap awal 250.000 biji hanya sanggup 300 biji. "Jadi gak bisa cepat-cepatlah, semua bertahap," tandasnya. **cahyo