BBM Naik Inflasi Masih Aman - Perkiraan Kenaikan Rp500-Rp1000

NERACA

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyarankan pemerintah agar menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500-1.000 per liter. Alasanya kenaikkan harga BBM tersebut diyakini takkan mengganggu laju inflasi. "Kalau inflasi stabil jadi tidak usah khawatir. Tapi besaranya itu yang harus kita hitung. bisa Rp 500 bisa Rp 1.000 per liter," kata Plt Kepala BPS Suryamin kepada wartawan di Jakarta,23/1

Diakui Suryamin, kenaikan harga BBM subsidi pasti akan menimbulkan inflasi baik langsung ataupun tidak langsung. Namun yang pasti, ini bisa mempengaruhi ongkos produksi barang. Yang jelas, pengaruh kenaikan harga BBM subsidi terhadap inflasi tidak begitu besar. Beras menjadi faktor terbesar yang mempengaruhi inflasi. "Inflasi sekarang cukup stabil, yang kemarin di 2011 itu sebesar 3,79%. Itu di bawah target pemerintah sebesar 5,3% Jadi itu stabil," tambahnya

Sementara Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pembatasan BBM bersubdisi yang direncanakan 1 April 2012 dan membuat rakyat bingung, namun keputusan tersebut pada dasarnya bukan kehendak Presiden atau pemerintah.

Apalagi Kementerian ESDM belum berani mengungkapkan secara tegas, terkait pemilihan opsi-opsi yang berkembang saat ini mulai dari konversi BBM ke gas, pembatasan premium bersubsidi sampai opsi kenaikan harga BBM pada sasarnya bukan kehendak Presiden. "Bukan Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) atau pemerintah yang menghendaki (ada opsi-opsi pembatasan BBM) tapi situasi," ujarnya

Berdasarkan catatan, dalam APBN 2012 telah ditetapkan kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta KL, namun 2,5 juta KL kuota premium ditunggu sampai dengan APBN-Perubahan 2012. Untuk mengamankan kuota 40 juta KL tersebut agar tidak jebol pemerintah dalam Undang-undang APBN diperintahkan untuk melakukan pembatasan BBM.

Pasalnya pada kuota BBM bersubsidi 2011 jebol yakni sebesar 40,364,921 KL pada APBN-P namun realisasinya 41,697,286 KL. "Situasi lah yang membuat Presiden atau pemerintah harus melakukan pembatasan," ujarnya.

Jero mengatakan pemilihan berbagai opsi. Masalahnya hal ini memberi dampak luas bagi rakyat. Karena itu menyangkut daya beli dan lain-lainnya. “Jadi untuk melakukan opsi-opsi tersebut, pemerintah juga harus melihat melihat bagaimana kemampuan rakyat, daya belinya, seberapa cepat konversi BBM ke gasnya, kalau lambat harus ada opsi apa supaya bisa cepat," tegasnya

Karena kata Jero, konversi ke gas ini memang harus dilaksanakan, namun kalau cepat juga tidak bisa karena jumlah mobil yang jumlahnya sangat banyak sementara kebutuhan konverter kit yang seharusnya tahap awal 250.000 biji hanya sanggup 300 biji. "Jadi gak bisa cepat-cepatlah, semua bertahap," tandasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Masih Banyak Perusahaan Publik Tak Peduli HAM - Studi FIHRRST

      NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), salah satu organisasi masyarakat…

Sumbang 74%, Ekspor Produk Manufaktur Masih Melejit

NERACA Jakarta – Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor nasional. Pada periode Januari-Mei 2019, sektor manufaktur mampu…

Catatkan Penjualan Lahan 25,3 Hektar - DMAS Masih Mengandalkan Kawasan Industri

NERACA Jakarta – Kejar target penjualan, PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) masih fokus mengembangkan kawasan industri. Apalagi, perseroan menerima permintaan lahan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

SKK Migas Inginkan Penyebaran Informasi Kontribusi Hulu Migas Di Daerah

NERACA Balikpapan - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerjasama…

Sky Energy Luncurkan Produk Teringan di Dunia - Pembangkit Tenaga Surya

      NERACA   Jakarta - Kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pada 2019, kebutuhan listrik dunia…