NERACA

Jakarta – Danai percepatan pembangunan infrastruktur listrik di daerah pedalaman, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menawarkan surat utang senilai total Rp 2,5 triliun sebagai bagian Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II tahap II 2017. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, surat utang itu terdiri dari obligasi senilai Rp 2 triliun dan sukuk Rp 500 miliar. Obligasi dan sukuk tersebut terdiri dari 4 seri dengan tenor 5 tahun (seri A), 7 tahun (seri B), 10 tahun (seri C) dan 15 tahun (seri D). Masa penawaran awal (bookbuilding) akan berlangsung pada 22 September 2017 hingga 6 Oktober 2017. Surat utang itu rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 November 2017.

Jika merujuk pernyataan manajemen PLN sebelumnya, dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk belanja modal perusahaan negara tahun 2017 ini. Pasalnya, tahun ini, rencana anggaran belanja modal PLN mencapai Rp120 triliun. BUMN pemegang bisnis setrum di Tanah Air ini mengaku mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber seperti pinjaman perbankan, penerbitan obligasi lokal, penerbitan obligasi global dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan belanja modal itu.

Berdasarkan rekam jejaknya, pada Juni 2017, PLN telah menerbitkan surat utang  tahap I senilai total Rp 2 triliun yang terdiri dari obligasi konvensional senilai Rp1,6 triliun dan sukuk ijarah (surat utang syariah) Rp 400 miliar. Penerbitan surat utang itu merupakan bagian dari PUB dengan target dana Rp10 triliun yang terdiri dari obligasi konvensional Rp 8 triliun dan sukuk ijarah Rp2 triliun. Selain obligasi lokal, PLN juga telah menerbitkan obligasi global senilai US$2 miliar pada awal 2017.

Selain itu, PLN melalui anak usahanya, PT Indonesia Power, juga menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) senilai Rp3,68 triliun dengan indikasi bagi hasil 8,25% per tahun pada September 2017. PLN tercatat sebagai salah satu BUMN yang aktif menerbitkan obligasi lokal dan global dalam 10 tahun terakhir. PLN semisal, pernah menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) global masing-masing senilai US$1 miliar pada 2012 pada 2011 di Bursa Efek Singapura, selain obligasi berdenominasi rupiah yang telah diterbitkan dalam kurun waktu 1992-2013.

Belum lama ini, beredarnya surat Menteri Keuangan Sri Mulyani ke PLN mejadi perbicangan publik. Ani, panggilan karib Menkeu menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara terkait dengan risiko fiskal perusahaan setrum pelat merah tersebut dalam pembangunan megaproyek 35.000 MW. Dalam surat  itu, Ani mengatakan perlu adanya penyesuaian target program 35.000 MW dengan mempertimbangkan ketidakmampuan PLN dalam membangun proyek itu.

Pasalnya, kondisi keuangan PLN terus mengalami penurunan, seiring dengan besarnya kewajiban memenuhi pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang tidak didukung capaian kinerja yang baik karena penjualan tidak sesuai dengan target.