NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan meningkatkan trayek perintis menjadi 113 trayek di 2018."Ditjen Perhubungan Laut juga akan meningkatkan pelayanan dengan menambah trayek angkutan laut perintis menjadi 113 trayek," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bay M Hasani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (3/10).

Bay menuturkan penambahan trayek tersebut sejalan dengan telah selesainya pembangunan kapal perintis baru sebanyak 10 unit pada tahun 2016 dan 50 unit pada akhir Desember 2017. Dia mengatakan dari tahun ke tahun Ditjen Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan angkutan laut perintis, baik dari segi jumlah armada kapal, trayek kapal maupun anggarannya.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Laut, pelayanan angkutan laut perintis pada 2016 sebanyak 96 trayek yang dilayani oleh 54 unit kapal negara dan 42 unit kapal swasta. Terjadi peningkatan pada tahun 2017, Pemerintah melayani 96 trayek angkutan laut perintis, di mana 46 trayek dilayani oleh PT Pelni melalui mekanisme penugasan dan 50 trayek lainnya dilayani oleh perusahaan pelayaran swasta melalui mekanisme lelang.

Begitu juga untuk alokasi anggaran terus meningkat yaitu jika pada 2016 anggaran untuk penyelenggaraan perintis sebesar Rp930,99 miliar meningkat pada 2017 menjadi Rp943,99 miliar yang terdiri dari anggaran untuk kapal yang dioperasikan oleh PT Pelni sebesar Rp512,92 miliar dan kapal swasta sebesar Rp431,07 miliar. "Kami berupaya meningkatkan konektivitas atau keterhubungan antarpulau di Indonesia salah satunya melalui peningkatkan pelayanan baik melalui pembangunan kapal perintis yang ditempatkan di seluruh penjuru wilayah Indonesia maupun peningkatan infrastruktur lainnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri Wisnu Handoko mengatakan bahwa penyelenggaraan angkutan laut perintis bertujuan untuk mendorong pengembangan daerah, meningkatkan konektivitas antarpulau dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Secara umum angkutan laut perintis di Indonesia saat ini sudah berjalan lancar dan hanya beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti ketersediaan galangan kapal dan ketersediaan kapal pengganti," kata Wisnu. Saat ini ketersediaan galangan kapal sekitar 70 persen dari jumlah galangan kapal yang ada di wilayah Indonesia Bagian Barat, sementara 82 persen dari seluruh jumlah kapal perintis yang dioperasikan berada di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Kondisi tersebut membuat mobilitas kapal membutuhkan waktu yang cukup lama. "Begitu juga perlunya ketersediaan kapal pengganti jika terjadi kerusakan kapal, sehingga tidak sampai mengganggu pelayanan keperintisan kepada masyarakat," katanya. Untuk itu, dia berharap dari adanya Rakornas ini dapat menghasilkan kesepakatan dari semua stakeholder guna peningkatan kinerja penyelenggaraan angkutan laut di seluruh indonesia.