NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menambah anggaran yang terkait untuk mengatasi masalah kemiskinan pada 2018. "Saya minta APBN di tahun 2018 ini lebih difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pertama kemiskinan, anggaran yang berkaitan dengan hal ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/10).

Rapat tersebut dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian serta sejumlah pejabat terkait. "Kedua berkaitan dengan pengangguran nanti berkaitan dengan investasi dan lain-lainnya dan ada juga berkaitan dengan ketimpangan saya kira mulai Oktober ini akan dimulai masalah utang sosial, masalah pembukaan bank wakaf mikro, arahnya harus ke arah-arah itu," ungkap Presiden.

Selain itu Presiden juga menyinggung soal penanganan masyarakat yang menjadi pengungsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan Gunung Agung di Bali. "Masyarakat yang terkena dampak letusan dari Gunung Sinabung dan kedua dari Gunung Agung, dibantu secara maksimal dari semua sisi," tambah Presiden.

Selain pengungsi di dalam negeri, Presiden juga mengingatkan agar bantuan untuk pengungsi Rohingya di Myanmar dan Bangladesh tetap harus dilakukan. "Kemudian yang berkaitan dengan Rakhine State dan pengungsi yang ada di Bangladesh maupun Myanmar saya pesan 'concern' kita, kita bantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah," jelas Presiden.

Untuk diketahui, sejak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meningkatkan status Gunung Agung menjadi "Awas", wilayah steril yang semula radius 6 kilometer dari puncak gunung itu, diperluas menjadi 9 kilometer sehingga ada masyarakat di 28 desa di lereng Gunung Agung yang masuk dalam kawasan rawan bencana (KRB) dan diwajibkan untuk mengungsi ke tempat aman.

Total pengungsi hingga Jumat (29/9) malam 144.380 orang tersebar di 430 titik di 8 kabupaten dan satu kota di Bali, lebih dua kali lipat dari perkiraan sebelumnya sekitar 70 ribu orang. Sedangkan terkait pengungsi Rohingya, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang berada di bawah PBB, sampai 16 September angka pengungsi mencapai 24.000 orang, dengan 3.028 unit penampungan sampai 21 September yang rata-rata berukuran 42 meter per segi.

Pengungsi-pengungsi baru sendiri tak berhenti mengalir ke kamp-kamp pengungsi di Bangladesh sehingga memaksa situs-situs baru pengungsian dibangun karena yang lama sudah tak mampu lagi menampung manusia. Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan berbagai bantuan yang diangkut dengan menggunakan pesawat ke Myanmar dan Bangladesh sejak awal September 2017.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, saat ini tingkat kemiskinan Indonesia masih sebesar 10,64 persen. Meski secara persentase angka tersebut merupakan yang terendah yang pernah dicapai, jumlah penduduk miskin tersebut masih setara dengan 27,77 juta jiwa. “Dan angka ini sama dengan seluruh penduduk Australia. Jadi kita masih menghadapi masalah dari jumlah penduduk miskin yang relatif besar,” ujar dia.

Kemudian dalam hal ketimpangan sosial juga masih kurang baik. Data terakhir, pada 2017 ini gini rasio Indonesia masih sekitar 0,393, atau turun sedikit dibandingkan 2016 yang sebesar 0,397. ‎"Gini rasio kita masih di kisaran 0,4. Kalau dilihat dari ekonomi pembangunan, itu warning akan besarnya indeks ketimpangan antar kelompok pendapatan di suatu negara," kata dia.