Jangan Hilangkan Imunitas di RUU JPSK

NERACA

Jakarta---- Krisis global sangat memerlukan keputusan cepat. Karena itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Alasanya ekonomi Global saat makin memburuk. Makanya harus cepat disiapkan pengamanan. "Kalau bisa memang segera, krisis keuangan bisa terjadi, maka ini sangat urgent," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,23/1

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menilai, potensi resesi ekonomi dunia bisa terjadi sewaktu-waktu. Revisi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan terjadinya perlambatan yang cukup signifikan di negara maju. “Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke bawah, dinilai bukanlah sebuah kejutan. Sebab, hal ini sudah diperkirakan sejak awal,” terangnya.

Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini menambahkan JPSK merupakan mekanisme untuk pencegahan krisis yang juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis, sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi pada perekonomian. “Ini kerangka kerja dengan sasaran stabilitas sistem keuangan yang melandasai pengaturan mengenai asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pinjaman darurat oleh bank sentral, dan kebijakan penyelesaian krisis,” ucapnya.

Terkait mekanisme penyelesaian krisis, Anggito menuturkan, hal-hal yang substansi dari UU tersebut juga perlu diperhatikan. "Maka, hak imunitas itu tidak boleh dihilangkan. Ini yang paling substansi dari UU ini. Saya sendiri belum lihat draft terbarunya," jelasnya.

Anggito mengungkapkan hak kebal hukum (imunitas) diperlukan untuk melindungi pejabat negara dalam pengambilan keputusan saat terjadi krisis. Apalagi mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan stakeholder lain. Termasuk pejabat hukum mulai dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam pengambilan keputusan, peran DPR juga tidak boleh dipisahkan.

Hingga saat ini, draft UU JPSK belum dibahas di DPR. Menterti Keuangan Agus Martowardojo sempat menyebutkan, perkembangan terbaru dari pembahasan JPSK, saat ini sudah selesai proses harmonisasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, keberadaan UU JPSK sangat diperlukan di tengah semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. "Kita akan usulkan kepada Presiden untuk bisa dikirim ke DPR untuk dibahas bersama," kata Agus.

RUU JPSK diandalkan untuk melengkapi pedoman manajemen krisis atau crisis management protokol (CMP) yang sudah dimiliki. Disinggung mengenai substansinya, Menkeu enggan berkomentar lebih banyak. Termasuk mengenai pemberian hak imunitas bagi pengambil keputusan saat krisis terjadi. "Saya agak lupa bab itu. Tapi setahu saya, (hak imunitas) tidak dimasukkan," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…