Jangan Hilangkan Imunitas di RUU JPSK

NERACA

Jakarta---- Krisis global sangat memerlukan keputusan cepat. Karena itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Alasanya ekonomi Global saat makin memburuk. Makanya harus cepat disiapkan pengamanan. "Kalau bisa memang segera, krisis keuangan bisa terjadi, maka ini sangat urgent," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,23/1

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menilai, potensi resesi ekonomi dunia bisa terjadi sewaktu-waktu. Revisi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan terjadinya perlambatan yang cukup signifikan di negara maju. “Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke bawah, dinilai bukanlah sebuah kejutan. Sebab, hal ini sudah diperkirakan sejak awal,” terangnya.

Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini menambahkan JPSK merupakan mekanisme untuk pencegahan krisis yang juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis, sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi pada perekonomian. “Ini kerangka kerja dengan sasaran stabilitas sistem keuangan yang melandasai pengaturan mengenai asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pinjaman darurat oleh bank sentral, dan kebijakan penyelesaian krisis,” ucapnya.

Terkait mekanisme penyelesaian krisis, Anggito menuturkan, hal-hal yang substansi dari UU tersebut juga perlu diperhatikan. "Maka, hak imunitas itu tidak boleh dihilangkan. Ini yang paling substansi dari UU ini. Saya sendiri belum lihat draft terbarunya," jelasnya.

Anggito mengungkapkan hak kebal hukum (imunitas) diperlukan untuk melindungi pejabat negara dalam pengambilan keputusan saat terjadi krisis. Apalagi mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan stakeholder lain. Termasuk pejabat hukum mulai dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam pengambilan keputusan, peran DPR juga tidak boleh dipisahkan.

Hingga saat ini, draft UU JPSK belum dibahas di DPR. Menterti Keuangan Agus Martowardojo sempat menyebutkan, perkembangan terbaru dari pembahasan JPSK, saat ini sudah selesai proses harmonisasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, keberadaan UU JPSK sangat diperlukan di tengah semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. "Kita akan usulkan kepada Presiden untuk bisa dikirim ke DPR untuk dibahas bersama," kata Agus.

RUU JPSK diandalkan untuk melengkapi pedoman manajemen krisis atau crisis management protokol (CMP) yang sudah dimiliki. Disinggung mengenai substansinya, Menkeu enggan berkomentar lebih banyak. Termasuk mengenai pemberian hak imunitas bagi pengambil keputusan saat krisis terjadi. "Saya agak lupa bab itu. Tapi setahu saya, (hak imunitas) tidak dimasukkan," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial

RUU Perkoperasian Akan Akomodir Kepentingan Generasi Milenial NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian akan mengakomodir upaya rebranding koperasi agar…

Pungutan Pajak E-Commerce Jangan Berlebihan - EKONOM DAN PENGUSAHA MINTA PEMERINTAH LEBIH BIJAK

Jakarta- Direktur Eksekutif dari Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita menegaskan,  pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan objek pajak di…

MUI Dorong DPR Segera Tuntaskan RUU Alkohol

MUI Dorong DPR Segera Tuntaskan RUU Alkohol NERACA Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan terus mendorong proses pembahasan Rancangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BPHN – Kemenhan Jalin Kerjasama Program Bela Indonesiaku

  NERACA Jakarta - Sebagai komitmen antar lembaga dalam ikut serta menyukseskan program Bela Indonesiaku yang merupakan program sosialisasi resmi…

11 Perusahaan Kosmetik Asal Taiwan Ikut Misi Dagang di Indonesia

  NERACA Jakarta - Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) dan 11 perusahaan kosmetik dan perawatan kulit asal Taiwan yang…

Tol Pandaan – Malang Ditargetkan Berfungsi Lebaran 2018

  NERACA Jakarta - PT Jasa Marga Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Pandaan Malang menargetkan proyek Jalan Tol Pandaan-Malang (37,62…