Jangan Hilangkan Imunitas di RUU JPSK

NERACA

Jakarta---- Krisis global sangat memerlukan keputusan cepat. Karena itu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Alasanya ekonomi Global saat makin memburuk. Makanya harus cepat disiapkan pengamanan. "Kalau bisa memang segera, krisis keuangan bisa terjadi, maka ini sangat urgent," kata Ekonom UGM, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,23/1

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal ini menilai, potensi resesi ekonomi dunia bisa terjadi sewaktu-waktu. Revisi proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dunia yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan terjadinya perlambatan yang cukup signifikan di negara maju. “Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi ke bawah, dinilai bukanlah sebuah kejutan. Sebab, hal ini sudah diperkirakan sejak awal,” terangnya.

Sekum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini menambahkan JPSK merupakan mekanisme untuk pencegahan krisis yang juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis, sehingga tidak menimbulkan biaya yang tinggi pada perekonomian. “Ini kerangka kerja dengan sasaran stabilitas sistem keuangan yang melandasai pengaturan mengenai asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pinjaman darurat oleh bank sentral, dan kebijakan penyelesaian krisis,” ucapnya.

Terkait mekanisme penyelesaian krisis, Anggito menuturkan, hal-hal yang substansi dari UU tersebut juga perlu diperhatikan. "Maka, hak imunitas itu tidak boleh dihilangkan. Ini yang paling substansi dari UU ini. Saya sendiri belum lihat draft terbarunya," jelasnya.

Anggito mengungkapkan hak kebal hukum (imunitas) diperlukan untuk melindungi pejabat negara dalam pengambilan keputusan saat terjadi krisis. Apalagi mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan stakeholder lain. Termasuk pejabat hukum mulai dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Dalam pengambilan keputusan, peran DPR juga tidak boleh dipisahkan.

Hingga saat ini, draft UU JPSK belum dibahas di DPR. Menterti Keuangan Agus Martowardojo sempat menyebutkan, perkembangan terbaru dari pembahasan JPSK, saat ini sudah selesai proses harmonisasi di tingkat Kementerian Hukum dan HAM.

Lebih jauh kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, keberadaan UU JPSK sangat diperlukan di tengah semakin tingginya ketidakpastian ekonomi dunia. "Kita akan usulkan kepada Presiden untuk bisa dikirim ke DPR untuk dibahas bersama," kata Agus.

RUU JPSK diandalkan untuk melengkapi pedoman manajemen krisis atau crisis management protokol (CMP) yang sudah dimiliki. Disinggung mengenai substansinya, Menkeu enggan berkomentar lebih banyak. Termasuk mengenai pemberian hak imunitas bagi pengambil keputusan saat krisis terjadi. "Saya agak lupa bab itu. Tapi setahu saya, (hak imunitas) tidak dimasukkan," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menteri Dalam Negeri - Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD

Tjahjo Kumolo  Menteri Dalam Negeri Jangan Ada Lobi-Lobiu Anggaran Dengan DPRD Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memperingatkan seluruh…

Ketua MPR RI - Jangan Kotak-Kotakkan Pancasila

Zulkifli Hasan  Ketua MPR RI Jangan Kotak-Kotakkan Pancasila Malang, Jatim - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Zulkifli…

RUU PNBP Gerus Elektibilitas Jokowi - Oleh : Edy Mulyadi Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disodorkan Pemerintah, sekali lagi menjadi bukti kian benderangnya mazhab neolib Sri Mulyani Indrawati…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…