Usulan APBD-P 2017 Walikota

DPRD Depok Setujui Anggaran Defisit Rp500 Miliar Lebih

NERACA

Depok - Usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang telah disampaikan Walikota Depok untuk APBD Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2017 dan dibahas Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah (TAPD), Disepakati dan disetujui secara aklamasi dengan defisit Rp500 miliar lebih dari Total APBD-P sekitar Rp3,2 triliun.

Kondisi format defisit sebesar ini belum pernah terjadi, Banggar dan TAPD Pemkot Depok merancang dan menyusun anggarannya sejak tahun 2000. Demikian rangkuman data dan keterangan yang diperoleh NERACA dari hasil Rapat Paripurna DPRD dalam Penetatapan Persetujuan Raperdanya, jelang awal Oktober ini.

Penetapan berita acaranya ditandatangani Ketua DPRD Hendrik Tangke Alo S, Sos dan Walikota DR. KH M. Idris Abdul Shomad MA‎. Selain itu, juga pada hari yang sama disetujui Raperda Perubahan tentang Pendidikan dan Kesehatan, serta Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Fraksi Golkar dari Ervan Teladan DPRD kepada Rudi Setiawan S,Hi."Perubahan Perda untuk peningkatan pelayanan dan penyesuaian terjadinya perubahan kewenangan," ujar Kabag Humas Setwan DPRD Kota Depok, Syarifudin Lubis kepada NERACA.

Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Depok, H. Supariyono AMD, Ak, menjelaskan, terjadinya defisit yang cukup besar tersebut, nantinya akan ditanggulangi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) hasil Penetapan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Walikota pada APBD 2016‎."Defisit anggaran bisa ditutup dengan Silpa APBD 2016," ujarnya sembari menegaskan yang beranggapan tidak terlalu jadi masalah.

Dikatakan, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sekitar Rp900 miliar lebih menjadi Rp1,1 triliun lebih, juga diharapkan targetnya bisa tercapai. Apalagi, pendapatan lain dari APBN dan Provinsi, juga bisa lebih ditingkatkan perolehannya.

"Diharapkan dengan total anggaran APBD tersebut, roda perekonomian bisa meningkatkan kesejahteraan warga Depok yang lebih adil dan merata," katanya meyakinkan.

Supariyono juga mengimbau, agar setiap Kepala OPD di Dinas, Badan dan Lembaga serta BUMD, makin meningkatkan realisasi program yang telah ditetapkan dananya dalam APBDP 2017.

"Jangan sampai terjadi lagi peningkatan Silpa dengan alasan yang gagal lelang atau alasan lain. Karena dengan tidak terealisasinya anggaran akan mengurangi upaya percepatan program pembangunan di sektor ekonomi bagi pelaku ekonomi dan warga Depok," ujar Supariyono menjawab pertanyaan NERACA.

Sementara Mantan Anggota Banggar DPRD Depok, Mansurian, juga berharap agar adanya Silpa yang terus meningkat, tidak menimbulkan prasangka buruk."Sehingga untuk transparansi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu diteliti lebih mendalam. Dana Silpa yang begitu besar dan terus mingkat setiap tahun, perlu dikaji dan diteliti dan ditransparansikan keberadaan dananya," tutur Politisi dari PBB tersebut kepada NERACA mengusulkan. Dasmir