Jakarta-Kemenko Perekonomian mensinyalir sedikitnya 190 proyek investasi mangkrak bernilai Rp 351 triliun dan US$50 miliar. Hal ini diduga disebabkan oleh proses perizinan yang ruwet sehingga menghambat penyelesaian proyek infrastruktur tersebut.  

NERACA
“Setelah dilihat evaluasi dari paket kebijakan, kok banyak yang mangkrak. Ada 190 daftar, baik investasi maupun kegiatan proyek. Totalnya Rp351 triliun dan US$50 miliar. Harusnya sudah jalan, tapi belum eksekusi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady di Bandung, akhir pekan lalu.

Adapun komitmen nilai investasi global telah mencapai US$1.471 miliar per tahun. Namun, Indonesia baru memperoleh porsi sekitar US$109,97 miliar. Ini berarti, menurut Edy, Indonesia masih memiliki banyak peluang untuk menggarap potensi investasi dari negara lain. Namun, realisasinya belum cukup memuaskan.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, rata-rata realisasi penanaman modal asing (PMA) setiap tahunnya tercatat 27% dari komitmen awal dalam tujuh tahun terakhir, sehingga dapat disimpulkan, berarti sekitar 73% komitmen mangkrak dan tak terkonversi menjadi investasi atau kegiatan berusaha. Sementara itu, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya 31%. Sedangkan sisanya 69% urung dieksekusi menjadi investasi dan tercatat sebagai potensi kerugian.

Sebetulnya, menurut Edy, investasi terkendala bukan karena masalah akses internasional. Toh, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan sudah melakukan upaya negosiasi perdagangan dan mendorong iklim investasi yang kondusif. “Hal itu harus kita apresiasi. Dari sisi akses sudah lebih baik,” ujarnya seperti dikutip laman CNNIndonesia.com.

Persoalan utama yang dikeluhkan, menurut dia, masalah birokrasi dalam proses perizinan investasi, terutama di tingkat pemerintah daerah. Lalu, masalah kepastian hukum dan persoalan tata ruang, seperti aturan pertanahan atau konflik kawasan kehutanan. Sayangnya, Edy melanjutkan, badan pengelola perizinan tak mampu menjamin kepastian hukum dan menjaga komitmen agar investor bertahan memarkirkan duitnya di dalam negeri.

Contohnya, komitmen insentif potongan pajak atau tax allowance yang urung diberikan, sehingga investor kabur mencari negara tujuan investasi lain. Tak cuma itu, pemilik modal juga ragu dan enggan berinvestasi di Indonesia karena peraturan daerah acap kali berubah atau batal dalam waktu singkat.

“Istilahnya (badan pengelola perizinan) kalau punya mainan baru, yang lama ditinggalkan. Seharusnya, bisa menjaga komitmen dengan investor, jangan sampai kabur ke pasar baru. Kami melihat itu semua,”ujarnya.

Padahal, Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan negara Asia lainnya. Salah satunya, sumber daya alam melimpah sebagai bahan baku industri, serta tenaga kerja yang banyak, mumpuni, dan pendapatan relatif terjangkau.
Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara berpopulasi besar dengan level konsumen nan jumbo. “Indonesia tetap gadis yang cantik, tapi orangtuanya terlalu banyak mengatur,” ujarnya.

Sebelumnya Kementerian Perindustrian mengaku telah menampung berbagai keluhan yang dilayangkan pelaku usaha asal Amerika Serikat dalam berinvestasi. Hal ini terungkap saat Kemenperin mengadakan komunikasi dengan delegasi bisnis AS yang dipimpin oleh Senior Vice President and Regional Marketing Director US-ASEAN Business Council Michael Michalak.

Sebagai contoh, menurut Menperin Airlangga Hartarto, The Coca Cola Company mempertanyakan aturan lelang gula rafinasi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017. Perusahaan menganggap, aturan ini mengubah skema penyediaan gula secara business to business yang dijalankan selama ini.

"Oleh karena itu, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan sehingga bahan baku untuk industri tidak terganggu," ujar Airlangga.

Tak hanya itu. General Electric juga menyampaikan keluhannya. Perusahaan konglomerasi itu mempertanyakan implementasi pengawasan kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Sebab, saat ini penyerapan produk investasinya di Indonesia belum maksimal. "GE punya pabrik boiler di Surabaya, namun selama ini utilisasinya sangat rendah. Belum ada pembelian sampai sekarang," ujarnya.

Permintaan pun, menurut dia, juga muncul dari industri pakan ternak dan farmasi. Bagi industri pakan ternak, investor negeri Paman Sam ini meminta kemudahan bahan baku impor dan lokal seperti jagung dan singkong. Sementara itu, industri farmasi mempertanyakan pelaksanaan UU No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sebab, investor khawatir bahan baku kimianya harus disertifikasi. "Mereka khawatir akan menimbulkan gangguan dalam suplai bahan baku atau rencana pengembangan riset dan pengembangan di Indonesia," ujarnya.

Namun, Airlangga menuturkan, Ketua Delegasi AS juga memberikan apresiasi terhadap tiga skema TKDN yang dikeluarkan melalui Peraturan Menperin No 65 Tahun 2016. Adapun, tiga skema tersebut terdiri dari jalur piranti keras, piranti lunak, dan inovasi. "Dalam pertemuan, ada banyak hal yang dipertanyakan oleh delegasi Amerika. Intinya mereka meminta kepastian regulasi hingga terbukanya akses bahan baku di Indonesia," ujarnya.  

Kemenperin mencatat, AS merupakan mitra dagang terbesar ketiga setelah China dan Jepang dengan nilai US$23 miliar sepanjang tahun 2016. Selain itu, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi AS di Indonesia di tahun yang sama mencapai US$1,16 miliar di tahun yang sama, atau 4% dari total penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia sebesar US$28,96 miliar.

"Selama ini, investasi yang masuk dari AS merupakan sektor padat modal dan teknologi. Sedangkan Indonesia bisa mengisinya melalui industri berdaya saing seperti kelompok sektor tekstil, pengolahan karet, kulit, barang kulit dan alas kaki, serta makanan dan minuman," ujarnya.

Memalukan Negara

Presiden Jokowi sebelumnya menegaskan, akan sangat memalukan bagi negara apabila proses perizinan bisnis memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dia mengaku hal ini masih terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Jokowi mengingatkan, salah satu kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan negara adalah investasi. "Perizinan tolong diperbaiki total. Zaman IT begini 'ngurus, itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," ujar Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Kamis (27/7).

Kepala Negara berulang kali mengatakan, penerbitan izin harus cepat. Beragam proses yang menghambat harus dipotong. Apabila tidak, investor akan pindah ke negara lain. Sehingga Indonesia rugi dua kali.

Jokowi mencontohkan proses pengeluaran sembilan izin di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya memerlukan tiga jam. Dalam kurun itu, izin investasi, akta perusahaan dan NPWP, TDP, rencana penggunaan tenaga kerja asing, isin mempekerjakan tenaga kerja asing, angka pengenal importir produsen, nomor induk kepabeanan, dan surat keterangan informasi ketersediaan lahan diselesaikan.

Presiden berpendapat, pengeluaran izin investasi di daerah seharusnya mampu lebih cepat daripada pusat. Sebab, daerah memiliki lingkup yang lebih kecil.

Di sisi lain, sesungguhnya banyak sekali investor yang sudah menanti masuk Indonesia. Jokowi meminta, pemerintah pusat terutama daerah memperbaiki keruwetan proses perizinan. "Kalau masih keluar minggu, bulan, dan tahun akan ditertawakan nanti. Karena kunci kita di ekspor dan investasi," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintahan Indonesia sekarang menargetkan anggaran pembangunan infrastruktur selama lima tahun mencapai Rp5.500 triliun. Namun sayangnya, pemerintah sendiri tak mempunyai dana sebanyak itu dan pilihannya akan banyak berhutang.  

Menurut pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, pemerintah telah menyia-nyiakan ribuan triliunan dana APBN untuk membangun mega proyek infrastruktur. Padahal, kata Daeng, proyek tersebut kebanyakan mangkrak.

Salamuddin menyebutkan pemerintah tidak mempunyai dana lagi untuk membiayai banyak proyek infrastruktur. Sehingga, pemerintah berada pada peringkat keuangan yang sangat buruk. Dia juga mempertanyakan, di tahun 2017 ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp346 triliun. Namun faktanya, infrastruktur yang dibangun tidak ada yang bernilai ribuan triliun. bari/mohar/fba