Ketua Koalisi Kependudukan, Sonny Harry B Harmadi mengatakan pembangunan Kampung KB yang tengah dilaksanakan BKKBN akan mampu mengatasi kesenjangan pembangunan manusia Indonesia. "Masih banyak daerah khususnya yang terpencil sumber daya manusianya tertinggal dari daerah yang terlebih dahulu berkembang. Kampung KB ini bisa menjadi salah satu cara mengatasi kondisi tersebut," kata dia saat menjadi pembicara dalam seminar yang dilaksanakan BKKBN di Batam, Sabtu.

Ia mengatakan, saat ini masih banyak terjadi ketimpangan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk pada daerah-daerah kepulauan seperti di Kepri."Untuk Batam, Tanjungpinang sudah baik dilihat dari fasilitas kesehatan, pendidikan. Bahkan diatas rata-rata nasional. Namun seperti Lingga, Anambas datanya selalu masih dibawah rata-rata," kata dia dikutip dari kantor berita Antara.

Menurut Sonny, dengan pembangunan kampung KB pada daerah-daerah terluar, terpencil diharapkan memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai informasi mengenai pembangunan keluarga dan akses kesehatan sehingga mampu meningkatkan taraf kehidupan. "Inilah mengapa kampung KB perlu. Pada wilayah kepulauan jangan tentu tantangannya lebih besar. Namun ini harus menjadi motifasi untuk memberikan yang terbaik," kata Sonny.

Program Kampung KB yang sudah dilaksanakan sejak 2014 ini sesuai dengan program pemerintah yang ingin membangun mulai dari daerah pinggiran dan tertinggal agar setara dengan daerah lain yang sudah terlebih dahulu berkembang.

Sekretaris Utama BKKBN, Nofrijal pada kesempatan yang sama mengatakan Indonesia butuh SDM handal agar mampu bersaing saat masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) sepenuhnya diterapkan. "Kami ingin generasi muda benar-benar memepersiapkan diri menghadapi persaingan dan bonus demografi bagi Indonesia. Jangan sampai tidak mampu bersaing dengan bangsa lain dan bonus demografi akan menjadi masalah baru bagi Indonesia," kata dia.

Menurutnya, masalah bangsa ini adalah etos kerja dari penduduknya yang masih rendah dibandingkan negara lain sehingga hal tersebut harus diubah.

Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menyatakan bahwa program KB diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa memutus mata rantai kemiskinan.

"KB mendidik dan mengarahkan masyarakat untuk memiliki perencanaan dalam keluarga, perencanaan usia ideal perkawinan bagi remaja, jarak ideal melahirkan, jumlah anak hingga pada perencanaan pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi keluarga," kata Surya.

Surya menambahkan, KB merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan cara mengatur perkawinan, reproduksi, jarak kelahiran dan jumlah anak ideal. Pernyataan terrsebut disampaikan terkait Pencanangan Kampung KB di Desa Sungai Rengit Murni, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan sendiri pencanangan Kampung KB telah dilaksanakan di 14 Kabupaten/Kota dari total 17 Kabupaten/Kota. Kampung KB merupakan salah satu bentuk miniatur pelaksanaan total program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN.

Selain itu, bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, mitra kerja serta instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. "Kampung KB didesain menjadi model pembangunan terpadu berwawasan kependudukan di level mikro," katanya.

 Kampung KB dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada medio Januari 2016 di Cirebon. Surya mengatakan pembangunan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana di Tanah Air mengalami stagnasi.

"Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dan 2012 menunjukan stagnasi program KB dilihat dari beberapa indikator capaian," ujar dia.

Indikator capaian tersebut antara lain angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6, angka pengguna kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek, angka unmet need masih tinggi sebesar 8,5 dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) masih tinggi, yakni 48 kelahiran per 1000 wanita.