Rating dan Infrastruktur

Selasa, 24/01/2012

Oleh : Prof. Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Kondisi makro dan finansial Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan dari investor setelah lembaga pemeringkat internasional seperti Fichts dan Moody’s menempatkan Indonesia pada posisi Investment Grade. Beberapa waktu lalu, Moody’s investor service menaikkan sovereign credit rating Indonesia menjadi Baa3 dengan outlook stabil. Posisi ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan investor untuk menempatkan dana di tengah-tengah krisis Eropa dan pemulihan ekonomi di Amerika Serikat.

Lembaga pemeringkat internasional melihat bahwa ekonomi Indonesia tahan atas kejutan eksternal, tersedianya kebijakan dan perangkat kebijakan dalam menghadapi kerentanan di sektor keuangan dan sistem perbankan yang baik dalam menghadapi tekanan. Kondisi ini berbeda dengan apa yang terjadi di Eropa dimana Portugal, Italia, Spanyol, Irlandia dan sejumlah negara lainnya berhadapan pada kesulitan utang akibat ketidakhati-hatian dalam belanja publik dan pengelolaan utang publik.

Meski ekonomi Indonesia mendapatkan kembali kepercayaan investor global namun bukan berarti persoalan dan pekerjaan rumah kita telah selesai. Tantangan kedepan yang perlu dilakukan adalah selain menjaga kinerja ekonomi di sektor keuangan tetapi juga mengaitkan antara sektor keuangan dengan sektor riil dan infrastruktur.

Tantangan ke depan adalah pembenahan daya saing nasional terkait dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur (pelabuhan, jalan, listrik, jembatan, bandar udara, kereta api) menjadi lebih baik. Infrastruktur konektivitas dan layanan publik perlu segera kita benahi untuk antisipasi melonjaknya aktivitas manusia, barang dan modal di dalam negeri dan keterhubungannya dengan pasar regional-global.

Pembangunan daftar rincian proyek pembangunan infrastruktur dalam MP3EI membutuhkan dana yang tidak kecil. Dana yang dibutuhkan untuk realisasi sampai dengan 20114 mencapai Rp. 3.350 triliun dengan sumber dana dari pemerintah (8%), BUMN (20%), swasta (44%) dan gabungan ketiganya (27%).

Besarnya dana yang diperuntukkan bagi proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan dari sejumlah pemodal tidak terkecuali dana asing. Oleh karenanya, kebijakan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor infrastruktur perlu segera disusun agar dana asing tidak hanya terkonsentrasi pada pasar uang dan pasar modal saja. Dan target pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Selain tantangan di tingkat kebijakan, kendala di lapangan seperti perizinan yang tumpang tindih dan ketersediaan lahan bagi fasilitas umum juga perlu kita benahi bersama. Dengan tingginya konsumsi domestik dan meningkatnya daya beli masyarakat maka secara perhitungan bisnis maka pengembalian modal investasi relatif terjadi dengan cepat. Tantangan selama ini bukan dari sisi bisnis melainkan dari hambatan non-bisnis seperti ketersediaan lahan dan perizinan yang dirasa masih sangat birokratis. Kita yakin kalau dua hal ini terselesaikan maka akan lebih banyak lagi infrastruktur yang dapat dibangun dan diselesaikan.