Tutup RBT Bisa Tambah Pengangguran

NERACA

Jakarta—Regulasi bisnis regulasi Ring Back Tone (RBT) diminta jangan sampai menghambat industri musik Indonesia. Alasanya layanan RBT menjadi tumpuan penghasilan musisi, penyanyi dan pelaku industri music. Dampak lainya, malah bisa banyak kalangan yang terhenti penghasilannya, aluas mengangur. “Penutupan RBT justru akan membuat para pelaku industri musik tanah air kesulitan mencari sumber penghasilan," kata anggota Komisi VI DPR F-PG, Idris Laena kepada wartawan usai peluncuran album perdana duet Astrid Laena dengan Samuel Zylgwyn bertajuk “Untuk Kamu” hasil karya pencipta lagu andal Wahyu WHL di Hard Rock Café, Ahad (22/1) kemarin.

Menurut Idris, langkah pemerintah menutup RBT justru berdampak luas dan bisa kepada pengangguran akan mematikan industri musik di tanah air yang bakal terus berkembang setiap saat. Sebab RBT menjadi satu-satunya tumpuan penghasilan musisi, penyanyi dan pelaku industri musik di tanah air. “Karena selama musisi dan penyanyi mengandalkan RBT. Bisa dibayangkan berapa kerugian jika RBT ditutup, saya khawatir malah menambah pengangguran nantinya,“ tambahnya

Peluncuran Album perdana “Untuk Kamu” duet Samuel dan Astrid mengambil lokasi syuting video klip single perdana Untuk Kamu di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Konsep video klip percintaan dan kesetiaan sepasang kekasih, disesuaikan dengan lirik lagu dengan menampilkan pasangan yang terlihat romantis dengan nuansa serba putih. Samuel memakai kemeja dan celana panjang putih dengan ciri khas rambut gondrongnya yang ditata rapih dengan bando. Sementara Astrid tampil cantik dengan kulit cokelatnya yang dibalut dengan gaun putih.

Idris berharap Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) tidak sembrono mengambil keputusan pada kisruh premium content. Disisi lain uga pelanggan tak merasa dirugikan, seluruh content provider juga harus memudahkan proses UNREG dan menjelaskan resikonya bagi pengguna RBT setelah pelanggan melakukan register RBT. “Dalam regulasi mestinya konsumen jangan sampai dirugikan. Harus diatur adanya sistem potong pulsa otomatis. Jangan sampai pengguna ponsel tidak tahu mengapa pulsanya dipotong. Harus ditawarkan ulang, apakah pengguna ponsel itu mau atau tidak. Jadi seperti reset ulang saja, “ terangnya

Lebih jauh kata anggota Dewan Penasehat Kadin ini, tak mengelak rencana penghentian sementara RBT mencuat setelah heboh pencurian pulsa dan penipuan pesan singkat (SMS) yang mencuat akhir-akhir ini. Pemerintah melalui BRTI kemudian bersepakat dengan Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) menghentikan layanan SMS premium termasuk layanan RBT mulai 18 Oktober 2011 lalu.

Yang jelas, Idris mendorong pengetatan layanan RBT diterapkan terhadap layanan pesanan singkat bidang untuk perbankan atau bursa efek. "BRTI mesti memasukan layanan RBT ke dalam beberapa layanan yang dibiarkan berjalan seperti perbankan, bursa efek," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Benny Tjokro Tambah Modal Armidian

Investor kawakan di pasar modal, Benny Tjokrosaputro menambah modal PT Armidian Karyatama Tbk (ARMY) senilai Rp99,89 miliar, melalui penyerapan 340,95…

Tarif Tol Mahal Bisa Picu Biaya Akomodasi dan Inflasi

Oleh: Djony Edward Tema infrastruktur diperkirakan akan menjadi topik paling hanya menjelang dan setelah debat kedua pada 17 Februari 2019…

Pemkot Sukabumi Menunda Bantuan Modal Bagi Pelaku Usaha di Bank BPR - Walikota: UMKM Bisa Memanfaatkan Kredit Anyelir dan Program Mesra

Pemkot Sukabumi Menunda Bantuan Modal Bagi Pelaku Usaha di Bank BPR Walikota: UMKM Bisa Memanfaatkan Kredit Anyelir dan Program Mesra…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…