NERACA

Jakarta--- Pemerintah mengungkapkan penambahan anggaran dana subsidi BBM sekitar Rp36 triliun telah disetujui bersama dengan Kementerian Keuangan dari dana cadangan. Alasanya pemerintah mengambil keputusan ini semata-mata melihat besarnya kepentingan masyarakat. "Itu pertengahan November-Desember lalu, kita kurang kuota dan sudah menjelang Natal. Enggak bisa lagi kita rapat, karena rakyat butuh sekali,” kata Menteri ESDM, Jero Wacik kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/1)

Lebih jauh kata Jero, pemerintah takkan membiarkan rakyat menderita gara-gara BBM. Karena itu dicari solusinya, termasuk mencari dana untuk menambah subsidi. “Kalau bagi kita itu, rakyat nomor satu. Jadi terus diceklah itu satu-satu dan ternyata kata Menteri Keuangan, masih ada slot (untuk menambah kuota BBM subsidi)," tambahnya

Menurut Jero, Menteri Keuangan masih punya anggaran untuk menambah kuota BBM subsidi yang diambilkan dari dana cadangan. "Menkeu bisa beli (BBM subsidi) dulu. Nanti di APBN-P (2012) lagi diajukan. Pemerintah nagihnya enggak sekarang, tetapi waktu APBN-P (2012)," terangnya

Diakui Jero, pada dasarnya pemerintahmemiliki kekuasaan untuk melakukan hal-hal darurat untuk kepentingan rakyat. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka rakyat akan menjadi marah. "Enggak bisa kita nunggu reses dan biarkan rakyat ngamuk. Itu beli dulu (BBM subsidi) baru nagih," tandasnya.

Belum Ada Kompensasi

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR D-Gerindra, Sadar Subagyo mengaku kecewa dengan langkah pemerintah yang dinilai lebih menganakemaskan Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya sekitar 4,7 juta. Sementara jumlah penduduk miskin dan hampir miskin yang jumlah mencapai 70 juta orang tak dapat kompensasi pembatasan BBM bersubdisi. "Lihat saja tahun ini PNS ada kenaikan gaji sebesar 10%. Sementara subsidi BBM malah berkurang, artinya kompensasi buat rakyat miskin tak ada," ungkapnya

Menurut Sadar, subsidi BBM pada 2012 yang sebesar Rp208 triliun sebenarnya mengalami penurunan dibanding 2011 yang sudah mencapai Rp237,2 triliun. Apalagi yang paling mengecewakan terjadi ketidak seimbang kenaikkan belanja pegawai dan subsidi BBM. "Kenaikan belanja pegawai luar biasa, mencapai Rp496 triliun (PNS pusat dan daerah). Berbeda dengan subsidi BBM, pada 2011 mencapai Rp136,5 trilun. Tapi pada 2012 hanya Rp123 triliun, berarti ada penurunan sekitar Rp13 triliun," tambahnya.

Mestinya, kata belanja pegawai tak usah naik terlalu tinggi. Sehingga hal ini bisa dialihkan untuk menaikkan anggaran subsidi BBM. "Saya kira, belanja pegawai minimal sama atau naik hanya 5% saja. Lalu sisa kenaikan itu, bisa dialihkan untuk menambah jumlah subsidi BBM. Kenaikan gaji PNS ini terlalu besar," paparnya.

Apalagi, lanjut Sadar, porsi APBN itu sekitar 60% untuk belanja pegawai dan biaya rutin. "Intinya 60% APBN untuk gaji PNS dan anggaran rutin. Kalau gaji PNS dinaikan gaji, mestinya subsdi untuk rakyat juga naik.

Belanja pegawai pusat dan daerah rata-rata 30%. Sayangnya, kenaikan gaji PNS ini tak dapat dibatalkan,"ujarnya.

Malah Sadar menantang pemerintah. "Kalau mau mengambil langkah frontal, hapus saja subsidi BBMM hapus saja sekalian. Jangan setengah setengah dong. Vietnam kurangi subdi tapi fasilitas publik diperbaiki. Padahal PDB nya dubawah kita,"cetusnya.

Yang jelas, kata Sadar, paradigma penyusunan APBN ini masih amburadul." Kita ini kiblat APBN tak jelas. Jaman Pak Harto agggaran sangat disiplin. 50% gaji pegawai dan rutin sekarang belanja modal hanya 11.85%," pungkasnya. **cahyo