NERACA

Jakarta –Di era digital saat ini membawa perubahan dinamis terhadap kehidupan masyarakat yang menuntut cara lebih efisien, cepat dan tepat. Begitu juga halnya dalam dunia investasi, pemanfaatkan digital sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi investor. Berangkat dari upaya untuk mengoptimalkan kemudahan pelayanan bagi investor pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) disibukkan dengan berbagai inovasi pelayanan dan teranyar pengembangan e-proxy dan e-voting platform.

Mengingat pengembangan e-proxy dna e-voting merupakan barang yang baru di industri pasar modal, KSEI menggandeng kerjasama dengan Merkezi Kayit Kurulusu (MKK) yang merupakan Central Securities Depository (CSD) negara Turki. Direktur Utama KSEl, Friderica Widyasari Dewi menyatakan, platform ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan menjadi solusi bagi investor yang harus menghadiri RUPS di waktu yang bersamaan, namun di lokasi yang berbeda. Dengan jumlah emiten yang telah mencapai lebih dari 500 perusahaan maka memungkinkan terjadinya lebih dari satu penyelenggaraan RUPS di hari yang sama dalam setahun.”Hal ini juga ditunjang dengan data bahwa lebih dari 35% investor memegang lebih dari satu efek,"ujarnya di Jakarta, Kamis (28/9).

Dalam pengembangan proyek ini, untuk tahap pertama, KSEI dan MKK akan mengembangkan paltform e-proxy yang merupakan sarana elektronik untuk memberikan kuasa kehadiran kepada pihak ketiga apabila investor tidak dapat menghadiri RUPS. Saat ini, investor harus memberikan surat kuasa yang dilengkapi materai dan tanda tangan basah kepada perwakilan yang ditunjuk untuk hadir pada penyelenggaraan RUPS.

Dengan menggunakan aplikasi e-proxy, investor dapat menggunakan fitur elektronik untuk pemberian kuasa kepada pihak ketiga. Platform ini akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk penyediaan penerima kuasa. Untuk itu, investor tidak perlu lagi menyediakan surat kuasa secara fisik serta mencari penerima kuasa untuk mewakili suaranya, sebagaimana yang saat ini diterapkan. Pengembangan e-proxy diharapkan telah selesai pada tahun 2018.

Dibalik semangat melakukan inovasi, Friderica Widyasari Dewi mengakui, rencana penerapan mekanisme pengambilan suara berbasis aplikasi digital dalam penyelenggaraan RUPS (e-voting) masih terbentur dengan sejumlah ketentuan hukum, terutama UU Perseroan Terbatas.”Pada UU PT disebutkan bahwa dalam pelaksanaan RUPS harus bisa saling bertatap muka langsung, Sementara untuk e-voting ini nanti diharapkan bisa berpartisipasi, tetapi belum tentu direksi bisa melihat investor,"ujarnya.

Bahkan, kata Friderica, rencana penerapan e-voting RUPS juga masih terganjal ketentuan dalam UU Notaris dan UU Pasar Modal. Dia menyebutkan, sejauh ini KSEI tengah mempelajari potensi penerapan e-voting tanpa harus mengubah UU yang sudah ada, karena perubahan UU akan sulit dilakukan jika alasannya bukan karena kebutuhan mendesak. Rencana penerapan aplikasi elektronik untuk memberikan kuasa kehadiran dalam RUPS kepada pihak ketiga (e-proxy) akan berlaku pada 2018.

Sementara Chairman of the Board MKK, Fatih Savasan menyatakan pihaknya berharap upaya MKK dan KSEI ini dapat menempatkan kedua negara sebagai penyedia layanan yang menarik. "Khususnya bagi lingkungan investasi untuk semua investor dan membuka peluang bagi investasi cross-border," katanya.

Platform e-proxy (electronic proxy) dan e-voting (electronic voting) merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan dan memberikan kemudahan kepada investor, yakni untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpa perlu hadir secara fisik. Penerapannya nanti disesuaikan dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Platform ini perlu diterapkan di Indonesia karena kondisi geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan domisili investor yang tersebar di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.