UU Pembebasan Lahan Memperlancar Infrastruktur

Pemerintah telah memberi nomor untuk UU Pembebasan Lahan bagi pembangunan infrastruktur dengan UU No.2/2012. Dengan telah diberinya nomor tersebut, maka UU tersebut selangkah lagi akan berlaku efektif. Yaitu tinggal mencatatkannya ke dalam lembaran negara yang diperkirakan akan menelan waktu sekitar tiga bulan.

Agaknya dengan diterbitkannya kelak UU tentang pembebasan lahan itu akan membuat para calon investor, terutama di bidang infrastruktur bisa sedikit menjadi bernafas lega. Sebab selama ini kebanyakan proyek infrastruktur yang mandek, akibat sulitnya pembebasan lahan. Dalam banyak hal, terjadi kemandekan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan. Hal itu dapat dimaklumi karena nilai ekonomi sebidang tanah di perkotaan, jauh lebih tinggi daripada di perdesaan atau daerah.

Dan kebanyakan proyek infrastruktur di perkotaan yang mandek akibat kesulitan dalam pembebasan lahan. Sekadar menyebut contoh, jalan outer ring road (JORR) yang dicanangkan sejak sekitar 1996, baru pada 2012 ini Nampak ‘tanda-tanda kehidupan’ pada ruas W2. Di ruas tol yang menghubungkan Ulujami dengan Puri Indah ini, kemarin mulai digarap pembangunannya di lokasi rencana jalan layang Joglo. Sebuah back hoe nampak meratakan tanah untuk landasan bagi jembatan layang yang akan dibangun di sana.

Proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu berbilang belasan tahun, tentu akan sangat mengganggu rencana investasi. Investor juga ragu untuk melakukan investasi, kalau proyeknya harus macet belasan tahun.

Selain itu, ruas W2 juga menjadi mata rantai cincin yang terputus untuk mengurangi beban arus lalu lintas yang bergerak dari Tangerang-Merak dan Sumatera menuju Bekasi dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Selama ini ruas tol dalam kota mendapat beban semu dari arus lalu lintas yang seharusnya tidak perlu masuk ke dalam kota. Kalau ruas jalan tol itu sudah jadi, maka orang yang hendak bergerak dari Bekasi ke Tangerang atau sebaliknya, tidak perlu masuk ke dalam kota Jakarta.

Tentu dengan dikeluarkannya UU Pembebasan lahan itu, membuat rencana pemerintah yang hendak membangun 713 km jalan tol trans-Jawa akan lebih lancar. Begitu pula sektor-sektor lainnya seperti rel KA, dermaga, bandara dan proyek infrastruktur lainnya yang tentu saja membutuhkan lahan untuk pembangunannya.

BERITA TERKAIT

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur

Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Perbaikan Infrastruktur NERACA Depok - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan dana kelurahan yang dialokasikan…

Infrastruktur Siap Hadapi Industri 4.0

    NERACA   Jakarta - Sektor infrastruktur nasional bersiap menghadapi Industri 4.0 dengan benar-benar memahami berbagai perkembangan teknologi informasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Laba Fajar Surya Wisesa Melesat 136,1%

Sepanjang tahun 2018 kemarin, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,405 triliun atau naik 136,1% dibanding periode…

Lagi, Comforta Raih Top Brand Award

Di awal tahun 2019 ini, Comforta Spring Bed kembali meraih penghargaan Top Brand Award. Dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin,…

BPD Bank Kalsel Rencanakan IPO di 2020

Bila tidak ada aral melintang, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan atau Bank Kalsel rencanakan melakukan penawaran umum saham perdana…