UU Pembebasan Lahan Memperlancar Infrastruktur

Pemerintah telah memberi nomor untuk UU Pembebasan Lahan bagi pembangunan infrastruktur dengan UU No.2/2012. Dengan telah diberinya nomor tersebut, maka UU tersebut selangkah lagi akan berlaku efektif. Yaitu tinggal mencatatkannya ke dalam lembaran negara yang diperkirakan akan menelan waktu sekitar tiga bulan.

Agaknya dengan diterbitkannya kelak UU tentang pembebasan lahan itu akan membuat para calon investor, terutama di bidang infrastruktur bisa sedikit menjadi bernafas lega. Sebab selama ini kebanyakan proyek infrastruktur yang mandek, akibat sulitnya pembebasan lahan. Dalam banyak hal, terjadi kemandekan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah perkotaan. Hal itu dapat dimaklumi karena nilai ekonomi sebidang tanah di perkotaan, jauh lebih tinggi daripada di perdesaan atau daerah.

Dan kebanyakan proyek infrastruktur di perkotaan yang mandek akibat kesulitan dalam pembebasan lahan. Sekadar menyebut contoh, jalan outer ring road (JORR) yang dicanangkan sejak sekitar 1996, baru pada 2012 ini Nampak ‘tanda-tanda kehidupan’ pada ruas W2. Di ruas tol yang menghubungkan Ulujami dengan Puri Indah ini, kemarin mulai digarap pembangunannya di lokasi rencana jalan layang Joglo. Sebuah back hoe nampak meratakan tanah untuk landasan bagi jembatan layang yang akan dibangun di sana.

Proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu berbilang belasan tahun, tentu akan sangat mengganggu rencana investasi. Investor juga ragu untuk melakukan investasi, kalau proyeknya harus macet belasan tahun.

Selain itu, ruas W2 juga menjadi mata rantai cincin yang terputus untuk mengurangi beban arus lalu lintas yang bergerak dari Tangerang-Merak dan Sumatera menuju Bekasi dan daerah lainnya di Pulau Jawa. Selama ini ruas tol dalam kota mendapat beban semu dari arus lalu lintas yang seharusnya tidak perlu masuk ke dalam kota. Kalau ruas jalan tol itu sudah jadi, maka orang yang hendak bergerak dari Bekasi ke Tangerang atau sebaliknya, tidak perlu masuk ke dalam kota Jakarta.

Tentu dengan dikeluarkannya UU Pembebasan lahan itu, membuat rencana pemerintah yang hendak membangun 713 km jalan tol trans-Jawa akan lebih lancar. Begitu pula sektor-sektor lainnya seperti rel KA, dermaga, bandara dan proyek infrastruktur lainnya yang tentu saja membutuhkan lahan untuk pembangunannya.

BERITA TERKAIT

Danai Pembelian Tanah - Indo Bintang Mandiri Tawarkan 25% Saham Ke Publik

NERACA Jakarta – Perusahaan manufaktur kampas rem, PT Indo Bintang Mandiri Tbk berencana melangsungkan penawaran umum perdana saham (initial public…

BEI Suspensi Perdagangan Saham MPRO

NERACA Jakarta-Mempertimbangkan karena terjadi kenaikan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara atau suspensi atas…

Sikapi Investasi Ilegal - BOSS Tidak Ada Hubungan dengan Hanson

NERACA Jakarta –Menyikapi kasus investasi ilegal yang dilakukan PT Hanson International Tbk (MYRX) dan menyeret PT Borneo Olah Sarana Sukses…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Industri Pariwisata Tumbuh - BTN Siap Garap Dana Murah di Bengkulu

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus memperkuat strategi bisnisnya di Bengkulu dengan membidik seluruh segmen nasabah pada berbagai produk…

Tingkat Hunian Kamar Naik 9,6% - Eastparc Hotel Raup Laba Rp 5,8 Miliar

NERACA Jakarta – Di kuartal tiga 2019, PT Eastparc Hotel Tbk (EAST) berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 5,8…

Berkah Menjadi Sub Holding Gas - PGN Pede Penggunaan Gas Bumi Akan Lebih Optimal

Menyadari luasnya cakupan wilayah Indonesia dan juga besarnya populasi masyarakatnya, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi PT Perusahan Gas Negara (Persero)…