Belanja Infrastruktur Dinilai Masih Boros

Terhambat Faktor Non Teknis

Jumat, 20/01/2012

NERACA

Jakarta--Pembangunan infrastruktur di Indonesia belum efisien. Alasanya realisasi belaja anggaran infrastruktur terhambat pada hal-hal yang bersifat nonteknis. Buntutnya, proporsi anggaran fisik infrastruktur menjadi kecil. “Penyebabnya, belanja anggaran infrastruktur itu lebih banyak terserap untuk pos-pos lain, seperti membayar jasa konsultan, biaya perencanaan, monitoring, dan supervisi serta fee project. Implikasinya, biaya kegiatan usaha di Indonesia sangat mahal,” kata Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam dalam diskusi Indonesias Infrastructure Outlook 2012 di Gedung BRI II, Jakarta, Kamis (19/1).

Malah Latif memperkirakan, pada 2012 belanja infrastruktur mencapai Rp161,4 triliun lebih tinggi dari 2011 yang hanya sebesar Rp141 triliun. "Sedangkan PDB kita di 2012 mencapai Rp7298,7 triliun. Rasionya hanya sebesar 2,2% dari belanja infrastruktur ke PDB," jelasnya.

Menurut Latif, koefisien elastisitas belanja infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi baru mencapai 0,17%. Belanja infrastruktur ini masih dibawah China dan India. Di China, belanja infrastruktur mencapai 0,33% dan India 0,21%. “Sedangkan di Indonesia hanya 0,17%, atau 1% dari anggaran infrastruktur. Ini artinya tidak efisien untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur," ujarnya.

Ketidakefisienan ini, lanjut Latif, disebabkan lambannya proses realisasi anggaran. Karena hingga kuartal III-2011, anggaran yang terserap hanya 30% dari total anggaran. Hal inilah yang menghambat pembangunan infrastruktur karena penyerapannya terlalu terburu-buru pada tiga bulan terakhir 2011.

Dampaknya, kata Latif lagi, perusahaan di Indonesia rata-rata harus mengeluarkan biaya transportasi sebesar 30% dari total biaya produksi. “Makanya, banyak perusahaan kita yang mampir dulu ke Singapura. Soalnya lebih murah. Kalau di China jauh lebih rendah hanya 12%,” sindirnya.

Selain hambatan nonteknis, kata ekonom LIPI ini, rendahnya pembangunan infrastruktur di Indonesia juga karena rasio belanja infrastruktur terhadap produk domestik bruto (PDB) belum ideal. "Rasio belanja terhadap PDB untuk infrastruktur sejak 2005 hingga 2011 berada di kisaran 2%. Jadi, masih jauh dari level idealnya, 5%," terangnya lagi

Latif menyarankan pemerintah untuk memajukan infrastruktur, perlu ada langkah berani menerbitkan obligasi infrastruktur. Kemudian mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta melalui skema public private partnership (PPP). "APBN terlalu banyak bebannya, maka anggaran infrastruktur menjadi residu," ungkapnya

Hal yang sama dikatakan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Emma Sri Martini menuturkan infrastruktur transportasi dan energi merupakan dua sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. "Saya sepakat bahwa transportasi dan energi adalah permasalahan yang paling krusial dan harus segera dibenahi," jelasnya.

Emma menambahkan, dari segi transpotasi bisa dioptimalkan secepat mungkin baik itu untuk jalan darat, jalan laut atau jalan udara. "Yang paling krusial, terutama yang berhubungan dengan logistik dan distribution cost. Contohnya, kapal-kapal besar yang ingin mendistribusikan barang lebih memilih bersandar di Singapura. Karena di Indonesia, cost-nya lebih mahal," tegas Emma.

Yang jelas, kata Emma lagi, pihaknya segera membangun 12 proyek infrastruktur pada 2012. Proyek tersebut akan meliputi Ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan watersupply. "Kami berencana membangun 12 proyek infrastruktur di 2012," tegasnya

Menurut Emma, proyek infrastruktur ketenagalistrikan masih mendominasi sebesar 49,61% atau sebesar Rp575,1 triliun dibandingkan dengan sektor telekomunikasi yang hanya 17,25%, kemudian watersupply sebesar 12,94%, migas 12,90% dan sisanya jalan, pengairan, serta transportasi.

Pelaksanaan proyek infrastruktur, kata ekonom Indef Ahmad Erani Yustika, apalagi yang masuk dalam Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3EI) akan banyak menghadapi kendala. Alasanya tidak didukung koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah. "Ppemerintah daerah juga sudah merancang program pembangunan, namun tidak sejalan dengan pemerintah pusat,”tegasnya

Erani lantas mengungkapkan banyak pemimpin daerah yang secara jelas menolak pelaksanaan proyek infrastruktur MP3EI. Bahkan, rencana pembangunan infrastruktur ini dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah pusat dan menghambat program pembangunan daerah. "Proyek infrastruktur MP3EI justru dianggap secara tidak langsung sudah mencaplok wewenang pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di wilayahnya sendiri," tukasnya

Guru Besar FE Universitas Brawijaya ini menilai, konsep yang diusung pemerintah dalam infratruktur MP3EI tergolong minimnya dalam pembuatan konsep, misalnya pembangunan infrastruktur jalan maupun lainnya yang membutuhkan pendanaan, tenaga kerja, dan tingkat koordinasi lebih. “Bagaimana bisa dilakukan, karena pasti nantinya akan menabrak aturan-aturan yang sudah ada," tandasnya

Ditempat terpisah, Chief Economist and Director For Investor Relations PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat mengingatkan pertumbuhan sarana infrastruktur yang tak memadai bisa menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami overheating. Karena diperkirakan perekonomian Indonesia masih tumbuh sebesar 6% seperti 2011. "Perekonomian Indonesia punya peluang overheating bila tidak di-support oleh infrastruktur," ujarnya

Dukungan infrastruktur yang tak layak, kata Budi, menyebabkan pertumbuhan perekonomian tidak dapat bertumbuh dengan baik. "Bayangkan misalnya bisnis yang mengharuskan mengangkut barang melalui darat, tapi jalannya rusak kan bisnisnya tidak bisa berjalan. Jadi infrastruktur is the key," paparnya.

Sedangkan anggota Komisi VI DPR F-PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan ibaratnya sektor finansial Indonesia mendapat nilai 9. Namun infrastruktur mendapat nilai 5. “Ini menunjukkan betapa njomplang-nya penanganan kedua sektor itu. Itu menunjukkan dua wajah Indonesia yang jauh berbeda,” kata Hendrawan.

Menurut Hendrawan, di sektor ekonomi Indonesia bisa mempertahankan kondisi yang relatif stabil, yaitu inflasi rendah, bunga stabil dan kondisi kondusif lainnya. Boleh dibilang perekonomian Indonesia di sisi finansial sangat liberal. Namun di sektor infrastruktur, hampir semuanya dalam kondisi jelek. **ardi/agus/iwan/cahyo