NERACA

Jakarta - Pemerintah dinilai bisa memanfaatkan peranan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendistribusikan gula kristal rafinasi (GKR) untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri kecil,menengah (IKM) maupun usaha mikro,kecil menengah (UMKM).

Ekonom Faisal Basri menyatakan bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan gula kristal rafinasi bagi IKM, UKM dan UMKM pemerintah bisa menugaskan BUMN untuk mendistribusikan bahan baku tanpa menggunakan skema perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas "Pemerintah bisa membeli gula tersebut dari pabrik, kemudian menugaskan BUMN untuk mendistribusikan ke UKM," kata Faisal, dalam "Diskusi Lelang Gula Kristal Rafinasi: Solusi atau Distorsi?" di Jakarta, Rabu (27/9).

Sesungguhnya pemerintah akan menerapkan perdagangan lelang gula kristal rafinasi tersebut pada Juli 2017. Namun, pelaksanaannya ditunda sebanyak dua kali dan pada akhirnya diputuskan akan mulai berlaku pada Januari 2018. Pemerintah menyatakan, penerapan skema lelang tersebut dapat meningkatkan daya saing usaha dan membantu usaha skala kecil mendapatkan akses langsung dari penjual dengan harga yang transparan karena sistem tersebut memotong jalur distribusi.

Namun, Faisal mengatakan bahwa selama ini khususnya untuk perdagangan gula kristal rafinasi sudah sangat transparan karena menggunakan acuan harga dunia berdasarkan lelang di pasar Amerika Serikat (ICE). "Harga gula mentah di ICE Amerika Serikat sangat transparan, pemerintah bisa mengawasi setiap saat. Acuannya harga internasional," ujar Faisal.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Asoasiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani yang menyatakan bahwa pemerintah bisa mendayagunakan Perum Bulog untuk mendistribusikan gula kristal rafinasi ke sektor industri atau usaha kecil menengah. "Bulog memiliki fasilitas dan gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan akses bagi IKM untuk mendapatkan bahan baku," kata Hariyadi.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.16/M-DAG/PER/3/2017, penyelenggaraan pasar lelang gula kristal rafinasi dilaksanakan 90 hari kerja sejak diundangkan pada 17 Maret 2017, atau pada Juli 2017. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi tersebut hingga Januari 2018 setelah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada Jumat, 22 September 2017.

Sementara itu, Pengusaha menilai, sistem pembelian GKR dalam bentuk lelang tidak selesaikan masalah. Apalagi, sistem lelang ditetapkan dengan volume minimal yang memberatkan pengusaha kecil. "Sistem lelang tidak sinkron dengan keinginan pemerintah," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

Namun, Hariyadi bilang tiga hal tersebut tidak terjawab dengan adanya lelang. Selama ini pembeli GKR merupakan industri dengan langsung membeli langsung ke produsen gula rafinasi. Pola tersebut sudah memperlihatkan transparansi karena memperlihatkan jumlah GKR yang dibeli. Terkait rembesan GKR ke konsumen yang sebelumnya dituduhkan kepada industri makanan dan minuman, Hariyadi pun membantahnya. Menurutnya, industri makanan minuman lebih untung menjual produk makanan minuman dengan nilai tambah ketimbang menjual gula pasir.

Selain itu, lelang dibuka dengan pembelian minimal 1 ton. Menurut Hariyadi, ini memberatkan industri kecil dan menengah, yang juga terbentur biaya pengiriman. Oleh karena itu Apindo menolak pelaksanaan lelang GKR yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no 40 tahun 2017. "Kami menolak Permendag ini," tegas Hariyadi.