NERACA

Jakarta - PT PLN (Persero) menyiapkan berbagai langkah mengantisipasi risiko keuangan perusahaan lewat sejumlah bentuk pendanaan diantaranya melakukan revaluasi aset, meningkatkan produktifitas aset eksisting, efisiensi operasi dan pengadaan barang dan jasa. “Kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan pemenuhan kewajiban terhadap kreditur, baik kreditur perbankan maupun pemegang obligasi perusahaan,” kata Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, di Jakarta, Rabu (27/9).

Menurut Edwin, kebutuhan pendanaan melalui pinjaman diutamakan untuk dipenuhi dari lembaga multilateral development bank guna mendapatkan biaya uang "cost of fund "lebih murah dan penarikan pinjaman disesuaikan dengan progress kemajuan proyek. Sebelumnya, di sejumlah kalangan beredar surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan perihal Perkembangan Risiko Keuangan Negara atas Penugasan Infrastruktur.

Surat bersifat penting dan segera tertanggal 19 September 2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang ditujukan kepada Menteri Energi ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Surat yang bernomor S-781/MK.08/2017 itu ditembuskan juga kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Direktur Utama PLN dan Dewan Komisaris PLN itu diduga bocor ke publik.

Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Nufransa Wira Sakti kemudian mengeluarkan siaran pers yang menyesalkan beredarnya salinan surat internal Pemerintah tersebut dan menilai bahwa hal itu merupakan tindakan melanggar peraturan, sehingga akan melakukan pengusutan. Menanggapi hal itu, Edwin menjelaskan, bahwa surat Menteri Keuangan tersebut merupakan perhatian atas penerapan tatakelola yang pruden (hati-hati) dan sehat, dalam bentuk pemberian awareness adanya potensi risiko sehingga dapat disiapkan mitigasi yang tepat agar Program dapat tereksekusi dengan baik.

"PLN mempunyai posisi yang sangat strategis bagi pembangunan perekonomian dan program 35 GW merupakan program infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia," ujarnya. Merealisasikan proyek 35 GW atau 35.000 megawatt membutuhkan dana yang tidak sedikitsehingga memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan atau stakeholder.

Pada saat yang bersamaan, PLN juga mengemban tugas Public Service Obligation (PSO), dimana selain menjual listrik bersubsidi kepada beberapa golongan pelanggan juga berupaya memberikan tarif yang mampu meningkatkan "competitiveness" bisnis dan industri. Selama tahun 2017 tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk pelanggan non subsidi meskipun terjadi lonjakan harga energi primer terutama batubara.

Sekedar informasi, sepanjang enam bulan pertama tahun ini, PT PLN (Persero) mencatatkan laba bersih sebesar Rp 2,3 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan 70,8% dibandingkan laba bersih semester I-2016 yang sebesar Rp 7,9 triliun. Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menjelaskan, turunnya laba bersih ini disebabkan meningkatnya beban lain-lain di luar operasi sebesar Rp 3,1 triliun.

"Selain itu, laba bersih turun karena berkurangnya pendapatan selisih kurs sebesar Rp 2,1 triliun," kata Sarwono, seperti dikutip Kumparan.com.

Beban-beban tersebut menggerus laba bersih PLN, meskipun sepanjang semester I-2017 perusahaan mencatatkan kenaikan laba operasi sebesar 12,84% menjadi Rp 17,6 triliun. Sementara itu, nilai penjualan tenaga listrik PLN selama periode enam bulan tahun 2017 naik 13,22% menjadi Rp 118,5 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 104,7 triliun. Pertumbuhan penjualan ini berasal dari kenaikan volume penjualan menjadi sebesar 108,4 Terra Watt hour (TWh) atau naik 1,17% dibanding periode sama tahun lalu sebesar 107,2 TWh.

Peningkatan penjualan tersebut sejalan dengan keberhasilan PLN selama semester pertama tahun 2017 menambah kapasitas pembangkit sebesar 1.663 MW yang berasal dari Pembangkit PLN sebesar 463 MW dan tambahan kapasitas dari Independent Power Producer (IPP) sebesar 1.199 MW. Serta menyelesaikan 1.489 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi dan Gardu Induk sebesar 5.750 MVA.

Peningkatan konsumsi kWh ini juga didukung dari adanya kenaikan jumlah pelanggan di mana sampai dengan akhir semester I tahun 2017 telah mencapai 65,9 juta atau bertambah 1,6 juta pelanggan dari akhir tahun lalu sebesar 64,3 juta pelanggan. Kenaikan konsumsi kWh tersebut di dominasi konsumsi listrik di golongan tarif industri.