Konflik Agraria Masih Bayangi Petani

 

NERACA

 

Jakarta - Indonesia dikenal dengan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun Indonesia mulai mengalihkan untuk menjadi negara industri, namun sektor pertanian masih menjadi penyedia lapangan pekerjaan terbesar. Namun begitu, para petani tak bisa melakukan aktifitasnya dalam menghasilkan produk pertanian dengan nyaman, pasalnya ada saja masalah yang diterimanya, salah satunya soal konflik agraria.

Ketua Dewan Pertimbangan Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Muhaimin Iskandar menyatakan selain kemiskinan yang membayangi para petani, para petani juga mendiami dan menggarap lahan di area konflik. Yang terbaru adalah kasus para petani dari Teluk Jambe Karawang.

"Ribuan petani Teluk Jambe yang telah mendiami dan menggarap lahan negara berpuluh puluh tahun digusur oleh perusahaan swasta yang dibekingi oleh aparat. Bahkan hingga puluhan petani ditangkap dan dipenjara, ratusan keluarga terusir dari kampung halamannya hingga sawah dan rumahnya dirampas. Ini hanyalah potret kecil dari dahsyatnya konflik agraria yang menimpa petani Indonesia," kata Muhaimin dalam Sarasehan Gerbang Tani di Jakarta, (26/7).

Peristiwa diatas, kata Muhaimin, menunjukan petani masih mengalami penindasan disegala aspek. Kemiskinan petani terjadi mulai dari banyak faktor mulai hulu hingga hilir. "Mulai dari soal agraria seperti kepemilikan lahan yang menciut dan terampas, modal, sarana produksi yang terbatas, hingga dilevel hilir berupa tidak adanya jaminan harga dan pemasaran hasil pertaniannya. Semua itu seakan menjadi monster yang memiskinkan petani. Maka dari itu, disinilah kehadiran negara diperlukan untuk melindungi petani dan buruh tani sebagai pelaku utama di sektor pertanian," jelasnya.

Menurut Muhaimin, pemerintah di era Jokowi punya banyak kebijakan dalam soal agraria. Seperti misalnya mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui pelaksanaan reforma agraria, sambung dia, perlu didukung.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Gerbang Tani Idham Masya menyampaikan bahwa UU Agraria sudah berumur 57 tahun. Menurut dia, UU agraria ini dibuat untuk menggantikan sistem teta kelola tanah yang bercorak kolonial untuk diakhiri dengan menggunakan hukum agraria. Namun begitu, dalam pelaksanaannya masih saja mayarakat merasa dirugikan. "Maka dari itu, kita menginginkan agar reformasi agraria itu berjalan mulai dari Kabupaten," jelasnya.

Disamping itu, ia juga menginginkan agar pemerintah bisa merealisasikan dalam UU agraria yang mana diminta untuk membentuk badan pangan. "Dalam UU Agraria itu mengamanatkan untuk membentuk Badan Pangan Nasional yang bertujuan untuk menjaga pangan nasional mulai dari hulu hingga hilir. Namun sayangnya hingga kini belum juga dibentuk," tukasnya.

 

BERITA TERKAIT

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Infobrand.id Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya

Infobrand Gelar Indonesia Digital Popular Brand Award untuk ke 32 Kalinya NERACA Jakarta – Di tengah persaingan yang semakin sengit,…

Presiden Sebut Sektor Maritim Jadi Kunci Perkembangan Ekonomi Indonesia

  NERACA Palu - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kawasan maritim menjadi kunci perkembangan ekonomi Indonesia karena menjadi…

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar

Stabilitas Keuangan Hadapi Tiga Tantangan Besar NERACA Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan stabilitas sistem keuangan…