Oleh: Izzudin Al Farras Adha

Peneliti INDEF

Salah satu target ekonomi pemerintahan Joko Widodo pada tahun 2018 mendatang adalah penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 9,5 persen. Target tersebut bisa dibilang cukup berani mengingat angka kemiskinan pada Maret 2017 berada pada posisi 10,64 persen. Jarak lebih dari 1 persen tersebut merupakan pekerjaan sangat berat di saat tren penurunan angka kemiskinan selama pemerintahan Joko Widodo hanya berkisar di angka 0,26 persen. Artinya, bila tren tersebut berlanjut di tahun mendatang, target angka kemiskinan tidak akan mampu tercapai.

Lantas pemerintah tetap berusaha mencapai target tersebut dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya adalah kebijakan terkait beras. Beras merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia karena beras adalah komoditas yang berkontribusi paling besar terhadap garis kemiskinan. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2017, kontribusi beras berjumlah lebih dari 26 persen di pedesaan dan lebih dari 20 persen di perkotaan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait beras berdampak besar terhadap target capaian angka kemiskinan.

Dua kebijakan terkait perberasan dalam dua bulan terakhir ditanggapi pro kontra oleh masyarakat. Pertama adalah penggerebekan PT IBU yang dianggap bermasalah oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan . Penggerebekan tersebut merupakan sejarah kelam intervensi secara buruk oleh para penegak hukum di pasar perberasan. Salah satu dampak dari adanya hal tersebut adalah para pengusaha dan pedagang menjadi was-was dalam memperdagangkan beras di pasar.

Pengusaha dan pedagang was-was, petani pun ikut khawatir. Petani dalam rantai pasok perberasan selalu menjadi pihak yang paling termarginalkan karena posisi tawarnya yang sangat lemah, termasuk dalam kasus ini. Artinya, kebijakan maupun intervensi pemerintah yang membuat gaduh tidak perlu lagi dikeluarkan agar petani tidak tertekan kesejahteraannya. Padahal kita ketahui bersama bahwa kemiskinan di pedesaan, tempat para petani memasok beras, merupakan kantung kemiskinan dengan angka lebih dari 13 persen, jauh dibawah kemiskinan yang ada di perkotaan yang berkisar di angka 7 persen.

Kebijakan kedua yang kontradiktif dengan usaha pemerintah menekan angka kemiskinan, terkait dengan beras, adalah dikeluarkannya kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras pada akhir Agustus lalu. Dikeluarkannya beleid ini oleh Kementrian Perdagangan merupakan contoh buruk intervensi pemerintah yang diulangi kembali. Intervensi pemerintah di pasar perberasan melalui penerapan HET lagi-lagi membuat was-was para pedagang yang diancam sanksi pencabutan izin usaha bila menjual beras diatas HET yang ditetapkan pemerintah. Padahal harga beras saat ini sudah tinggi, bahkan melebihi HET di beberapa wilayah di Indonesia. Artinya, pemerintah tidak belajar dari kesalahan sebelumnya dengan intervensi yang tidak perlu di pasar perberasan dan justru merugikan petani sebagai kantung kemiskinan yang besar di Indonesia.