NERACA

Jakarta - Setelah resmi bertransformasi dari PT Jamsostek (Persero) pada 1 Januari 2014 yang lalu, BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan hasil penilaian kinerja yang dilakukan dalam 3 tahun ke belakang oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Hotel Gran Melia (25/9). Penyerahan piagam dan laporan kinerja BPJS Ketenagakerjaan ini diserahkan langsung oleh ketua DJSN, Sigit Priohutomo, kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto pada acara Business Performance Review periode Agustus 2017.

Berdasarkan hasil penilaian kinerja yang disampaikan oleh DJSN, pada tahun 2014 dan 2016, BPJS Ketenagakerjaan mendapat predikat Sehat Sekali sementara untuk tahun 2015 mendapatkan predikat kategori Sehat. Kriteria penilaian ini berdasarkan penilaian dari beberapa perspektif, yaitu Perspektif Pelanggan, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, dan Aspek Pertumbuhan dan Pembelajaran.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. "Ini merupakan apresiasi atas kerja keras seluruh karyawan BPJS Ketenagakerjaan sejak melaksanakan tugas sebagai pegawai BPJS Ketenagakerjaan terhitung Januari 2014", ujar Agus.

Kinerja cemerlang yang dicapai BPJS Ketenagakerjaan tersebut juga tercermin pada pencapaian tahun 2017. Terhitung Agustus 2017, BPJS Ketenagakerjaan telah mencatatkan peserta aktif sebanyak 24,1 juta pekerja dengan 414 ribu perusahaan aktif. Selain itu, iuran yang terkumpul hingga Agustus 2017 tercatat sebesar Rp35,28 Triliun dengan total dana investasi sebesar Rp293,54 Triliun dan hasil investasi mencapai Rp17,35 Triliun.

"Semoga dengan hasil kinerja yang diterima ini dapat memberikan semangat baru bagi seluruh stakeholder BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih fokus lagi melampaui tantangan yang diberikan hingga perlindungan bagi seluruh pekerja dapat terwujud,” tutup Agus.

Dana Kelola

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan dana kelolaan yang dapat terkumpul hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp297 triliun. “Per Juli saja sudah mencapai Rp 288 triliun, atau sama dengan 97 persen dari target Rp 297 triliun. Sehingga estimasi kami, nanti sampai akhir tahun bisa tercapai Rp 316 triliun,” kata Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Amran Nasution.

Komposisi penempatan investasi ini, kata dia, diinvestasikan diantaranya pada 6 instrumen seperti deposito, surat berharga atau surat utang, obligasi, saham, reksadana, dan investasi langsung, serta ada juga di properti. “Porsi paling besar sesuai POJK 01 dan POJK 36 serta POJK 56, kami harus menempatkan paling besar di surat utang. Dalam POJK 01 itu, 50 persen total portofolio harus masuk dalam surat berharga negara (SBN). Sementara penempatan investasi paling kecil adalah di penyertaan langsung,” jelasnya.