NERACA

Jakarta - Rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dalam RAPBN 2018 sebesar Rp325,9 triliun yang diajukan oleh pemerintah. "Kita bisa menyetujui postur pembiayaan ini," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin seusai memimpin rapat Panitia Kerja membahas asumsi dasar, pendapatan, defisit dan pembiayaan di Jakarta, Senin (25/9).

Postur pembiayaan utang dalam RAPBN 2018 tersebut dipenuhi melalui penerbitan Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp414,7 triliun dan pinjaman (neto) sebesar Rp15,5 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara memastikan porsi penerbitan SBN pada 2018 masih lebih banyak dari penerbitan obligasi dalam negeri. "Penerbitan SBN sebanyak 70 persen hingga 80 persen merupakan rupiah, valas hanya 20 persen hingga 30 persen. Penerbitan valas tidak terlalu banyak untuk mengantisipasi currency risk,” kata Suahasil.

Ia menambahkan porsi pembiayaan secara keseluruhan sudah mempertimbangkan perubahan asumsi kurs dalam RAPBN 2018 dari Rp13.500 menjadi Rp13.400 per dolar AS. "Kami meminta adanya penetapan sesuai kurs baru, karena iuran internasional kita bayar dalam mata uang asing, sesuai asumsi terakhir Rp13.400," ujar Suahasil. Total porsi pembiayaan utang ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi bagi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan UMKM sebesar Rp65,7 triliun.

Selain itu, porsi pembiayaan utang ini akan digunakan untuk pembiayaan pinjaman kepada BUMN dan pemda sebesar Rp6,7 triliun serta kewajiban pinjaman Rp1,1 triliun. Pembiayaan investasi sebesar Rp65,7 triliun akan dimanfaatkan untuk investasi BUMN sebesar Rp3,6 triliun, investasi BLU Rp57,4 triliun, investasi lembaga lainnya Rp2,5 triliun, dan investasi organisasi/LKI/BUI Rp2,1 triliun. Pembiayaan investasi itu, antara lain untuk BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Rp35,4 triliun guna pembebasan lahan dan BLU Pusat Investasi Pemerintah Rp2,5 triliun guna mendorong pembiayaan UMKM yang kreatif dan inovatif.

Kemudian, PMN kepada Tapera Rp2,5 triliun untuk pembentukan BP Tapera, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp15 triliun untuk peningkatan akses pendidikan masyarakat, dan BLU Perumahan PPDPP Rp2,2 triliun untuk peningkatan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pembiayaan investasi ini juga dimanfaatkan untuk PMN bagi PT KAI Rp3,6 triliun guna pembangunan infrastruktur, dana bantuan internasional Rp1 triliun, BLU Perikanan LPMUKP Rp0,9 triliun untuk penguatan modal usaha kelautan dan perikanan serta BLU Kehutanan P2H Rp0,5 triliun untuk pembiayaan kepada UMKM industri ramah lingkungan.

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN Tahun Anggaran 2018, yang berubah adalah nilai tukar rupiah yang menjadi 13.400 per dollar AS, dan suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) tiga bulan yang menjadi 5,2%. Bhima melihat, asumsi ini memang lebih optimistis dibanding RAPBN 2018 awal. Namun, untuk SPN, angka asumsi yang baru ini terlalu rendah.

Menurut dia, meskipun kenaikan credit rating tahun ini bisa menurunkan bunga SPN, tetapi perlu dicermati potensi melesatnya asumsi inflasi. “Tahun 2018 inflasi masih jadi ancaman karena ada perubahan cuaca ekstrem yang bisa ganggu produksi pangan. Jadi idealnya SPN tetap di 5,4%,” katanya.

Sementara, Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, potensi dari pasar obligasi cukup bagus, terlebih dengan adanya rating upgrade. Adapun inflasi tahun depan juga diperkirakan akan tidak terpengaruh dengan faktor cuaca. “Dari sisi cuaca, tahun ini mendukung. Oktober bisa terjadi panen raya. Tahun depan kondisinya diharapkan hampir sama. Pangan semoga tidak terpengaruh,” ujarnya.