Ancam Penghambat e-KTP

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekosongan blangko KTP elektronik (e- KTP) dari berbagai daerah membuat Mendagri Tjahjo Kumolo menjadi berang. Pasalnya, tidak sepenuhnya kekosongan blangko e-KTP terbukti di lapangan. Dari berbagai informasi yang dikumpulkan jajaran Kementerian Dalam Negeri,  ternyata kekosongan blangko e- KTP di beberapa daerah hanya dijadikan alasan oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di kabupaten/ kota untuk tidak memberikan layanan administrasi kepada warga.

Bahkan, ada informasi bahwa kekosongan blangko sering digunakan oknum pegawai untuk melakukan pungutan liar (pungli) bagi warga yang ingin mendapatkan e-KTP secara instan. Kondisi ini membuat penyelesaian pembuatan e-KTP terus-menerus tertunda dari target yang telah ditetapkan Kemendagri.

Ketidakjujuran aparat Pemda khususnya Disdukcapil dalam memberikan informasi terkait layanan administrasi kependudukan, seharusnya menjadi catatan tersendiri bagi Kemendagri. Artinya, Ditjen Dukcapil Kemendagri tidak sekedar memberikan peringatan tertulis kepada Kadisdukcapil jika stafnya membohongi masyarakat dengan mengatakan blangko habis, padahal masih ada. Tapi memberikan sanksi tegas dan keras jika sampai pada batas waktunya, ternyata masih ada warga yang belum memiliki e-KTP.  

Bahkan, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah pernah menemukan sendiri kasus staf Disdukcapil di daerah sering kali beralasan blangko habis. Padahal, ketersediaan blangko masih mencukupi. “Saya tidak tahu kenapa daerah hobi menyimpan blangko. Saya perhatikan jawaban yang paling mudah blangko habis,” katanya.

Jelas, tindakan oknum Disdukcapil seperti itu layak dinon-aktifkan atau dipecat, jika terus menerus berbuat bohong kepada masyarakat yang berhak memiliki e-KTP itu. Memang harus ada kejutan dalam memberantas oknum PNS yang berperilaku sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Tidak hanya itu. Staf Disdukcapil seharusnya bekerja optimal dalam menyelesaikan proses kependudukan warga. Apabila menemukan data e-KTP yang sama milik seorang warga di dua kelurahan berbeda misalnya, maka petugas Disdukcapil bersama staf kelurahan setempat yang melakukan penelitian untuk selanjutnya dapat menetapkan domisili e-KTP yang bersangkutan di salah satu lokasi yang benar-benar ditempati oleh warga yang bersangkutan.

Dalam praktiknya di lapangan, warga masyarakat sering dibuat mondar-mandir menyelesaikan proses e-KTP jika ditemukan data ganda kependudukannya, ini yang membuat proses pembuatan e-KTP menjadi terkatung-katung. Padahal seharusnya staf Disdukcapil dapat dengan cepat mengubah status kependudukannya sesuai domisili warga yang sebenarnya. Bukankah data e-KTP sekarang sudah online di semua keluarahan maupun Disdukcapil di seluruh Indonesia?   

Jadi, sikap dan perilaku petugas Disdukcapil harusnya mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan staf kelurahan/kecamatan, dalam upaya menyelesaikan proses e-KTP warga yang dianggap bermasalah saat ini. Jangan persoalannya dibalik kepada warga masyarakat yang harus mondar-mandir antar wilayah Disdukcapil.

Pemerintah sendiri mengakui, belum tercetaknya e-KTP tidak disebabkan blangko yang kosong, tetapi karena masih adanya proses penunggalan data dan masih adanya data ganda. Saat ini data warga yang masih ganda sebanyak 1,9 juta, sementara yang dalam proses penunggalan 4.520.307 jiwa.

Mau tidak mau Disdukcapil harus berperan aktif menyelesaikan data ganda tersebut. Caranya, petugas Disdukcapil bersama staf kelurahan/kecamatan setempat melakukan Sidak langsung ke lokasi tempat tinggal warga yang sebenarnya, sehingga yang bersangkutan berhak mendapatkan e-KTP nya.

Selain itu, persoalan perekaman sebenarnya juga disebabkan masa transisi pembaruan kontrak dengan pihak ketiga terkait pemeliharaan sistem e- KTP. Bayangkan, dari 6.465 unit alat rekam, 1.248 unit di antaranya tidak berfungsi dengan baik. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah ke depan.

 

BERITA TERKAIT

Sinergitas Lintas Sektoral

Dalam upaya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), serta untuk menciptakan situasi dan kondisi di wilayah agar tetap dalam keadaan…

Optimalisasi Pangan

Harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, terlebih menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Tidak…

Momentum Jalin Persatuan

Pasca pemilihan umum, bulan Ramadhan menyajikan momentum yang berharga bagi masyarakat untuk menyatukan diri. Meskipun perbedaan politik mungkin telah menimbulkan…

BERITA LAINNYA DI Editorial

Sinergitas Lintas Sektoral

Dalam upaya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), serta untuk menciptakan situasi dan kondisi di wilayah agar tetap dalam keadaan…

Optimalisasi Pangan

Harga pangan di sejumlah wilayah Indonesia mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir, terlebih menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Tidak…

Momentum Jalin Persatuan

Pasca pemilihan umum, bulan Ramadhan menyajikan momentum yang berharga bagi masyarakat untuk menyatukan diri. Meskipun perbedaan politik mungkin telah menimbulkan…