Vietnam Saja Berani Lepas Subsidi BBM

NERACA

Jakarta----Pemerintah memang belum bisa menghapus kebijakan subsidi BBM. Hal ini tentu berbeda dengan India, China, dan Vietnam yang berani melepas subsidi. Karena system transportasi publiknya sudah terkelola dengan baik dan rapi. “Di India maupun China, dan bahkan Vietnam tidak ada subsidi BBM tetapi transportasi umum disubsidi sehingga nyaman dan industri nasionalnya meningkat pesat," kata Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo kepada wartawan di Jakarta,19/1

Menurut Widjajono, ketiga negara tersebut transportasi umumnya disubsidi oleh pemerintah. Sehingga kondisinya nyaman dan public menjadi betah.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengakui pemerintah memberikan anggaran cukup besar untuk subsidi BBM. Tercatat, pada 2011, subsidi BBM untuk transportasi dan elpiji adalah Rp 165 triliun dan subsidi untuk listrik yang sebagian besar diakibatkan oleh BBM mencapai Rp 66 triliun. Sehingga total subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 231 triliun, padahal pendapatan pemerintah dari migas Rp 272 triliun.

Selain Cina dan India, kata Widjojono, demikian pula dengan Negara-negara kawasan Amerika Latin yang anti neolib seperti Brasil, Argentina, dan Chili juga tidak memberikan subsidi BBM. Namun negara-negara ini mengembangkan BBN (Bahan Bakar Nabati) dan industri nasional (mobil, pesawat, senjata dan pertanian). Bahkan Brasil sekarang menjadi negara idola di samping Rusia, India, China, dan Korea (BRICK). Brasil bahkan sudah menguasai teknologi migas lepas pantai di samping cadangan dan produksi minyaknya meningkat pesat.

Sementara itu, Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan pemerintah dan DPR terus mematangkan konsep pembatasan BBM ini. "Persiapannya itu menyangkut teknis dan aturan. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus berunding dengan DPR. Menyangkut BBM tak boleh sendiri. Semua opsi dibuka. Kamis ini akan matangkan dengan DPR opsi-opsi yang ditawarkan DPR," tegasnya

Lebih jauh kata Jero, pihaknya bersama dengan DPR sedang menghitung konsekuensi dari langkah pembatasan tersebut. "Apapun yang mau kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Kalau diatur pun nanti ada konsekuensi lain. Kita hitung mana yang lebih banyak untuk dan konsekuensinya," imbuhnya.

Jero menjelaskan, jika pembatasan BBM difokuskan ke konversi gas memang lebih efisen dan sumber daya alamnya banyak. Tapi hal ini terganjal dengan converter kit. "Gas kita punya dan secara logika benar. Tapi untuk membuat ke gas harus dipasang converter kit. Untuk yang dipasang bikin dulu atau impor. Kalau kita potensi dalam negeri dipakai," tandasnya

Sedang Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, harga BBM bersubsidi tidak akan naik berdasarkan UU APBN 2012. Opsi yang ada adalah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Tapi ketentuan itu bisa saja berubah jika DPR mengubah UU APBN 2012. "Pembicaraan awal dalam UU APBN 2012 tidak ada kesempatan menaikkan harga BBM, yang ada pengendalian BBM bersubsidi," paparnya.

Program pembatasan BBM bersubsidi rencananya akan diterapkan mulai 1 April di Jawa-Bali. Agus Marto berharap rencana itu lebih cepat lebih baik jika dilaksanakan mengingat saat ini harga minyak mentah dunia sangat tinggi sehingga menambah beban subsidi APBN. "Dengan peraturan presiden ini, untuk pelaku ekonomi termasuk pengelola SPBU semua jadi jelas. Kita perlu siapkan pertamax yang cukup agar masyarakat bisa membeli pertamax. Tapi yang utama masyarakat dapat hidup hemat dan hati-hati," ujarnya.

Karena itu, lanjut mantan Dirut Bank Mandiri ini, tentu pemerintah mengusahakan energi alternatif dalam bentuk gas. “Masyarakat diberitahu dari awal, pemimpin dan pemuka masyarakat memberikan contoh bagaimana mengkonversi BBM menjadi gas," imbuhnya. **cahyo

Related posts