Buruh Bekasi Tutup 7 Pintu Tol Cikarang

Cikarang- Ribuan buruh Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menutup tujuh akses pintu tol kawasan industri hingga mengakibatkan kepadatan lalu lintas di Tol Jakarta-Cikampek maupun sejumlah jalan utama setempat, Kamis.

Antara di pintu tol Cikarang Barat melaporkan, aksi unjuk rasa itu berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

Massa memblokade akses pintu tol menggunakan puluhan sepeda motor yang dibiarkan berjajar di badan jalan.

Akibatnya, terjadi kepadatan hingga 3 kilometer di Jalan Industri arah kawasan Industrio Lippo Cikarang dan Jababeka 1 dan 2.

Ribuan buruh dengan menggunakan bendera Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) berjalan kaki menyusuri badan Jalan Industri.

Mereka berasal dari sejumlah pabrik di Lippo Cikarang, Ejip, Jababeka 1 dan 2.

Sementara sejumlah kendaraan bertonase berat, bus dan kendaraan pribadi terpaksa mematikan mesin akibat terjebak di tengah kepadatan lalu lintas. Bahkan, sepeda motor pun sulit untuk melintas.

"Informasi yang kami himpun, puluhan ribu buruh menyumbat pintu tol di seluruh kawasan industri. Yakni, kawasan Jababeka 1, Jababeka 2, MM2100 Cibitung, Lippo Cikarang, Ejip, dan Hyundai," ujar Kasatlantas Polresta Bekasi Kabupaten, AKP Tri Yulianto, di Cikarang.

Menurut Tri, aksi ini dilakukan akibat pihak buruh kecewa tidak bisa menemui perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kantornya, kawasan industri Ejip.

Dia mengaku telah menerjunkan sedikitnya 200 personel lalu lintas untuk memperlancar arus lalu lintas di titik kemacetan dalam kota.

Secara terpisah, Ketua Buruh Bekasi Bergerak Obon Tabroni, mengatakan sekitar 20.000 dari empat serikat pekerja setempat melumpuhkan kawasan industri di Cikarang terkait sikap Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) setempat yang tak melaksanakan kesepakatan.

"Ejip, Jababeka 1 dan 2 serta Lippo Cikarang sudah kami lumpuhkan saat ini oleh aksi demo puluhan ribu buruh se Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Menurut dia, aksi buruh itu diakibatkan pihak Apindo yang batal menandatangani perjanjian akan menarik gugatannya di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Bandung terkait pengesahan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2012 yang sedianya dilakukan Kamis ini.

Kesepakatan Apindo akan mencabut gugatannya itu didapat berdasarkan hasil pertemuan tiga pihak antara perwakilan buruh, Apindo, dan Kementerian tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Minggu (15/1), di Hotel Sahid, Jakarta.

"Dengan tidak dicabutnya gugatan terhadap gubernur Jawa Barat itu, seluruh pengusaha tidak akan membayar UMK 2012 sebelum ada putusan hukum," katanya.

Sementara, melalui SK Gubernur Jabar NO.561/Kep.1540-Bansos/2011 yang menetapkan UMK Bekasi sebesar Rp 1.491.866,-,Upah kelompok II Rp 1.715.645,- dan Kelompok I Rp 1.849.913,- melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

BERITA TERKAIT

Kemenhub Kembangkan Konsep Integarasi Tol Laut

    NERACA   Jakarta - Dtjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengembangkan konsep tol laut yang terintregasi dan terkoneksi "end…

Dinas: 2019 Tol Bocimi Beroperasi Hingga Sukabumi

Dinas: 2019 Tol Bocimi Beroperasi Hingga Sukabumi NERACA Sukabumi - Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memperkirakan pada 2019 Jalan…

Pemkab Sukabumi Harapkan Lanjutan Tol Bocimi Segera Terlaksana

Pemkab Sukabumi Harapkan Lanjutan Tol Bocimi Segera Terlaksana NERACA Sukabumi - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, berharap kelanjutan pembangunan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan

Pengembangan UMKM Tanah Air Melalui Program Sektor Unggulan NERACA Jakarta - Dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal…

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96%

PBB Kuningan Mencapai Target, Sentuh 96% NERACA Kuningan – Objek pajak di lingkup kota memang sudah sejak lama susah ditarget…

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing

Kemenkop dan BPOM Dukung UMKM Jamu Berdaya Saing NERACA Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM bersama Badan Pengawasan Obat dan…