Jabar Bagikan 750 Sertifikat Halal Bagi IKM

NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) membagikan 750 sertifikat halal bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.

"Penyematan label halal selain memastikan produk bahan olahan aman di konsumsi, juga untuk mendorong daya saing produk olahan Jawa Barat," ujar Plt kepala Disperindag Jabar, Hening Widiatmoko, saat membagikan sertifikat halal di Pusdai Kota Bandung, Rabu (20/9).

Hening mengatakan, kegiatan ini untuk mendorong kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi dan standarisasi produk dalam era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dari data Badan Standardisasi Nasional (BSN), sertifikasi halal Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain. Indonesia baru mencapai kurang dari 20 persen, sementara negara tetangga Malaysia sudah di atas 90 persen produk yang tersertifikasi halal."Sertifikasi halal adalah kebutuhan yang mendesak di era pasar bebas ASEAN. Namun, hingga kini salah satu benteng pengaman dari segi sertifikasi halal masih rapuh," ujar dia.

Menurut dia, rendahnya angka sertifikasi halal di Indonesia dipicu oleh minimnya kesadaran konsumen akan pentingnya label halal tersertifikasi. Sertifikasi halal, bukan hanya sekadar label tetapi tanda yang secara konsisten menginformasikan konsumen bahwa produk tersebut halal."Sertifikasi halal sendiri dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan produk yang dipasarkan benar-benar aman," kata dia.

Ia berharap para pelaku IKM tidak hanya mengandalkan sertifikasi melalui pemerintah semata, namun kesadaran secara mandiri untuk mendaftarkan produknya harus tumbuh. 

Lalu, Hening menambahkan bahwa pihknya mencatat, sejak tahun 2013 hingga 2017 sekitar 6.000 industri kecil dan menengah (IKM) yang tersebar di 27 kabupaten/kota telah tersertifikasi halal."Dengan jumlah itu tentu besar tapi masih jauh dari jumlah yang seharusnya karena masih ada IKM yang belum tersertifikasi," ujar dia.

Hening mengatakan, semenjak beberapa tahun ke belakang terutama saat Pemprov rajin mengencarkan sosialisasi sertifikat halal, jumlah permintaan dari pelaku IKM meningkat. Menurut dia, dari data yang diperoleh LPPOM MUI Jawa Barat, setiap harinya permintaan pelaku IKM untuk mendaftarkan produknya meningkat."Ada puluhan pelaku usaha yang ikut dalam pelatihan untuk mendapatkan proses sertifikat halal di MUI Jabar," kata dia.

Kata Hening, hal ini menjadi sinyal positif dari para pelaku IKM, bahwa sertifikasi halal sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi. Bahkan mereka tidak mendaftarkan produknya dengan menunggu arahan dari Pemprov, akan tetapi datang secara mandiri ke MUI Jabar.

"Kesadaran meningkat tentu kami berterima kasih LPPOM MUI Jabar sangat membantu memberikan kesempatan agar IKM dibimbing untuk menjadi pelaku usaha yang produknya layak dikonsumsi karena sudah memiliki sertifikat," kata dia. Ant