Revisi UU SDA Minta Dipercepat

NERACA

Jakarta - Proses revisi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perlu untuk dipercepat dalam rangka benar-benar menjaga sumber daya alam dan potensi pengembangannya di Tanah Air. "Semua masukan akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan berikutnya," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi, di Jakarta, Selasa (19/9).

Sebagaimana diketahui, Komisi IV DPR telah menerima audiensi seperti dari Kelompok Kerja Kebijakan Konservasi serta akademisi perguruan tinggi, Senin (18/9). Audiensi tersebut, menurut Viva Yoga, sangat bermanfaat karena UU yang akan direvisi dapat disebut sebagai UU payung sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dalam memabahasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Center for Enviromental Law (ICEL) Henri Subagyo (yang tergabung dalam Pokja Kebijakan Konservasi) menegaskan agar proses revisi perlu dipercepat. "Perlu percepatan dan memprioritaskan proses perubahan UU ini. Sebab sudah banyak kasus kejahatan keanekaragaman hayati yang tidak dapat diproses secara optimal karena tidak diatur dalam UU 5/1990," katanya.

Dia mencontohkan hal tersebut seperti perusakan ekosistem terumbu karang oleh kapal asing di Raja Ampat, Papua Barat, sekitar enam bulan lalu. Sebagaimana diwartakan, manfaat pengelolaan kawasan konservasi di daerah laut seperti terumbu karang yang vital bagi ekosistem perairan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi tersebut. Peneliti Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Muh Arifuddin menyatakan, kawasan konservasi laut yang dikelola daerah rata-rata belum efektif dengan tata kelola yang belum terbangun dengan baik.

"Ini PR bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan agar keberadaan KKLD (Kawasan Konservasi Laut Daerah) dapat lebih efektif dikelola," kata Arifudin. Hal tersebut, lanjutnya, juga termasuk bagaimana agar pendanaan kawasan konservasi dapat dipenuhi oleh pemerintah provinsi atau melalui sumber lain seperti pendapatan pungutan masuk.

Sebelumnya, pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menyatakan berbagai program pelestarian terumbu karang harus melibatkan masyarakat pesisir yang tinggal di sekitar kawasan perairan tersebut. "Program konservasi ekosistem yang tidak melibatkan masyarakat hanya berujung sia-sia," kata Abdul Halim.

BERITA TERKAIT

PT MCT Minta Perlindungan Hukum Kepada Kabareskrim

PT MCT Minta Perlindungan Hukum Kepada Kabareskrim NERACA Jakarta - PT Mas Capital Trust (MCT) Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan…

Sidang Kasus SKL BLBI - Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi

Sidang Kasus SKL BLBI Minta SAT Dibebaskan, Penasehat Hukum Kutip Filosofi Sam Ratulangi NERACA Jakarta - Selain bertumpu pada fakta-fakta…

DPR Minta Percepat Bantuan Bagi Petani - Jelang Tahun Politik

    NERACA   Jakarta - Sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja agenda…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kampanye Negatif Masih Jadi Tantangan Energi Terbarukan

  NERACA   Tangerang - Kampanye negatif berkait isu lingkungan masih menjadi tantangan utama pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru…

WTP Pemda Punya Korelasi Kinerja Pembangunan

  NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan keuangan pemerintah daerah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)…

Taiwan Pamerkan Produk Unggulannya di Indonesia - Taiwan Excellence Day

      NERACA   Jakarta – Taiwan External and Trade Development Council (Taitra) menyelenggarakan Taiwan Excellence Day atau pameran…