Proyek Pemerintah Dihadang Makelar?

Hal1-2

NERACA

Jakarta – Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, setidaknya dibutuhkan dana Rp4.700 triliun untuk membangun 245 proyek infrastruktur mulai dari membangun pelabuhan, jalan, bandara, jalur kereta, irigasi, bendungan hingga pembangkit listrik. Selain dana untuk infrastruktur dari APBN yang terbatas dan juga mengandalkan pembiayaan dari luar negeri, pemerintah juga dihadapi oleh beberapa masalah seperti makelar tanah, pengadaan yang lambat hingga kurang optimalnya penyerapan dana oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam pembangunan infrastruktur masih ada tantangan yang begitu besar yang mempengaruhi anggaran negara. Salah satu tantangan ada pengadaan lahan yang fungsinya sebagai landasan pembangunan. “Proses pengadaan tanah ini masih menjadi tantangan. Proses yang berlarut-larut membuat ekspansi harga semakin mahal. Adanya makelar tanah membuat kavling-kavling mahal. Maka peran penilai tanah jadi penting untuk menekan biaya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).

Proses pengandaan tanah yang terlalu lama itu, kata dia, membuat investor yang ingin melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur mengurungkan niatnya. Beda seperti negara maju yang mudah menyelesaikan hambatan pengadaan tanah. “Untuk itu, dalam pembangunan infrastruktur ini kita perlu dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria yang tentu sekarang jauh lebih agresif menyelesaikan masalah pembebasan lahan,” ujarnya.

Jumlah alokasi anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 409 triliun naik dibanding APBN Induk 2017 sebesar Rp 387,3 triliun dan Rp 401,1 triliun di APBN Perubahan 2017. "Jumlah ini besar untuk satu RAPBN yang masih bergelut dengan tantangan penerimaan. Tapi ini komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan karena proyek-proyek infrastruktur mangkrak di tahun-tahun lalu sudah mulai bergerak, salah satunya proyek SPAM Umbulan," jelas Hadiyanto.

Dikenakan Pajak

Pemerintah juga tak tinggal diam dalam rangka mengantisipasi para spekulan lahan salah satunya dengan menerapkan pajak progresif terhadap lahan tanah yang menganggur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal ini dilakukan agar lahan-lahan kosong pada berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemajakan ini masih dalam proses pembahasan dengan perumusan yang benar-benar baik sehingga tidak akan menimbulkan distorsi nantinya. Tujuan pajak progresif ini sendiri dibuat untuk menghilangkan spekulan di tanah yang tidak produktif. “Orang jangan punya uang taruh di tanah yang tidak berikan manfaat apa-apa. Tanah itu harus berikan manfaat dan tingkat produktivitas yang tinggi,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan, skema untuk kebijakan ini masih perlu dibahas kembali oleh pemerintah secara mendalam. Selain itu, peraturan yang rencananya dimasukkan ke bentuk undang-undang ini harus memberikan efek jera bagi pelaku spekulan tanah. “Misalnya, ada proyek Patimban. Orang beli tanah macam-macam. Kan kita tahu harga tanah sekarang berapa, misalnya Rp10.000 per meter. Nanti kalau dijual misalnya harga Rp100.000, yang Rp90.000 itu diprogresifkan pajaknya supaya orang tidak berspekulasi tanah,” katanya.

Sofyan juga mengantisipasi para spekulan yang bersembunyi di balik alasan land bank atau cadangan lahan untuk kawasan industri atau perumahan. Sehingga, tidak akan ada spekulan tanah yang mengatakan untuk industri dan perumahan hanya untuk menunggu harga tinggi. “Land bank harus ada proposalnya. Kita akan lihat, land bank perumahan, land bank kawasan industri, kita akan pertimbangkan,” katanya. bari

BERITA TERKAIT

Proyek Kereta Cepat Diperkirakan Rampung 2020

      NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan waktu pengerjaan…

CEPA Jangan Batasi Kebijakan Pemerintah Kelola Ekonomi

    NERACA   Jakarta - Perjanjian Kemitraan Komprehensif yang sedang dibahas antara Republik Indonesia dan Uni Eropa, yang kerap…

Modal Pemerintah di Koperasi, Mungkinkah?

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Koperasi yang merupakan soko guru perekonomian nasional—sebenarnya mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indef: Penciptaan Lapangan Kerja Era Jokowi-JK Paling Buruk

  NERACA Jakarta - Indonesia masih mengalami ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Salah satu caranya dalam mengatasi ketimpangan…

PERLU EVALUASI TOTAL PROYEK INFRASTRUKTUR - Pemerintah Hentikan Proyek Konstruksi Layang

Jakarta-Pemerintah akhirnya menghentikan sementara semua pekerjaan infrastruktur kontruksi layang (elevated) baik jalan tol, proyek LRT maupun jembatan di seluruh Indonesia.…

Kepercayaan Investor Bawa IHSG Capai Rekor Baru

NERACA Jakarta – Mengakhiri perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin awal pekan (19/2) kemarin, indeks harga saham gabungan…