Proyek Pemerintah Dihadang Makelar?

Hal1-2

NERACA

Jakarta – Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh pemerintah, setidaknya dibutuhkan dana Rp4.700 triliun untuk membangun 245 proyek infrastruktur mulai dari membangun pelabuhan, jalan, bandara, jalur kereta, irigasi, bendungan hingga pembangkit listrik. Selain dana untuk infrastruktur dari APBN yang terbatas dan juga mengandalkan pembiayaan dari luar negeri, pemerintah juga dihadapi oleh beberapa masalah seperti makelar tanah, pengadaan yang lambat hingga kurang optimalnya penyerapan dana oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Dalam pembangunan infrastruktur masih ada tantangan yang begitu besar yang mempengaruhi anggaran negara. Salah satu tantangan ada pengadaan lahan yang fungsinya sebagai landasan pembangunan. “Proses pengadaan tanah ini masih menjadi tantangan. Proses yang berlarut-larut membuat ekspansi harga semakin mahal. Adanya makelar tanah membuat kavling-kavling mahal. Maka peran penilai tanah jadi penting untuk menekan biaya,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto, di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).

Proses pengandaan tanah yang terlalu lama itu, kata dia, membuat investor yang ingin melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur mengurungkan niatnya. Beda seperti negara maju yang mudah menyelesaikan hambatan pengadaan tanah. “Untuk itu, dalam pembangunan infrastruktur ini kita perlu dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria yang tentu sekarang jauh lebih agresif menyelesaikan masalah pembebasan lahan,” ujarnya.

Jumlah alokasi anggaran di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) sebesar Rp 409 triliun naik dibanding APBN Induk 2017 sebesar Rp 387,3 triliun dan Rp 401,1 triliun di APBN Perubahan 2017. "Jumlah ini besar untuk satu RAPBN yang masih bergelut dengan tantangan penerimaan. Tapi ini komitmen pemerintah untuk mengejar ketertinggalan karena proyek-proyek infrastruktur mangkrak di tahun-tahun lalu sudah mulai bergerak, salah satunya proyek SPAM Umbulan," jelas Hadiyanto.

Dikenakan Pajak

Pemerintah juga tak tinggal diam dalam rangka mengantisipasi para spekulan lahan salah satunya dengan menerapkan pajak progresif terhadap lahan tanah yang menganggur. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) berencana memajaki secara progresif tanah yang tidak digunakan secara produktif. Hal ini dilakukan agar lahan-lahan kosong pada berbagai daerah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil mengatakan rencana pemajakan ini masih dalam proses pembahasan dengan perumusan yang benar-benar baik sehingga tidak akan menimbulkan distorsi nantinya. Tujuan pajak progresif ini sendiri dibuat untuk menghilangkan spekulan di tanah yang tidak produktif. “Orang jangan punya uang taruh di tanah yang tidak berikan manfaat apa-apa. Tanah itu harus berikan manfaat dan tingkat produktivitas yang tinggi,” ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Dia menerangkan, skema untuk kebijakan ini masih perlu dibahas kembali oleh pemerintah secara mendalam. Selain itu, peraturan yang rencananya dimasukkan ke bentuk undang-undang ini harus memberikan efek jera bagi pelaku spekulan tanah. “Misalnya, ada proyek Patimban. Orang beli tanah macam-macam. Kan kita tahu harga tanah sekarang berapa, misalnya Rp10.000 per meter. Nanti kalau dijual misalnya harga Rp100.000, yang Rp90.000 itu diprogresifkan pajaknya supaya orang tidak berspekulasi tanah,” katanya.

Sofyan juga mengantisipasi para spekulan yang bersembunyi di balik alasan land bank atau cadangan lahan untuk kawasan industri atau perumahan. Sehingga, tidak akan ada spekulan tanah yang mengatakan untuk industri dan perumahan hanya untuk menunggu harga tinggi. “Land bank harus ada proposalnya. Kita akan lihat, land bank perumahan, land bank kawasan industri, kita akan pertimbangkan,” katanya. bari

BERITA TERKAIT

Kontrak Baru Wika Beton Capai Rp 5 Triliun - Garap Proyek Besar

NERACA Jakarta – Menjelang tutup tahun, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) mencatat kontrak baru sebesar Rp 5 triliun per…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

Dirut BTN Tegaskan IKA Undip Siap Dukung Program Pemerintah - Terpilih Ketua IKA UNDIP

  NERACA Semarang - Ikatan Alumni Keluarga Universitas Diponegoro (IKA Undip) siap mendukung pemerintah dalam menyukseskan program pembangunannya seperti infrastruktur…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RISIKO MATA UANG DIGITAL JANGAN DIANGGAP RINGAN - OJK: Investasi Bitcoin Ilegal di Indonesia

Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa investasi mata uang digital seperti bitcoin, altcoin, belum berizin secara resmi di Indonesia. OJK…

Ekonomi Jangan Terganggu Politik

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo wanti-wanti dengan dimulainya tahun politik yaitu Pilkada di 2018 dan Pilpres di 2019. Jokowi…

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…