Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewakili Indonesia dalam acara High Level Event “Open Government Partnership (OGP): Rebuilding Trust in Government”, yang bertempat di Trusteeship Council Markas Besar PBB New York. Tuan rumah pertemuan OGP 2017 adalah Presiden Macron (Perancis), Perdana Menteri Kvirikashvili (Georgia), serta co-chairs dari CSOs.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Neraca, Selasa (19/9), dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan nota intervensi yang isinya menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan rakyat adalah hal yang strategis, karena kepercayaan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penentu keamanan dan stabilitas politik negara. Sebelumnya acara dibuka oleh sambutan dari Ketua OGP, Sanjay Pradhan, yang dilanjutkan dengan pidato-pidato anggota yang menegaskan kembali prinsip-prinsip kepemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, maka di dalam negeri diterapkan 3 cara:

Pertama, kehandalan dan daya tanggap. Bahwa Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu.

Kedua, integritas dan kesetaraan. Tepatnya Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum.

Ketiga, keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Maksudnya dalam hal ini adalah Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab.

Indonesia juga menegaskan pentingnya memperhatikan pesatnya arus informasi di era digital sehingga harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga komitmen kepada publik. Mohar

BERITA TERKAIT

Menko Maritim - OSS Kurangi Korupsi

Luhut Binsar Pandjaitan Menko Maritim OSS Kurangi Korupsi  Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan menilai…

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

PDIP: Pidato Kebangsaan Prabowo Menyerang dan Menihilkan Prestasi Indonesia

PDIP: Pidato Kebangsaan Prabowo Menyerang dan Menihilkan Prestasi Indonesia NERACA Jakarta - Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah menyampaikan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…