Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewakili Indonesia dalam acara High Level Event “Open Government Partnership (OGP): Rebuilding Trust in Government”, yang bertempat di Trusteeship Council Markas Besar PBB New York. Tuan rumah pertemuan OGP 2017 adalah Presiden Macron (Perancis), Perdana Menteri Kvirikashvili (Georgia), serta co-chairs dari CSOs.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Neraca, Selasa (19/9), dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan nota intervensi yang isinya menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan rakyat adalah hal yang strategis, karena kepercayaan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penentu keamanan dan stabilitas politik negara. Sebelumnya acara dibuka oleh sambutan dari Ketua OGP, Sanjay Pradhan, yang dilanjutkan dengan pidato-pidato anggota yang menegaskan kembali prinsip-prinsip kepemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, maka di dalam negeri diterapkan 3 cara:

Pertama, kehandalan dan daya tanggap. Bahwa Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu.

Kedua, integritas dan kesetaraan. Tepatnya Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum.

Ketiga, keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Maksudnya dalam hal ini adalah Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab.

Indonesia juga menegaskan pentingnya memperhatikan pesatnya arus informasi di era digital sehingga harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga komitmen kepada publik. Mohar

BERITA TERKAIT

Pawai Obor AG 2018 Ikut Promosikan Pariwisata Indonesia

  Oleh : Agnes Ayu Permata, Mahasiswi Universitas Parahyangan Bandung Pawai obor menjadi agenda yang saat ini tengah dilakukan di…

Indonesia Harus Komitmen Hapus Hambatan Non Tarif

NERACA Jakarta – Indonesia harus menunjukkan komitmen dan keseriusannya dalam mentaati perjanjian dagang internasional, salah satunya melalui penghapusan hambatan non…

Presiden Indonesia Ketiga - Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan

Bacharuddin Jusuf Habibie Presiden Indonesia Ketiga Sumber Daya Manusia Andalan Masa Depan  Pekanbaru, Riau - Presiden Indonesia Ketiga Bacharuddin Jusuf…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas

Geo Dipa Minta Pengadilan Tolak Permohonan Bumigas NERACA Jakarta - Kuasa hukum perusahaan BUMN panas bumi PT Geo Dipa Energi…

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian - Sidang Lanjutan Kasus BLBI

Penghapusan Bukuan Kredit Tak Langsung Cerminkan Kerugian Sidang Lanjutan Kasus BLBI NERACA Jakarta - Bankir senior yang juga mantan Ketua…

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK

Menkumham: Nurbaningsih Cakap Menjadi Hakim MK NERACA Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Enny Nurbaningsih…