Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewakili Indonesia dalam acara High Level Event “Open Government Partnership (OGP): Rebuilding Trust in Government”, yang bertempat di Trusteeship Council Markas Besar PBB New York. Tuan rumah pertemuan OGP 2017 adalah Presiden Macron (Perancis), Perdana Menteri Kvirikashvili (Georgia), serta co-chairs dari CSOs.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Neraca, Selasa (19/9), dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan nota intervensi yang isinya menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan rakyat adalah hal yang strategis, karena kepercayaan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penentu keamanan dan stabilitas politik negara. Sebelumnya acara dibuka oleh sambutan dari Ketua OGP, Sanjay Pradhan, yang dilanjutkan dengan pidato-pidato anggota yang menegaskan kembali prinsip-prinsip kepemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, maka di dalam negeri diterapkan 3 cara: 

Pertama, kehandalan dan daya tanggap. Bahwa Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu.

Kedua, integritas dan kesetaraan. Tepatnya Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum.

Ketiga, keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Maksudnya dalam hal ini adalah Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab.

Indonesia juga menegaskan pentingnya memperhatikan pesatnya arus informasi di era digital sehingga harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga komitmen kepada publik. Mohar

 

BERITA TERKAIT

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Hadi: Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Sebatas Penegakan Hukum

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto menyebut kerja satuan tugas (satgas)…

Kompolnas Ungkap Progres Baru Penanganan Kasus Firli Bahuri

NERACA Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Yusuf Warsyim mengungkap akan ada progres/kemajuan baru dalam penanganan perkara/kasus dugaan pemerasan oleh…

Kejaksaan Agung Lembaga Penegakan Hukum Paling Dipercaya

NERACA Jakarta - Hasil jajak pendapat terbaru Indikator Politik Indonesia April 2024, kembali menempatkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga hukum paling…