Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

Wapres Jusuf Kalla dan Menko Puan Wakili Indonesia Dalam Pembahasan Open Government Partnership di PBB

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mewakili Indonesia dalam acara High Level Event “Open Government Partnership (OGP): Rebuilding Trust in Government”, yang bertempat di Trusteeship Council Markas Besar PBB New York. Tuan rumah pertemuan OGP 2017 adalah Presiden Macron (Perancis), Perdana Menteri Kvirikashvili (Georgia), serta co-chairs dari CSOs.

Dalam keterangan tertulisnya kepada Neraca, Selasa (19/9), dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan nota intervensi yang isinya menekankan bahwa membangun kembali kepercayaan rakyat adalah hal yang strategis, karena kepercayaan adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta penentu keamanan dan stabilitas politik negara. Sebelumnya acara dibuka oleh sambutan dari Ketua OGP, Sanjay Pradhan, yang dilanjutkan dengan pidato-pidato anggota yang menegaskan kembali prinsip-prinsip kepemerintahan yang berlandaskan transparansi, pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi publik, dan inovasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap Pemerintah.

Indonesia sendiri menyampaikan bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, maka di dalam negeri diterapkan 3 cara:

Pertama, kehandalan dan daya tanggap. Bahwa Pemerintah harus menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan merespon kebutuhan warga secara efektif dan tepat waktu.

Kedua, integritas dan kesetaraan. Tepatnya Pemerintah harus menunjukkan integritas moral yang tinggi dan memastikan semua orang setara di depan hukum.

Ketiga, keterbukaan, inklusivitas, dan akuntabilitas. Maksudnya dalam hal ini adalah Pemerintah harus transparan, mendorong partisipasi masyarakat, dan bertanggung jawab.

Indonesia juga menegaskan pentingnya memperhatikan pesatnya arus informasi di era digital sehingga harus berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga komitmen kepada publik. Mohar

BERITA TERKAIT

Wapres Harap Bank Pembangunan Jadi Investor Jangka Panjang

    NERACA   Bali - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta sejumlah bank pembangunan dunia, seperi Bank Dunia (WB), Bank…

IMF : Menguntungkan atau Merugikan Indonesia?

  Oleh: Jasmin Erika, Peneliti LSISI Saat ini, Indonesia tengah menjadi tuan rumah bagi penyelanggaran Annual Meetings of the International…

Secara Volume, Indonesia Eksportir Ikan Hias Terbesar Dunia

NERACA Bogor - Rifky Efendi Hardijanto, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat

Indonesia-Palestina Kerja Sama Keamanan Obat NERACA Jakarta - Indonesia membantu Palestina untuk peningkatan kapasitas bidang pengawasan keamanan obat, sebagai bagian…

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas

Walhi: Korupsi Bidang Energi Harus Dijadikan Prioritas NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Nur Hidayati mengatakan…

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta

KPK: OTT Kabupaten Bekasi Terkait Perizinan Meikarta NERACA Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan operasi…