KABUPATEN SUKABUMI

Tangkal TKI Ilegal, Disnakertrans Akan Tingkatkan Sosialisasi

NERACA

Sukabumi – Minat warga Kabupaten Sukabumi khususnya kaum hawa untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi, masih tinggi. Padahal, Arab Saudi salah satu negara yang masih terikat moratorium dengan Indonesia.

Melihat kondisi itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi akan meningkatkan sosialisasi dengan melibatkan Camat serta Kepala Desa.

“Kami bekerjasama dengan BNP2TKI akan memverifikasi TKI yang berangkat secara legal. Dan kami berharap ada solusi yang bagus agar para TKI atau TKW tidak bernagkat secara ilegal,” terang Sekretaris Disnakertrans, H. Ali Iskandar kepada Neraca, Selasa (19/9).

Langkah lainnya, Disnakertras akan mengumpulkan penyakur TKI yang terdaftar, agar mensosialisasikan tentang moratorium tenaga kerja di luar negeri.“Dan apabila dimungkinkan, Disnakertrans akan membuat Peraturan Daerah tentang tata cara penerimaan dan penyaluran TKI,” kata dia.

Selama ini, Kabupaten Sukabumi masih menjadi salah satu daerah terbesar di Indonesia sebagai penyalur TKI ke luar negeri. Dan tidak sedikit TKI bernagkat secara ilegal. Biasanya, para TKI ini ketahuan berangkat ilegal ketika mereka terkena masalah.

Sekedar informasi, pada tahun 2015 lalu, Provinsi Jawa Barat (Jabar) berada di posisi ketiga di Indonesia sebagai daerah tertinggi pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI), selain Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Barat, jumlah TKI terbanyak berasal dari Kabupaten Indramayu. Sementara untuk wilayah Sukabumi, Sukabumi masuk dalam lima besar daerah paling banyak pengirim TKI di Jabar. Kondisi tersebut setidaknya bisa berdampak juga terhadap tingginya potensi masalah yang ditimbulkan karena tak sedikit TKI yang berangkat melalui jalur ilegal. Ron