Pertamina dan Politik BBM

Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara

Peneliti INDEF

Sepanjang Januari hingga pertengahan September 2017, harga minyak mentah cenderung mengalami fluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat Pemerintah was-was untuk menjaga harga BBM bersubsidi diangka Rp6.450 per liter untuk jenis Premium. Oleh karena itu siasat untuk menstabilkan harga BBM dilakukan dengan dua cara. Pertama, merubah anggaran belanja subsidi energi di APBN-P 2017. Subsidi BBM dan LPG 3 kg naik hingga 37,7% dari rencana sebelumnya. Asumsi harga minyak pun dinaikkan dari US$45 menjadi US$48 per barel.

Peningkatan subsidi energi kemudian paling bertanggung jawab atas pelebaran target defisit anggaran dari 2,41% menjadi 2,92%. Angka 2,92% selain mendekati batas aman 3% sesuai penjelasan UU Keuangan negara juga merupakan target defisit tertinggi sejak tahun 2003. Akibat membengkaknya defisit, utang Pemerintah akhirnya bengkak hingga Rp3.779 triliun per Juli 2017, atau naik lebih dari Rp1.000 triliun dalam 3 tahun terakhir.

Pemerintah sengaja menambah subsidi energi untuk menjaga harga BBM dan LPG 3 kg tidak mengalami kenaikan di tahun ini. Karena citra Pemerintah Jokowi-JK sempat memburuk disaat pencabutan subsidi listrik 900 VA memukul 18,9 juta rumah tangga. Pemerintah tidak ingin daya beli masyarakat kembali merosot akibat subsidi dikurangi. Oleh karena itu APBN sedang dipertaruhkan untuk melindungi citra Pemerintah.

Cara kedua yang dilakukan Pemerintah untuk menyelamatkan harga BBM adalah menambah utang ke Pertamina. Dengan sandiwara menjaga harga BBM bersubsidi plus Pemerintah ngotot agar BBM satu harga terus berjalan, Pertamina harus berkorban. Kerugian Pertamina membengkak hingga Rp12 triliun di semester I 2017 akibat penjualan BBM penugasan. Total utang Pemerintah ke Pertamina yang belum dibayar tercatat sebesar Rp24 triliun. Bahkan Dirut Pertamina sebelumnya yang menolak rencana BBM satu harga, Dwi Sucipto terpaksa diganti oleh Menteri BUMN. Semua skenario ekonomi politik harus dimainkan agar terpilih di dua periode.

Sementara itu karena terpepet, Pertamina memainkan siasat menurunkan jumlah pasokan BBM jenis premium di daerah. Strategi mengurangi pasokan Premium agar masyarakat berpindah ke Pertalite atau Pertamax. Jurus ini ampuh untuk menekan kerugian akibat subsidi BBM. Tapi sebenarnya menyengsarakan masyarakat miskin. Kebijakan yang begitu kejam ini seolah jalan tengah antara tarik ulur kepentingan Pemerintah dan BUMN Pertamina.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga BBM bukan terbentuk dari itikad baik Pemerintah, melainkan kalkulasi politik jangka pendek. Subsidi merupakan alat politik yang paling efektif untuk meraup suara menjelang Pemilihan Umum 2019 mendatang. Di tahun 2018, subdisi energi naik 15% menjadi Rp103,3 triliun padahal asumsi harga minyak tetap sama US$48 per barel. Jadi jelas siapa yang diuntungkan dari akrobat harga BBM ini.

BERITA TERKAIT

PKL dan Angkot di Stasiun Bekasi

Beberapa waktu yang lalu, pernah ada bantuan pasukan Brimob dari Polda Metro Jaya membantu menertibkan angkot yang parkir dan ngetem…

Pancasila Memang Benar-benar Sakti dan Teruji

  Oleh : Ricky Rinaldi, Peneliti Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)   Memperingati momen kesaktian Pancasila merupakan agenda tahunan…

Elektronisasi Ancam Pekerja Tol dan Perbankan

Oleh: Adi Lazuardi Parman, sebut saja begitu namanya, tampak asyik menawarkan kartu elektronik dari sebuah bank plat merah di depan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…

Belum Seutuhnya Merdeka

Oleh: Dhenny Yuartha Junifta Peneliti INDEF Sudah 72 tahun Republik ini memproklamasikan diri sebagai negara merdeka. Namun, seiring nafas perubahan…

Optimalisasi LKM/LKMS dalam Pembangunan Daerah

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Semenjak diundangkannya Undang – Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro …