Permasalahan hunian di Indonesia masih menjadi perhatian yang belum diatasi secara maksimal. Dimana harga rumah yang terus menaik tiap tahunnya makin memperlebar backlog perumahan cukup tinggi yang mencapai 13,8 juta. Tidak hanya itu tingkat hunian yang tidak layak huni di Indonesia juga jumlah cukup besar sehingga ini menandai tingkat indikator kemiskinan di Indonesia juga tinggi. Oleh karena itu, menekan angka kemiskinan dengan memenuhi ketersedian hunian layak huni perlu keterlibatan pihak swasta dan juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Berangkat kepada kepedulian masyarakat miskin, PT Pos Indonesia Kupang telah merealisasikan pembangunan 18 unit rumah bagi warga tidak mampu di Nusa Tenggara Timur melalui program tanggung jawab sosial perusahaan itu pada 2016.”Tahun 2016 kita telah merealisasikan pembangunan 18 unit rumah penduduk di NTT. Rumah-rumah yang dibangun itu untuk mengantikan rumah warga yang tidak layak huni. Rumah-rumah yang telah dibangun itu telah ditempati warga penerima manfaat program bedah rumah," kata Kepala PT Pos Indonesia, Kupang, Mujiono, di Kupang, kemarin.

Dirinya menambahkan,  program bedah rumah bagi warga tidak mampu itu sebagai tangung jawab sosial perusahan atau corporate sosicial responsibility (SCR) dilakukan PT Pos Indonesia yang berada dalam kordinasi Kementerian BUMN. PTPos Indonesia, lanjutnya, selain melakukan program bedah rumah juga mengelar pertukaran pelajar dari Nusa Tenggara Timur dengan pelajar asal Provinsi Jawa Tengah.

Dalam program pertukaran pelajar itu, katanya, pelajar asal NTT mempromosikan berbagai keunggulan objek wisata maupun budaya.”Para pelajar dari Provinsi Jawa Tengah juga mempromosikan keungulan daerahnya kepada pelajar NTT. Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari CSR kita yang berlangsung di seluruh Indonesia," ujarnya.

Pada 2017, lanjut Mujiono, kegiatan CSR difokuskan untuk pembangunan infrastruktur umum bagi masyarakat di Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, berupa program bedah rumah, pembangunan MCK, air bersih, dan fasilitas telekomunikasi. Sebagai informasi, jumlah rumah tidak layak huni di Kupang angkanya cukup mencengangkan. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belu, Maria Kornelia Eda Fahik, di wilayah itu tercatat 17.902 unit rumah tidak layak huni. Data itu dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Ini baru dari satu kabupaten di NTT. Dimana pada tahun 2016 jumlah rumah tidak layak huni di seluruh wilayah NTT kurang lebih 220 ribu unit. Kondisi tersebut jelas mencerminkan betapa banyak warga masyarakat di NTT yang belum menikmati kebutuhan hidup dasar atau primer. Ada sejumlah kriteria sehingga rumah penduduk disebut tidak layak huni. Beberapa bisa disebut, misalnya akses memperoleh air bersih terbatas, tidak mempunyai akses MCK, terbuat dari bahan bangunan tidak permanen, dari kayu berkualitas rendah, atap atau dinding dari bambu (rumbia). Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah dan rumah pengab serta letak rumah tidak teratur.

Jadi Bacakan Korupsi

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Dari waktu ke waktu selalu ada program rumah murah tetapi layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis. Kini Pemerintahan Joko Widodo menggelontorkan program satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia. Tentu bukan program yang sama sekali baru bagi masyarakat karena pemerintahan sebelumnya juga sudah menggelontorkan sejumlah program tentang pembangunan rumah sederhana untuk masyarakat miskin.

Khusus untuk NTT, program perumahan Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) justru menuai masalah. Ada oknum yang sudah masuk penjara karena tersangkut kasus korupsi MBR. Korupsi justru menjadi penghalang utama suksesnya program pemerintah tersebut. Masyarakat Flobamora yang semestinya mendapatkan rumah layak huni justru tak memperoleh haknya oleh karena perilaku oknum yang koruptif.

Merespon hal tersebut, pemerintah Kota Kupang sendiri sudah membangun 1.250 unit rumah layak huni untuk keluarga miskin guna memberikan hunian layak bagi keluarga kurang mampu yang berdomisili di wilayah Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu. “Rumah itu mulai dibangun 2017 hingga lima tahun ke depan secara bertahap dan jumlah sesuai paruh anggaran yang ada," kata Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Felisberto Amaral.

Dia mengatakan, program pembangunan rumah layak huni itu menjadi program lanjutan Pemerintah Kota Kupang setelah sebelumnya di perjalanan paruh sebelumnya juga sudah dilakukan.
Untuk lima tahun ke depan, sejak 2017, masing-masing tahun anggaran akan dialokasikan dana untuk 250 unit dengan sasaran keluarga miskin yang masih berdiam di dalam rumah yang dari aspek kesehatan tidak layak ditinggali.”Seperti berlantai tanah, berdinding bebak dan masih terbuat dari bahan apa adanya, akan menjadi sasaran program ini," ujarnya.

Nantinya, setiap unit rumah akan dialokasikan anggaran Rp25 juta dan akan dikerjakan secara gotong royong oleh warga di sekitar rumah keluarga itu dengan dikoordinasi oleh pemerintah kelurahan. Model kegiatan itu dipilih Pemerintah Kota Kupang untuk memanfaatkan anggaran yang ada, agar tidak disalahgunakan dan merembes ke pihak lainnya. "Kami telah menghitungnya dan dengan nominal dana itu hanya akan bisa dipakai dengan bergotong royong," katanya.