NERACA

Padang - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya meningkatkan peran dalam mengedukasi masyarakat seputar sektor jasa keuangan sebagai upaya mencegah jatuhnya korban penipuan berkedok investasi. "Yang penting dilakukan adalah edukasi karena kalau masyarakat punya pemahaman yang cukup tentang investasi maka mereka tidak akan mudah tertipu," kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida di Padang, yang dikutup Antara, kemarin.

Ia menyampaikan hal itu usai menghadiri serah terima jabatan Kepala OJK perwakilan Sumbar dari Indra Yuheri kepada Darwisman di hadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan undangan lainnya. Menurut dia kunci dari edukasi adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sektor jasa keuangan serta produk-produknya yang secara ketentuan sudah diberi izin.

Ia mengakui investasi bodong lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang selama ini tidak diawasi oleh OJK dalam artian tidak mendapatkan izin. "Memang saat ini sudah ada Satgas Waspada Investasi, tapi OJK tidak bisa bekerja sendiri," kata dia. Pada sisi lain dari waktu ke waktu OJK akan terus melakukan pemantauan dan memberikan peringatan kepada pihak yang melakukan pengumpulan dana masyarakat namun tidak memiliki izin, lanjut dia.

Sementara Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berharap OJK memperbanyak sosialisasi dan penyebaran informasi seputar investasi mencegah ada masyarakat yang tertipu. Ia melihat pada satu sisi pada awalnya penipuan berkedok investasi akan menguntungkan sehingga orang terdidik pun bisa ikut. Kepada masyarakat iIrwan berharap jangan tergiur investasi dengan untung besar apalagi yang sampai 30 persen sebulan, bank saja hanya enam persen. "Tidak akan ada usaha minimal, tapi untung maksimal, kalau mau untung besar harus kerja keras," katanya. 

Pada umumnya penipuan berkedok investasi tersebut mengiming-imingi masyarakat keuntungan yang cukup besar mencapai 10% per bulan kemudian tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan. Pada 2016 OJK menemukan 132 investasi yang diindikasikan ilegal tersebar di seluruh Indonesia. Hampir sebagian besar temuan investasi ilegal tersebut dibungkus dengan kedok koperasi. Investasi ilegal tersebut tidak hanya menyasar kelas ekonomi menengah ke bawah namun juga kalangan ekonomi atas. Bahkan juga ada aparat kepolisian dan TNI yang mengerti hukum ikut menjadi korban investasi ilegal tersebut.