NERACA

Jakarta - Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menginginkan kebijakan menaikkan plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap BUMN menjadi Rp100 miliar dalam rangka memperbesar peran swasta dalam membangun infrastruktur. "Gapensi mengusulkan agar plafon proyek pemerintah yang tidak boleh digarap oleh BUMN dan usaha besar dinaikkan dari Rp50 miliar menjadi Rp10 miliar," kata Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin (18/9).

Menurut Andi Rukman Karumpa, cara tersebut dinilai ampuh untuk mendorong peran swasta di daerah guna menggarap proyek infrastruktur, utamanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia juga berpendapat bahwa huruk-pikuk yang dilontarkan sejumlah pihak terkait minimnya peran swasta ada benarnya sehingga plafon Rp100 miliar sangat tepat mendorong swasta dalam menggerap infrastruktur. "Respons pemerintah sangat positif penerapannya tahun depan," kata Sekjen BPP Gapensi.

Andi juga menilai bahwa plafon proyek Rp 100 miliar ini, tidak saja mampu melindungi kontraktor lokal, namun juga mempertegas segmentasi pasar konstruksi. Dia memaparkan, segmentasi pasar konstruksi telah diatur dalam Perpres 54/2010 dan Permen PU Nomor 31 Tahun 2015. Keduanya mengatur segmentasi pasar proyek konstruksi yakni usaha konstruksi kecil menggarap proyek pemerintah di bawah Rp2,5 miliar, menengah-1 sebesar Rp2,5 hingga Rp50 miliar, menengah-2 sebesar Rp50 miliar hingga Rp100 miliar. Sedangkan besar dan asing menggarap proyek diatas Rp100 miliar.

Ia mengingatkan bahwa sektor konstruksi memiliki konstribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi yakni sebesar 10,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional pada tahun lalu dan memiliki efek berganda terhadap sektor lain. Bahkan, lanjutnya, pasar konstruksi Indonesia merupakan pasar konstruksi terbesar di Asia Tenggara dan nomor 4 terbesar di Asia, setelah Republik Rakyat China, Jepang dan India.

Sebelumnya, sektor infrastruktur yang sedang digalakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan solusi yang esensial dalam meningkatkan daya saing serta pemerataan pembangunan di berbagai daerah. "Infrastruktur merupakan kunci utama Indonesia untuk meraih kemajuan dalam perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan," kata Managing Director Tarsus Indonesia Didit Siswodwiatmoko dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (7/9).

Tarsus Indonesia merupakan perusahaan yang bakal menggelar Indonesia Infrastructure Week (IIW) yang bakal digelar di Jakarta Convention Center, 8-10 November 2017. Didit memaparkan, IIW digelar dengan berkolaborasi bersama pemerintah yang diwakili kementerian, perusahaan BUMN, serta berbagai perusahaan swasta. Ajang tersebut, lanjutnya, adalah sebagai sarana untuk menghasilkan peluang bisnis bagi banyak pihak di sektor infrastruktur sekaligus mendukung secara langsung visi penting pembangunan infrastruktur yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Keterlibatan swasta di dalam pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia, disebut-sebut masih sangat rendah. Bahkan, bila dibandingkan negara-negara lain di Asean, keterlibatan swasta di Indonesia, terkecil. Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Athor Subroto merujuk data Bank Dunia, yang menunjukkan bahwa peran swasta di Indonesia baru sebatas 2 persen dalam hal pembangunan infrastruktur. Angka tersebut jauh tertinggal bila dibandingkan Filipina. "Filipina saja mencapai 44 persen," kata dia.

Di posisi berikutnya, bertengger China dengan 22 persen. Sedangkan Malaysia berada di posisi ketiga dengan 20 persen, dan disusul Thailand dengan 12 persen. Athor menyebut, sejak tahun 2013, memang terjadi tren penurunan pembangunan proyek infrastruktur hingga mencapai 40 persen. Kondisi tersebut tak hanya dialami negara-negara di kawasan Asean, tetapi juga di seluruh dunia. "Tapi kabar baiknya, Indonesia masih menjadi negara tujuan populer, di samping China," kata dia. 

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan yang memudahkan swasta dalam mengikuti tender proyek infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan peran swasta pun akan meningkat seiring kemudahan-kemudahan yang ada.