Sikap Pemerintah Akan Mobnas

Mulai bangkitnya produksi mobil buatan anak negeri mendapat apresiasi Sohibul Imam. Untuk itu, anggota Komisi VI DPR ini meminta pemerintah mendukung produksi mobil nasional dengan memberi kemudahan pinjaman modal seperti, bunga rendah.

Kemudahan itu juga mencangkup memudahkan perizinan, membantu promosi, pembebasan biaya uji kelayakan kendaraan, pengurangan biaya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, termasuk dukungan infrastruktur, serta ketersediaan suku cadang. "Kami bangga dengan diproduksinya mobil-mobil Nasional," tutur Imam kepada media.

Bentuk dukungan lain, tambah politisi PKS itu, yakni dari dunia usaha dan perbankan berupa transfer teknologi, strategi pemasaran dan fasilitas kredit lunak. Kehadiran mobil Nasional, menurutnya, merupakan tantangan mengingat Indonesia memiliki potensi pasar yang besar.

Imam mengatakan, aspek kelayakan secara ekonomi dan daya saing di pasar harus dipertimbangkan. "Produsen mobil nasional perlu memikirkan kualitas kendaraan yang dibuat. Apakah layak jalan, garansi, suku cadang, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar," ujarnya.

Semua tuntutan persyaratan kelayakan pasar dan daya saing, lanjutnya, tidak bisa dicapai sejak awal lantaran masih rintisan. Menurutnya, semakin terus diproduksi maka segala persyaratan itu akan semakin terpenuhi.

"Untuk itulah pemerintah harus membantu bagaimana produsen mobil nasional memiliki captive market dan harus mempelopori sebagai pihak pertama yang menggunakan mobil nasional," ucapnya. "Selanjutnya, juga memberi insentif kepada msyarakat yang mau memakai mobil nasional."

Iman menjelaskan, mobil Komodo merupakan kendaraan utility yang memiliki fitur self recovery, mampu mengangkut beban hingga 200 kg, berkapasitas 180cc, mengunakan suspense double wishbone dengan per keong bersistem independen baik di belakang maupun di depan.

Sedangkan mobil Tawon, diproduksi PT Super Gasindo jaya. Semua onderdil dan manufakturnya dari Indonesia. Sedangkan mesinnya didatangkan dari Cina. Mobil ini tersedia dalam dua varian, yakni minibus dan bestel wagon dengan bahan bakar gas, bio ethanol, dan bensin.

Sementara mobil Esemka merupakan mobil jenis Sport Utility vehicle atau SUV yang berkapasitas tujuh penumpang dengan mesin 1.500 cc DOHC berteknologi fuel injection. Untuk membuat satu unit mobil Esemka diperlukan waktu empat bulan karena menggunakan alat manual. Prototipe mobil nasional ini adalah kombinasi dari Honda CRV dan Mercedes benz ML Class.

Embrio-embrio kendaraan bermotor produksi dalam negeri seperti mobil Esemka memunculkan euforia dimasyarakat akan adanya mobil nasional seperti yang pernah dimiliki Indonesia pada zaman dahulu. Namun demikian, pengembangan mobil nasional tersebut membutuhkan investasi yang tidak sedikit, karena tanpa investor keberadaan mobil nasional di industri otomotif akan sulit.

Demikian dituturkan Menteri Perindustrian MS Hidayat ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (12/1). Ia menegaskan pengembangan mobil nasional yang kini sedang digalakkan memang memerlukan waktu. Namun, apabila sudah memasuki skala industri mobil-mobil inovasi dalam negeri yang sudah lolos uji kelayakan dan persyaratan lain ini memerlukan modal besar, baik dari pengusaha nasional maupun perbankan nasional.

"Itu tentunya harus mengundang perhatian pengusaha-pengusaha nasional misalnya Bakrie, Chairul Tanjung, Andi Rahmat, dan teman-teman lainnya untuk mulai memikirkan investasi dan perbankan nasional kita. Kalau tanpa investor skla besar seperti itu, susah," ujar Hidayat.

Hidayat menuturkan pemerintah berkaca pada apa yang terjadi pada mobil nasional Malaysia, yakni Proton yang sampai saat ini belum bisa mengungguli pasar lantaran masih menggantungkan subsidi pemerintah. "Masih subsidi, tapi dia juga sudah mulai bisa IPO. Artinya publik atau masyarakat ikut memberikan karena besarnya modal yang diperlukan," jelasnya.

Kemungkinan peran serta perusahaan BUMN, menurut Hidayat sangat bisa dilakukan seperti yang terjadi di China. Di negara tersebut, BUMN memberikan subsidi langsung dalam bentuk dana dan biaya."Karena di sana sudah tidak ada masalah infrastruktur dan sebagainya, BUMN kita nanti kalau mau ikut, Menteri BUMN nanti yang harus berjuang," tutur Hidayat.

Hanya saja ada berita miring akan rencana pemerintah, yaitu rencana Menteri Perindustrian menerbitkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkunhan atau low cost and green car (LCGC) berpotensi menjegal keinginan publik memiliki mobil nasional. Sebab, kebijakan itu akan memberikan insentif bagi produsen mobil besar anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memproduksi mobil berkapasitas mesin 1000-1.200 cc.

Terkait regulasi itu, pelaku industri otomotif nasional menilai, pemerintah selama ini sangat diskriminatif karena terus memihak para prinsipal atau pemegang merek asing. Kondisi itu dinilai membuat Indonesia gagal mengembangkan merek nasional yang berdaya saing global. Akibatnya Indonesia hanya menjadi pasar produsen otomotif asing, baik dari Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, maupun Eropa.

BERITA TERKAIT

Shinta Bubu : 6 Juta UMKM akan Go Digital di 2020

NERACA Jakarta - Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun bahkan berpotensi menjadi ekonomi digital…

Mengukir Harapan Baru: Upaya Serius Pemerintah Membangun Papua

  Oleh : Indah Rahmawati Salam, Mahasiswi IAIN Kendari   Harapan masyarakat Papua untuk menjadi lebih baik, lebih bermartabat, dan…

Marak Korupsi Akibat Tidak Paham Konstitusi - PEMERINTAH DIMINTA BATASI PENERBITAN IUP

Jakarta-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menilai pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang terhadap konstitusi menjadi sebab praktik korupsi masih sering…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Indonesia, Penguasa Kopi Dunia?

Indonesia berpotensi menjadi penguasa kopi dunia karena cita rasa kopi Indonesia sangat spesifik. Bahkan, branding kopi internasional yang ada, selalu…

Presiden RI: “Indonesia Harus Menjadi Nomor Satu”

Kopi sudah terkenal di Indonesia sejak abad ke-16. Kabarnya, Pondok Kopi di Jakarta Timur adalah kawasan cikal bakal tumbuhan kopi…

Kementan Dorong Peningkatan Produksi Kopi Arabika

Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi kopi jenis arabika di sejumlah kawasan karena merupakan komoditas ekspor yang sangat…