Petani RI Mesti Tambah Luas Tanam Hingga Satu Juta Hektare - Cegah Paceklik

NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin tahun ini memasuki November sampai Januari 2018 tidak mengalami musim paceklik atau musim kekurangan bahan makanan. Menteri Amran menjelaskan untuk mencegah musim paceklik di Indonesia, petani harus menambah luas tanam hingga 1 juta hektare. Jika hanya mencapai 500 ribu hektare, musim paceklik sudah tentu akan terjadi.

"Setelah kami evaluasi, rata-rata satu juta tanam, dari yang dulu hanya 500 ribu hektare. Jadi kami yakin tiga bulan ke depan aman-aman saja. Tidak ada paceklik," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia menegaskan Kementerian Pertanian sudah mengevaluasi bahwa luas tanam, terutama pada masa tanam kritis Juli-Agustus-September, sudah mencapai 1 juta hektare sehingga diyakini stok pangan aman dan tidak terjadi paceklik.

Mentan optimistis Indonesia bisa melewati akhir tahun tanpa paceklik dan mengulang seperti 2016 di mana tidak terjadi paceklik. Amran mengimbau seluruh sektor pertanian untuk berorientasi pada masa kritis untuk menanam tanaman pangan yang hanya tersisa hingga dua pekan mendatang hingga akhir September sebagai strategi menyiasati paceklik.

Selain itu, Mentan juga optimistis kekeringan di sebagian wilayah Jawa Barat dapat teratasi dengan berfungsinya Waduk Jatigede. Ia meyakini persiapan menyiasati kekeringan selama tiga tahun dapat berkurang melalui irigasi, penyediaan embung dan normalisasi waduk.

"Turunnya drastis karena banyak pompa yang kita kirim sudah puluhan ribu, kemudian embung kita bangun sumur dangkal dan sumur dalam. Kami yakin pasti dampak kekeringan menurun," ungkapnya.

Berdasarkan laporan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) periode Januari-Agustus 2017, luas kekeringan tahun 2017 yang terkena sebanyak 56.334 ha dan Puso 18.516 ha.

Selain itu, Amran Sulaiman memaparkan lima keuntungan konsep korporasi petani yang mengubah pola kerja petani agar lebih maju dan modern seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas.

Amran menjelaskan korporasi petani dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok petani besar atau koperasi petani yang nantinya akan mendapat kepemilikan saham bersama dengan BUMN.

"Sekarang kelembagaan ini harus diperkuat. Kami lagi ambil lahan 4.000 hektare, kami yang rumuskan. Lahan 4.000 hektare ini atas perintah Presiden. Nanti ada satu kelompok tani besar," kata Menteri Amran.

Ia menjelaskan pemerintah akan menyediakan 4.000 hektare lahan untuk digarap dalam konsep korporasi pertanian. Keuntungan pertama dalam konsep ini adalah petani tidak akan menjual gabah lagi, melainkan beras sehingga dapat meningkatkan nilai tambah untuk petani.

Keuntungan kedua, kepemilikan saham petani sebesar 49 persen, sedangkan 51 persen dipegang BUMN untuk melindungi petani. Namun, koperasi petani dapat memiliki saham seutuhnya jika bisnis sudah berjalan secara mandiri.

Nantinya, kemandirian petani akan memangkas biaya produksi. Contohnya, biaya untuk benih yang sebelumnya dibeli seharga Rp25 ribu per kilogram, bisa diturunkan menjadi Rp10 ribu per kilogram jika benih diproduksi sendiri. "Yang dulunya beli benih Rp25 ribu per kilogram, mungkin dia bisa beli Rp10 ribu, turun 10 persen karena dia buat sendiri. Kalau 4.000 hektare kan perusahaan besar itu," ungkapnya.

Amran melanjutkan keuntungan selanjutnya adalah produksi pertanian bisa diasuransikan jika terkena kekeringan atau serangan hama. Keuntungan keempat yang dipaparkan Amran adalah korporasi petani akan dilengkapi dengan alat mesin pertanian (alsintan) untuk lahan yang digarap seluas 4.000 hektare. Dalam waktu dekat, Mentan akan mengirim alsintan ke area Jawa Barat.

"4.000 hektare ini katakanlah 20 alat mesin, semua gunakan. Biayanya dulu Rp2 juta sekarang menjadi Rp1 juta karena semua full mekanisasi, modern sehingga petani kita kuat," tambah dia.

Keuntungan terakhir adalah petani bisa mengakses bank untuk permodalan karena petani tersebut sudah terdaftar dalam korporasi. Selain dari keuntungan tersebut, dengan tergabungnya petani kecil dalam satu korporasi, transfer teknologi dan pendampingan menjadi mudah.

Konsep korporasi petani yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada Selasa (12/9) diharapkan dapat meningkatkan keuntungan, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian mengajak para petani tidak sekadar bekerja di ladang alias sektor hulu semata, tetapi beranjak dan merambah sektor hilir dalam arus industri pertanian tersebut. Hilirisasi bakal menyerap jutaan tenaga petani, memberikan nilai tambah dan menyelamatkan jutaan petani di pedesaan menjadi sejahtera.

BERITA TERKAIT

Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut - Laporan Keuangan

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun - Dukung Industri 4.0

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…

Kontribusi Sektor Logam Pada Transaksi Online Hingga 70 Persen - Hasil Program e-Smart IKM

NERACA Jakarta – Pelaku industri kecil dan menengah (IKM) nasional terus didorong agar dapat memanfaatkan fasilitas promosi online melalui platform…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…