Petani RI Mesti Tambah Luas Tanam Hingga Satu Juta Hektare - Cegah Paceklik

NERACA

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin tahun ini memasuki November sampai Januari 2018 tidak mengalami musim paceklik atau musim kekurangan bahan makanan. Menteri Amran menjelaskan untuk mencegah musim paceklik di Indonesia, petani harus menambah luas tanam hingga 1 juta hektare. Jika hanya mencapai 500 ribu hektare, musim paceklik sudah tentu akan terjadi.

"Setelah kami evaluasi, rata-rata satu juta tanam, dari yang dulu hanya 500 ribu hektare. Jadi kami yakin tiga bulan ke depan aman-aman saja. Tidak ada paceklik," kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, sebagaimana disalin dari Antara.

Ia menegaskan Kementerian Pertanian sudah mengevaluasi bahwa luas tanam, terutama pada masa tanam kritis Juli-Agustus-September, sudah mencapai 1 juta hektare sehingga diyakini stok pangan aman dan tidak terjadi paceklik.

Mentan optimistis Indonesia bisa melewati akhir tahun tanpa paceklik dan mengulang seperti 2016 di mana tidak terjadi paceklik. Amran mengimbau seluruh sektor pertanian untuk berorientasi pada masa kritis untuk menanam tanaman pangan yang hanya tersisa hingga dua pekan mendatang hingga akhir September sebagai strategi menyiasati paceklik.

Selain itu, Mentan juga optimistis kekeringan di sebagian wilayah Jawa Barat dapat teratasi dengan berfungsinya Waduk Jatigede. Ia meyakini persiapan menyiasati kekeringan selama tiga tahun dapat berkurang melalui irigasi, penyediaan embung dan normalisasi waduk.

"Turunnya drastis karena banyak pompa yang kita kirim sudah puluhan ribu, kemudian embung kita bangun sumur dangkal dan sumur dalam. Kami yakin pasti dampak kekeringan menurun," ungkapnya.

Berdasarkan laporan Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) periode Januari-Agustus 2017, luas kekeringan tahun 2017 yang terkena sebanyak 56.334 ha dan Puso 18.516 ha.

Selain itu, Amran Sulaiman memaparkan lima keuntungan konsep korporasi petani yang mengubah pola kerja petani agar lebih maju dan modern seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas.

Amran menjelaskan korporasi petani dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok petani besar atau koperasi petani yang nantinya akan mendapat kepemilikan saham bersama dengan BUMN.

"Sekarang kelembagaan ini harus diperkuat. Kami lagi ambil lahan 4.000 hektare, kami yang rumuskan. Lahan 4.000 hektare ini atas perintah Presiden. Nanti ada satu kelompok tani besar," kata Menteri Amran.

Ia menjelaskan pemerintah akan menyediakan 4.000 hektare lahan untuk digarap dalam konsep korporasi pertanian. Keuntungan pertama dalam konsep ini adalah petani tidak akan menjual gabah lagi, melainkan beras sehingga dapat meningkatkan nilai tambah untuk petani.

Keuntungan kedua, kepemilikan saham petani sebesar 49 persen, sedangkan 51 persen dipegang BUMN untuk melindungi petani. Namun, koperasi petani dapat memiliki saham seutuhnya jika bisnis sudah berjalan secara mandiri.

Nantinya, kemandirian petani akan memangkas biaya produksi. Contohnya, biaya untuk benih yang sebelumnya dibeli seharga Rp25 ribu per kilogram, bisa diturunkan menjadi Rp10 ribu per kilogram jika benih diproduksi sendiri. "Yang dulunya beli benih Rp25 ribu per kilogram, mungkin dia bisa beli Rp10 ribu, turun 10 persen karena dia buat sendiri. Kalau 4.000 hektare kan perusahaan besar itu," ungkapnya.

Amran melanjutkan keuntungan selanjutnya adalah produksi pertanian bisa diasuransikan jika terkena kekeringan atau serangan hama. Keuntungan keempat yang dipaparkan Amran adalah korporasi petani akan dilengkapi dengan alat mesin pertanian (alsintan) untuk lahan yang digarap seluas 4.000 hektare. Dalam waktu dekat, Mentan akan mengirim alsintan ke area Jawa Barat.

"4.000 hektare ini katakanlah 20 alat mesin, semua gunakan. Biayanya dulu Rp2 juta sekarang menjadi Rp1 juta karena semua full mekanisasi, modern sehingga petani kita kuat," tambah dia.

Keuntungan terakhir adalah petani bisa mengakses bank untuk permodalan karena petani tersebut sudah terdaftar dalam korporasi. Selain dari keuntungan tersebut, dengan tergabungnya petani kecil dalam satu korporasi, transfer teknologi dan pendampingan menjadi mudah.

Konsep korporasi petani yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada Selasa (12/9) diharapkan dapat meningkatkan keuntungan, pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kementerian Pertanian mengajak para petani tidak sekadar bekerja di ladang alias sektor hulu semata, tetapi beranjak dan merambah sektor hilir dalam arus industri pertanian tersebut. Hilirisasi bakal menyerap jutaan tenaga petani, memberikan nilai tambah dan menyelamatkan jutaan petani di pedesaan menjadi sejahtera.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Ekspansi di 2018, Wuling Bakal Tambah Puluhan Diler di Indonesia

Wuling Motors Indonesia ingin menunjukkan komitmennya dalam berinvestasi di Indonesia dengan rencana membangun puluhan jaringan diler pada tahun ini. Brand…

Bank Panin Tambah Porsi Saham Jadi 42,54% - Rights Issue Panin Dubai Syariah

NERACA Jakarta - Jelang rencana penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) alias rights issue, PT Bank Panin…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…