YLKI Tolak Aturan Biaya Top-Up Uang Elektronik

NERACA

Jakarta- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) secara tegas menolak rencana Bank Indonesia akan menerbitkan aturan pengenaan biaya tarif isi ulang (fee top-up) uang elektronik. Aturan yang akan menambah beban masyarakat itu disebut-sebut sedang dalam proses finalisasi dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

YLKI menilai hal itu kontra produktif dengan upaya mewujudkan cashless society yang selalu dikampanyekan BI. “Demi efisiensi pelayanan dan bahkan keamanan dalam bertransaksi, upaya mewujudkan transaksi non-cash adalah sebuah keniscayaan. Namun, menjadi kontra produktif jika BI justru mengeluarkan peraturan terhadap konsumen dikenakan biaya top up e-money,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/9).

Menurut dia, dengan cashless society, sektor perbankan lebih diuntungkan daripada konsumen. Perbankan menerima uang di muka, sementara transaksi atau pembelian belum dilakukan konsumen. Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top-up. “Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif,” ujarnya.

Pengenaan biaya top up bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. “YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut,” tegas Tulus.

Menurut dia, seharusnya bank mendapatkan keuntungan dari berbasis modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top-up. Apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah.

Uang elektronik adalah sistem dana yang disimpan dalam bentuk kartu seperti e-money yang diterbitkan Bank Mandiri, kartu Brizzi (BRI), kartu Tap-Cash (BNI) dan kartu Flash (BCA), yang selama ini sudah dapat berfungsi sebagai pembayaran non tunai untuk transaksi pembayaran tol,

Masyarakat meminta BI supaya membatalkan rencana penerbitan peraturan pengenaan biaya isi ulang (fee top up) uang elektronik. Karena selama ini masyarakat sudah kena biaya (fee) isi ulang e-money di Indomaret/Alfamart sebesar Rp 1.000 saat melakukan top up di toko tersebut.

Jika BI tetap menerbitkan aturan biaya top up tersebut, hal ini tentu memberatkan masyarakat. Padahal, penggunaan uang elektronik adalah salah satu cara pemerintah dan otoritas sistem pembayaran dalam hal ini BI, untuk mengurangi penggunaan uang tunai atau less cash society.

Tentunya, gagasan e-money ini yang semula diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di bus TransJakarta, Commuter Line, tol, supermarket, dan sebagainya. BI dinilai tidak memihak masyarakat dan memberi peluang perbankan untuk menarik fee yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

Menanggapi rencana aturan BI tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengaku jika hal itu diterapkan, maka dianggap tidak adil. Dia menilai perbankan, dengan ada sistem nontunai sudah diuntungkan.

"Diuntungkannya apa, masyarakat dengan sendirinya dengan adanya aktifitas non tunai, oleh karenanya, apa alasan perbankan harus membebenai masyarakat, jadi tidak adil," kata Enny seperti dikutip laman Liputan6.com, akhir pekan lalu.

Dia mengungkapkan uang elektronik ke depannya tidak hanya digunakan di gerbang tol, melainkan juga ke seluruh moda transportasi lainnya. Saat ini yang udah menerapkan adalah Trans Jakarta dan KRL di Jabodetabek.

Enny mengingatkan, golongan ekonomi masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang kelas menengah ke atas dan kelas menengah ke bawah. "Jadi jangan hanya dilihat besarannya, otoritas moneter itu bilang itu kecil tidak membebani masyarakat, itu jelas membebani," ujarnya.

Sementara itu, PT Go-Jek Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sepakat membatalkan kebijakan pengenaan biaya kepada pengguna aplikasi penyimpanan saldo (Go-Pay) setiap kali melakukan pengisian ulang saldo (top up).

"Pemotongan nilai pengisian saldo Go-Pay sebesar Rp2.500 untuk top up melalui Bank Mandiri tidak akan diberlakukan," ujar juru bicara Go-Jek dalam keterangan resminya, Jumat (15/9).

Pembatalan ini diambil sebagai komitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna jasa perusahaan transportasi daring (online) Go-Jek. Untuk itu, ke depannya, pengguna dapat memanfaatkan metode top up melalui berbagai mitra pengemudi, mitra bank, dan jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas juga menegaskan bahwa rencana itu tidak akan dilakukan. "Kami tidak memperkenankan pengenaan biaya seperti itu ke konsumen," ujarnya. mohar/fba

BERITA TERKAIT

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli

Gubernur Jabar: Penerima Hibah Harus Berani Tolak Pungli NERACA Bandung - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan atau Aher mengatakan…

Ombudsman Soroti Biaya Transaksi Kartu Debit

      NERACA   Jakarta - Ombudsman RI menyoroti pembebanan biaya transaksi kartu debit di "electronic data capture" (EDC)…

Masyarakat Diminta Tak Berspekulasi Mata Uang Digital

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan masyarakat tidak berspekulasi untuk berinvestasi di mata…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Presiden Tidak Pernah Intervensi Data BPS

  NERACA Jakarta-Pejabat BPS mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Pasalnya, kualitas data pertumbuhan…

GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH - Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

TERKAIT RENCANA KEBIJAKAN GOLONGAN TARIF - Regulator Minta Pelanggan Listrik Tak Khawatir

NERACA Jakarta – Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan program penyederhanaan golongan pelanggan listrik PT PLN (Persero) belum dijalankan dan masih…