NERACA

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginginkan agar tol laut bisa lebih terkoordinasi agar tujuannya menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia dapat tercapai. "Tadi kami rapat dengan Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan), membahas tol laut supaya lebih koordinatif antara para pemangku kepentingan," kata Budi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Jumat (15/9).

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menjelaskan koordinasi lebih lebih ditingkatkan untuk terus mendorong optimalisasi program tersebut. "Jadi kami minta, katakanlah, BUMN agar mendorong lagi barang-barangnya dikonsentrasikan di tol laut. Contohnya semen atau beras, mungkin bisa kita 'reroute' (alih rute)," ujarnya

Budi sebelumnya mengatakan pengoperasian tol laut yang menjangkau daerah terpencil berpengaruh pada penurunan harga barang. Di Kabupaten Rote Ndato, Provinsi Nusa Tenggara Timur, misalnya, penurunan harga barang mencapai hingga 20 persen. Kementerian Perhubungan sudah membangun dan mengembangkan tol laut untuk angkutan barang di laut yang saat ini melayani 13 trayek dan tol udara sebagai integrasi dari tol laut dengan tujuan untuk pelayanan distribusi barang ke daerah, wilayah pedalaman dan pegunungan Papua untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga di daerah wilayah tersebut. Pengoperasian tol laut bertujuan untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

Tol laut merupakan jalur pelayaran bebas hambatan, menghubungkan pelabuhan-pelabuhan antar pulau di Indonesia. Setelah terhubung dengan tol laut, maka diharapkan tidak ada lagi kelangkaan barang seperti sembako, kelangkaan BBM, dan semen. "Tapi dalam arti luas, tol laut itu sendiri adalah konektivitas angkutan laut yang efektif secara terjadwal melayani kapal dari Barat ke Timur Indonesia. Karena sekarang ini ekonomi barat wilayahnya tumbuh 80%, berbeda dengan Timur," kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut (Dirlala) Ditjen Perhubungan Laut, Bay M. Hasani dalam kesempatan sebelumnya.

Pemerintah mengucurkan dana tol laut sebanyak Rp 355,05 miliar tahun ini, terdiri dari Rp 226,43 miliar untuk subsidi Pelni dan Rp 128,61 miliar untuk operator swasta. Dana tersebut digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut kapal-kapal tadi, sehingga biaya logistik bisa dipangkas.