NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang diumumkan 31 Agustus 2017 lalu sudah ditandangani oleh Presiden Joko Widodo. "Perpresnya sudah diteken, tinggal penomoran di Sekretariat Kabinet, mungkin Senin (18/9) sudah bisa sampai di tempat saya," kata Darmin ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (15/9).

Mantan gubernur Bank Indonesia tersebut mengatakan percepatan pelaksanaan berusaha akan memasuki tahap pertama setelah Perpres-nya ditetapkan. "Tahap satu ini belum akan mengubah peraturannya. Dikawal saja dengan satuan tugas. Kalau (perizinan) yang tadinya tiga-lima tahun, kami berharap satu tahun. Dari yang setahun, mungkin tiga bulan selesai," kata Darmin.

Pemerintah juga akan mengecek semua rencana investasi yang belum selesai izinnya, sehingga satgas sudah dapat langsung bekerja mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan dalam pelaksanaan berusaha. "Minggu depan kami akan mulai sosialisasi pada Apindo, Kadin, dan lain-lain. Kami juga akan minta pertemuan dengan kepala daerah dan DPRD," ucap Darmin.

Pemerintah telah mengumumkan mengenai Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Latar belakang perumusan Perpres tersebut adalah indikator yang menunjukkan kinerja realisasi investasi yang meski tumbuh tetapi masih dibawah target yang ditetapkan, seperti investasi dunia kepada Indonesia yang masih rendah (1,97 persen) dari rata-rata per tahun (2012-2016) sebesar 1.417,58 miliar dolar AS.

Hal ini disebabkan karena pelayanan perizinan yang bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial (berurutan), serta biaya perizinan yang tidak jelas. Waktu proses penyelesaian perizinan berusaha juga masih beragam. Beberapa kegiatan usaha dapat diselesaikan dibawah satu tahun, namun kegiatan usaha lainnya masih memerlukan waktu dua tahun bahkan lebih lama.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menyambut baik paket kebijakan tersebut karena diharapkan mampu meningkatkan perekonomian nasional. "Pemerintah akan percepat perizinan, bahkan sudah dicanangkan awal tahun akan ada layanan satu atap yang bisa mempercepat kegiatan ekonomi pusat dan daerah," kata Agus. 

Agus mengatakan, dengan adanya badan koordinasi penanaman modal (BKPM) Telah mencerminkan kekuatan Indonesia dalam hal investasi. "Tetapi kalau bisa kita persiapkan satu atap perizinan dan memberikan service level agreement jadi sebagai bentuk kepastian waktu," ujar Agus.

Dia menjelaskan, Indonesia berpotensi memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan serta inklusif. Selain itu, harus diberikan perhatian untuk mendukung infrastruktur dan SDM yang lebih andal. "Jadi ini konsisten dengan upaya pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara yang reform, resilien dan progresif," tutur Agus

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, pada awal tahun depan atau di Januari dan Februari, Indonesia harus memiliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Langkah itu menjadi penting dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dalam kemudahan berusaha. Apalagi, pemerintah tengah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. "Seluruh perizinan harus satu gedung, sekali mengajukan urus satu gedung itu. Sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh single submission," ungkap Jokowi.

Bahkan, Presiden Jokowi menyindir para pengusaha yang masih menunda melakukan investasi di Tanah Air dengan alasan masih menunggu atau wait and see. Sementara banyak momentum bagus telah diraih Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal seperti ini tentu diharapkan tidak terus menerus terjadi. "Yang diwait apanya dan yang disee apanya lagi?," kata Jokowi.